Sebuah Kajian Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di Australia
Pada tulisan ini, penulis berusaha mengkaji pendidikan kewarganegaraan di Australia melalui enam pokok kajian, yaitu: a) tujuan kurikulum, organisasi, dan struktur, b) pendekatan pembelajaran, c) spesialisasi dan pelatihan guru, d) penggunaan buku teks, e) pengaturan penilaian, f) perkembangan pendidikan kewarganegaraan saat ini dan pengembangannya di masa mendatang.
Pada tulisan ini, penulis berusaha mengkaji pendidikan kewarganegaraan di Australia melalui enam pokok kajian, yaitu: a) tujuan kurikulum, organisasi, dan struktur, b) pendekatan pembelajaran, c) spesialisasi dan pelatihan guru, d) penggunaan buku teks, e) pengaturan penilaian, f) perkembangan pendidikan kewarganegaraan saat ini dan pengembangannya di masa mendatang.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>di</strong>libatkan ke dalam pemilihan kecuali jika daur pemilihan <strong>di</strong>ganggu oleh<br />
pembubaran kembar (Department of Immigration and Citizenship, 2007: 24-25).<br />
Ada dua kelompok politik utama yang telah lazim membentuk<br />
pemerintahan, <strong>di</strong> level federal maupun negara bagian: Partai Buruh <strong>Australia</strong>,<br />
dan Partai Koalisi yang merupakan pengelompokan resmi Partai Liberal<br />
<strong>Australia</strong>, dan mitra kecilnya, Partai Nasional <strong>Australia</strong>. Anggota-anggota<br />
independen, dan beberapa partai kecil – termasuk <strong>di</strong> antaranya Partai Hijau<br />
<strong>Australia</strong>, dan Partai Demokrat <strong>Australia</strong> – memiliki wakilnya <strong>di</strong> parlemen<br />
<strong>Australia</strong>, terutama <strong>di</strong> majelis tinggi. Setelah pemilihan kepemimpinan Partai<br />
Buruh <strong>Australia</strong> tahun 2010, Julia Gillard menja<strong>di</strong> Perdana Menteri perempuan<br />
pertama pada bulan Juni 2010. Pemilihan umum federal <strong>di</strong>selenggarakan pada 21<br />
Agustus 2010, dan tidak ada partai yang menja<strong>di</strong> mayoritas mutlak dalam kurun<br />
waktu 50 tahun terakhir. Julia Gillard mampu membentuk pemerintahan buruh<br />
minoritas dengan sokongan dari kaum independen.<br />
B. Praktek <strong>Pen<strong>di</strong><strong>di</strong>kan</strong> <strong>Kewarganegaraan</strong> <strong>di</strong> <strong>Australia</strong><br />
1. Perubahan Situasi Sosial dan Politik <strong>Australia</strong>, dalam Kaitannya<br />
dengan <strong>Kewarganegaraan</strong> dan <strong>Pen<strong>di</strong><strong>di</strong>kan</strong> <strong>Kewarganegaraan</strong><br />
Pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Paul Keating, <strong>di</strong>luncurkan<br />
program pengembangan kewarganegaraan dan pen<strong>di</strong><strong>di</strong>kan kewarganegaraan<br />
yang <strong>di</strong>sebut dengan Discovering Democracy. Fokusnya adalah untuk<br />
memastikan generasi muda untuk sadar akan apresiatif terhadap institusiinstitusi<br />
pemerintahan serta sadar akan sejarah masa lalu yang membentuk<br />
<strong>Australia</strong> hari ini (Kennedy, 2008: 183).<br />
Namun Kemp yang merupakan Profesor Politik <strong>di</strong> Monash University<br />
pada saat itu ber<strong>di</strong>ri menja<strong>di</strong> pihak oposisi dan giat melakukan serangan pada<br />
Pemerintahan Paul Keating, terkait dengan isu-isu identitas nasional dan<br />
wawasan kebangsaan. Kemp menyerang Paul Keating dalam topik mengenai<br />
Bendera <strong>Australia</strong>, konstitusi, dan akhirnya sejarah Negara. Kemp saat itu<br />
berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan liberal yang <strong>di</strong>ambil oleh pemerintah<br />
Paul Keating terutama dalam kaitannya dengan niat pemerintah untuk<br />
merangkul liberalisme dan globalisme, merupakan serangan pada identitas<br />
nasional <strong>Australia</strong>. Kemp beranggapan bahwa kebijakan pemerintah <strong>Australia</strong><br />
tidak boleh <strong>di</strong>dasarkan pada tren serta perkembangan politik negara lain. Lebih<br />
lanjut, Kemp memandang pentingnya penyusunan kembali kerangka mengenai<br />
konsep pen<strong>di</strong><strong>di</strong>kan kewarganegaraan yang sesuai dengan keinginan pen<strong>di</strong>ri,<br />
sebuah negara demokrasi yang tidak paralel dengan dunia lain. Kemp<br />
10
Change language