9.-PENDIDIKAN-KEWARGANEGARAAN-1.1

kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden
(Pasal 3 Ayat (2) UUD 1945). Kewenangan lain yang muncul berdasarkan
ketentuan Pasal 3 Ayat (3) UUD 1945 adalah MPR berwenang
memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya
menurut UUD. Ketentuan ini harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7A
UUD 1945 yang berbunyi:
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Kewenangan MPR lainnya diatur pula dalam Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3)
UUD 1945. Pasal tersebut mengatur tentang pengisian lowongan jabatan
presiden dan wakil presiden secara bersama-sama atau bilamana wakil
presiden berhalangan tetap. Berikut ini disajikan bagan tentang MPR.
Gambar VI.4 Struktur dan Wewenang MPR.
Bagaimanakah implementasinya dewasa ini?
Sumber: MPR RI (2012)
Berdasar bagan di atas, cobalah narasikan kembali dengan kalimat sendiri.
165