9.-PENDIDIKAN-KEWARGANEGARAAN-1.1

Recommendations

Info

BAB VIIBAGAIMANA DINAMIKA HISTORISKONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL,SERTA KONTEKS KONTEMPORER PENEGAKANHUKUM YANG BERKEADILAN?Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semuapenyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannyaberdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Andasebagai calon sarjana atau profesional yang merupakan bagian darimasyarakat Indonesia yang terdidik dan warga negara yang baik perlumengerti tentang hukum. Apa yang dimaksud dengan hukum danbagaimana pelaksanaan penegakannya?Gambar VII.1 Cita-cita penegakan hukum adalah terciptanya rasa keadilan.Sudahkah rasa keadilan dirasakan oleh masyarakat Indonesia?Sumber: ibnuarly32.blogspot.comUntuk mendapat jawaban atas pertanyaan ini, kita akan membahas temapenegakan hukum mengikuti alur bahasan sebagai berikut: (1) Menelusuri179
konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan; (2) Menanyaalasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan; (3)Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukumyang berkeadilan; (4) Membangun argumen tentang dinamika dantantangan penegakan hukum yang berkeadilan; (5) Mendeskripsikan esensidan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan; (6) Merangkum tentanghakikat dan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan; dan (7) Untukpendalaman dan pengayaan pemahaman Anda tentang tema di atas, padabagian akhir disediakan tugas belajar lanjut dan Penyajian: Proyek BelajarKewarganegaraan.Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana danprofesional diharapkan memiliki kompetensi yakni: peka dan tanggapterhadap dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, dankontemporer dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Anda mampumenganalisis dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, sertakonteks kontemporer penegakan hukum dalam konteks pembangunannegara hukum yang berkeadilan; dan Anda mampu menyajikan mozaikpenanganan kasus-kasus terkait dinamika historis konstitusional, sosialpolitik,kultural, serta kontemporer penegakan hukum dalam kontekspembangunan negara hukum yang berkeadilan.A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yangBerkeadilanPernahkah Anda berpikir, seandainya di sebuah masyarakat atau negaratidak ada hukum? Jawaban Anda tentunya akan beragam. Mungkin adayang menyatakan kehidupan masyarakat menjadi kacau, tidak aman,banyak tindakan kriminal, dan kondisi lain yang menunjukkan tidak tertibdan tidak teratur. Namun, mungkin juga ada di antara Anda yangmenyatakan, tidak adanya hukum di masyarakat atau negara aman-amansaja, tidak ada masalah. Bagaimana pendapat Anda? Setujukah Andadengan pendapat pertama atau yang kedua?Thomas Hobbes (1588–1679 M) dalam bukunya Leviathan pernahmengatakan “Homo homini lupus”, artinya manusia adalah serigala bagimanusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-bedaantara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia180
Page 1 and 2:
PENDIDIKANKEWARGANEGARAANuntuk Perg
Page 3:
ISBN 978-602-6470-02-7
Page 8 and 9:
DAFTAR ISIKATA PENGANTAR ..........
Page 10 and 11:
BAB VBAB VIG. Praktik Kewarganegara
Page 12 and 13:
BAB VIIIBAB IXF. Rangkuman Penegaka
Page 14:
Kriteria Penilaian ................
Page 17 and 18:
Mengapa Pendidikan Kewarganegaraan
Page 19 and 20:
“warga negara” dapat berarti wa
Page 21 and 22:
Secara konseptual, istilah kewargan
Page 23 and 24:
pendidikan dasar dan menengah wajib
Page 25 and 26:
kewarganegaraan? Apakah sejak Indon
Page 27 and 28:
Buku pelajaran dapat menunjang pend
Page 29 and 30:
sewajarnya dilakukan pembaharuan pe
Page 31 and 32:
“Pendidikan Moral Pancasila (PMP)
Page 33 and 34:
negara merdeka sampai dengan period
Page 35 and 36:
Apakah contoh peristiwa yang Anda k
Page 37 and 38:
Memperhatikan perkembangan dalam ke
Page 39 and 40:
diproses guna melatih para siswa un
Page 41 and 42:
dengan keluarga yang lain. Sebuah b
Page 43 and 44:
Gambar II.2 Dewasa ini NPWP termasu
Page 45 and 46:
Selanjutnya, marilah kita telusuri
Page 47 and 48:
sifat religius, sikap menghormati b
Page 49 and 50:
sedangkan identitas sekunder adalah
Page 51 and 52:
Pada uraian sebelumnya telah dijela
Page 53 and 54:
warna dan bentuk rambut, dan lain-l
Page 55 and 56:
2. Bahasa Negara Bahasa IndonesiaKe
Page 57 and 58:
kondisi masyarakat Indonesia yang s
Page 59 and 60:
disiplin, tidak jujur, malas, kebia
Page 61 and 62:
tersebut beralih kepada bangsa send
Page 63 and 64:
bantuan/pertolongan negara/bangsa l
Page 65 and 66:
6. Secara historis, identitas nasio
Page 67 and 68:
3. Bolehkah bangsa Indonesia mengkl
Page 69 and 70:
bangsa yang mampu membangun integra
Page 71 and 72:
mengenai istilah tersebut. Misalnya
Page 73 and 74:
Integrasi elit massamenunjuk padama
Page 75 and 76:
luar APMS Rp 7000, tapi masih Rp 15
Page 77 and 78:
berbeda tersebur dapat meliputi ras
Page 79 and 80:
Ditinjau dari keragaman etnik dan i
Page 81 and 82:
Apakah dari hasil penelurusan dan k
Page 83 and 84:
c. Model integrasi nasional Indones
Page 85 and 86:
Berdasar gambar di atas, apakah per
Page 87 and 88:
kelompok masyarakat di daerah itu b
Page 89 and 90:
Kebijakan strategi yang sebaiknya d
Page 91 and 92:
c. Integrasi nilaiNilai apa yang ba
Page 93 and 94:
integrasi dan contoh peristiwanya.
