Download - Majalah Detik

interview
Setelah
sekian tahun,
kurang lebih
5-6 tahun,
dulu mungkin
belum
menjadi PNS,
sekarang
sudah.
Mulai 1 Januari 2014, Kementerian Kesehatan
tidak lagi menyelenggarakan program
Jamkesmas (Jaminan Kesehatan
Masyarakat), dan selanjutnya akan dikelola
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Nantinya, data penduduk 2012 yang akan digunakan,
mencakup bukan hanya penduduk miskin, tapi juga
menengah. “Masalah kesehatan orang yang hampir
kaya itu juga bisa jadi miskin, atau bisa tidak mampu
juga untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan karena
begitu mahalnya,” kata Wakil Menteri Kesehatan
(Wamenkes) RI Ali Ghufron Mukti.
Perbaikan apa saja yang dilakukan Kemenkes untuk
memaksimalkan fasilitas kesehatan bagi masyarakat?
Apa saja kendalanya? Dan bagaimana pembiayaannya?
Berikut wawancara Isfari Hikmat dari majalah
detik dengan Wamenkes RI Prof. Ali Ghufron Mukti
Ph.D. seputar Jaminan Kesehatan Masyarakat :
Sistem layanan kesehatan akan berubah tahun
depan, dari Jamkesmas ke Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Persiapan apa
yang dilakukan Kemenkes?
Sistem yang sekarang kita adai, yaitu sistem Jamkesmas,
sudah ada sejak 2005, waktu itu Askes tahun
2007 berubah jadi Jamkesmas. Memang persoalannya
banyak dari masalah kepesertaan karena kita pakai
data BPS tahun 2006. BPS semata-mata memberikan
kuota yang ditentukan daerah.
Kita mau perbaiki dengan Pendataan Program
Perlindungan Sosial (PPLS) 2012, tetapi perlu dicatat
Kemenkes hanya sebagai pengguna data. Penentuan
dan formulasi data adalah TNP2K (Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang basis
datanya dari BPS tadi. Dari situ Kemenkes mencetak
Majalah detik 25 - 31 maret 2013