9.-PENDIDIKAN-KEWARGANEGARAAN-1.1

a. Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999.
b. Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000.
c. Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001.
d. Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan MPR 2002.
Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR, selain merupakan
perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran
pendiri bangsa (founding father) Indonesia. Ketua panitia Penyusun UUD
NRI 1945, yakni Ir. Sukarno dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia 18 Agustus 1945, di antaranya menyatakan sebagai berikut:
“...bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang
Dasar Kilat, bahwa barang kali boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet.
Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap”.
Proses perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR dapat
digambarkan sebagai berikut:
Bagan IV.1 Proses perubahan UUD 1945
Sumber: MPR RI (2012)
103