Page 95 and 96:
tidaknya kebijakan pemerintah henda
Page 97 and 98:
Gambar III.18. Pengelolaan Sumber D
Page 99 and 100:
Kaitannya dengan jenis integrasi Fa
Page 101 and 102:
Pada Bab IV ini Anda akan mempelaja
Page 103 and 104:
dan sebagai peraturan dasar mengena
Page 105 and 106:
konstitusi perlu diketahui terlebih
Page 107 and 108:
Gambar IV.2 Saya mau bertanya apa?S
Page 109 and 110:
Pandangan inilah yang mendorong mun
Page 111 and 112:
yang melakukan pembatasan kekuasaan
Page 113 and 114:
b. Tingkat-tingkat tertinggi perkem
Page 115 and 116:
himpunan hukum dan prinsip-prinsip
Page 117 and 118:
a. mengamandemen UUD NRI 1945,b. me
Page 119 and 120:
Berdasarkan bagan di atas, cobalah
Page 121 and 122:
2 Sesudah 21 73 170 3 pasal 2 pasal
Page 123 and 124:
yakni Undang-undang No 20 Tahun 200
Page 125 and 126:
Program kerja pemerintah pusat dibi
Page 127 and 128:
Akan tetapi, akan terasa janggal ap
Page 129 and 130:
telah disusun secara sistematis dan
Page 131 and 132:
sebagai calon sarjana dan profesion
Page 133 and 134:
dengan filsafat kebebasannya Mill (
Page 135 and 136:
Bacalah Roman Kalah dan Menang: Faj
Page 137 and 138:
Gambar V.5 Menikmati hasil pembangu
Page 139 and 140:
Revolusi Amerika, dan Revolusi Pera
Page 141 and 142:
Pada tahun 1997, Interaction Counci
Page 143 and 144: sehingga konflik yang terjadi bukan
Page 145 and 146: pemerintah yang diperkuat oleh MPR
Page 147 and 148: bangsa kita sebagian besar masih be
Page 149 and 150: c. Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945:
Page 151 and 152: keamanan rakyat semesta tersebut. D
Page 153 and 154: pengkhususan dari sila-sila di muka
Page 155 and 156: adalah kecerdasan yang komprehensif
Page 157 and 158: baik untuk kepentingan pribadi maup
Page 159 and 160: keseimbangan yang harmonis antara h
Page 161 and 162: Dalam Bab ini Anda akan mempelajari
Page 163 and 164: “Democracy which is conceptually
Page 165 and 166: pelaksanaan demokrasi di berbagai n
Page 167 and 168: Carilah lagi suatu pandangan dari a
Page 169 and 170: pemerintahan model Kekaisaran Romaw
Page 171 and 172: kurang mendapat tempat oleh Pemerin
Page 173 and 174: bertentangan dengan akal sehat dan
Page 175 and 176: yang menjalin kerjasama dan persaud
Page 177 and 178: politik-ekonomi kolonial itu, merek
Page 179 and 180: Kotak #2: Dinamika susunan keanggot
Page 181 and 182: 2. Dewan Perwakilan RakyatDalam upa
Page 183 and 184: (2) Fungsi anggaran adalah fungsi m
Page 185 and 186: penampung aspirasi daerah. Demikian
Page 187 and 188: Daerah eksekutif di tingkat pusat,
Page 189 and 190: Pemerintah terus giat membuka lapan
Page 191 and 192: disatukan. Kekuasaannya menjangkau
Page 193: 4. Demokrasi Indonesia adalah demok
Page 197 and 198: Setelah membaca tujuan negara RI, b
Page 199 and 200: peradilan militer, lingkungan perad
Page 201 and 202: 3. Undang-Undang Dasar Negara Repub
Page 203 and 204: Anda diminta untuk membuat pertanya
Page 205 and 206: Gustav Radbruch, seorang ahli filsa
Page 207 and 208: Para aparatur penegak hukum dapat m
Page 209 and 210: 4) melakukan penangkapan, penahanan
Page 211 and 212: tertentu berdasarkan undang-undang;
Page 213 and 214: lingkungan peradilan tata usaha neg
Page 215 and 216: 2) Pengadilan TinggiPutusan hakim P
Page 217 and 218: ditentukan oleh atau berdasar undan
Page 219 and 220: memadai. Persoalannya, apakah lemba
