04.05.2020 Views

9.-PENDIDIKAN-KEWARGANEGARAAN-1.1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

(2) Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran

pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan

memperhatikan pertimbangan DPD.

(3) Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 A Ayat (2) DPR mempunyai hak interpelasi,

hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Mari kita perhatikan apa makna

dari ketiga hak DPR tersebut.

(1) Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada

pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis

serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(2) Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap

kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas

pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk

menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai

kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia

internasional. Penyampaian hak ini disertai dengan rekomendasi

penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan: hak

interpelasi, hak angket, dan terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau

Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau

perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

dan/atau Wakil Presiden.

Di samping DPR, anggota DPR juga mempunyai hak tertentu. Hak-hak

anggota DPR tersebut adalah; Mengajukan rancangan undang-undang.;

Mengajukan pertanyaan; Menyampaikan usul dan pendapat; Memilih dan

dipilih; Membela diri; Imunitas; dan Protokoler; Keuangan; dan administratif.

3. Dewan Perwakilan Daerah

Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan hal baru

dalam UUD 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas

168

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!