Page 221 and 222: flops at police station in symbol o
Page 223 and 224: sehingga masyarakat merasa memperol
Page 225 and 226: Pada pembelajaran Bab VIII ini, And
Page 227 and 228: 34MajelisPermusyawaratanRakyat Tahu
Page 229 and 230: pada wilayah (sebaran pulau-pulau)
Page 231 and 232: “Wawasan Nusantara adalah cara pa
Page 233 and 234: Alasan mengapa perlu wawasan nusant
Page 235 and 236: Gambar VIII.6 Peta Wilayah Indonesi
Page 237 and 238: 2. Latar Belakang Sosiologis Wawasa
Page 239 and 240: Selanjutnya bagaimana mempertahanka
Page 241 and 242: impelementasinya diperlukan suatu s
Page 243 and 244: rendah dan sulitnya wilayah geograf
Page 245 and 246:
Sekarang, Anda identifikasi perubah
Page 247 and 248:
Gambar VIII.12 Umat Konghucu dengan
Page 249 and 250:
Implementasi wawasan nusantara dala
Page 251 and 252:
Gambar VIII.14 Bayar pajak sebagai
Page 253 and 254:
perbatasan, atau di wilayah mereka,
Page 255 and 256:
menggali, membangun argumentasi, da
Page 257 and 258:
seperti trafficking, pornografi, in
Page 259 and 260:
Apakah ketahanan nasional dalam pen
Page 261 and 262:
e. Ketahanan pertahanan keamanan ad
Page 263 and 264:
Setelah mengenal dimensi ketahanan
Page 265 and 266:
dan wajib ikut serta dalam upaya pe
Page 267 and 268:
B. Menanya Alasan Mengapa Diperluka
Page 269 and 270:
Secara historis, gagasan tentang ke
Page 271 and 272:
Menilik bahwa rumusan ketahanan nas
Page 273 and 274:
Lemhannas: Ketahanan Nasional Indon
Page 275 and 276:
Hal yang menjadikan ketahanan nasio
Page 277 and 278:
1) Luas wilayah negara; ada negara
Page 279 and 280:
No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Page 281 and 282:
Gambar IX.7. Faktor Yang Mempengaru
Page 283 and 284:
sebagai upaya militerisasi masyarak
Page 285 and 286:
dalam hal ketahanan nasional bidang
Page 287 and 288:
Apakah kegiatan yang dilakukannya d
Page 289 and 290:
Apakah membayar pajak dapat digolon
Page 291 and 292:
memperlihatkan cara hidup yang tida
Page 293 and 294:
diri5 Tidak memilikirasa cinta6 Ber
Page 295 and 296:
Pekerjaan RumahAgar para mahasiswa
Page 297 and 298:
Jika para mahasiswa telah memiliki
Page 299 and 300:
(6) Bersikap negatif.(7) Tidak suka
Page 301 and 302:
Cara berpikir demikian akan mengura
Page 303 and 304:
bertugas mengumpulkan informasi ten
Page 305 and 306:
Gambar X.3 Project Citizen di Cina
Page 307 and 308:
Kami sedang mempelajari permasalaha
Page 309 and 310:
dari pengambilan langkah-langkah te
Page 311 and 312:
data dan informasi dari berbagai su
Page 313 and 314:
sedemikian rupa sehingga dapat dile
Page 315 and 316:
dalam melihat keseluruhan portofoli
Page 317 and 318:
bagian portofolio tayangan? Apakah
Page 319 and 320:
Undang-undang untuk menangani masal
Page 321 and 322:
3. Identifikasi Sumber informasi. T
Page 323 and 324:
Bagian Dokumentasi Portofolio: Bagi
Page 325 and 326:
tanggung jawab untuk memberikan pen
Page 327 and 328:
• laporan tertulis dari ulasan ra
Page 329 and 330:
Masing-masing tujuan tersebut mewak
Page 331 and 332:
dan sajikanlah portofolio kelas dal
Page 333 and 334:
SimpulanJangan berhenti sampai di s
Page 335 and 336:
DAFTAR PUSTAKAAlisjahbana, ST. 1978
Page 337 and 338:
Hadi, Hardono. 1994. Hakekat dan Mu
Page 339 and 340:
Sekretariat MPR RI. 2012. Panduan P
Page 341:
Nasional. Yogyakarta: Gajah Mada Un
show all

9.-PENDIDIKAN-KEWARGANEGARAAN-1.1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?