AGENDA: LAPORAN KHUSUS: - Badan Pemeriksa Keuangan

More documents

Recommendations

Info

jajaran kejaksaan tidak dapat dipisahkan dari situasi, kondisi, dan tuntutan aspirasi demokrasi yang menghendaki hukum sebagai panglima. Hal ini seiring dengan dengan maraknya tuntutan masyarakat untuk menciptakan komunitas masyarakat Madani. Oleh karena itu, strategi penegakan Basrief Arief hukum itu juga harus berorientasi kepada kualitas subtantif, yang terukur dan transparan. Hanya saja, menurut Basrief Arief, salah satu strategi itu dapat terwujud jika para pimpinan satuan kerja baik di pusat maupun di daerah mau berbenah diri dengan menghindari pemborosan, mengelola anggaran secara tertib, dan transparan. Selain itu, mau menyelesaikan berbagai temuan atas barang sitaan, sebagai wujud tanggung jawab dari para pejabat struktural dalam pengelolaan barang-barang sitaan. Untuk itulah, paparnya, jajaran kejaksaan, baik di tingkat pimpinan dan seluruh satuan kerja, telah berkomitmen pada perbaikan dan penyusunan serta penyajian laporan keuangan. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk untuk mewujudkan dan mengoptimalisasi pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Basrief melanjutkan pihaknya telah melakukan perbaikan yang signifikan. Sejak 2008 hingga 2010, kejaksaan telah melakukan perbaikan dari memperoleh disclaimer kini kejaksaan mendapat opini WTP. M. Adi Toegarisman ROAD TO WTP “Artinya perbaikan tetap jalan, dan ini harus ditingkatkan lagi. Sebab penilaian WTP ini yang tertinggi dalam masalah anggaran, harus dipertahankan, dan WTP tentunya harus lebih baik lagi. WTP akan lebih sempurna lagi,” katanya. Sebelumnya, ada sejumlah catatan yang diberikan BPK terhadap kejaksaan. Menurut Basrief, ada tiga poin yang perlu diperbaiki, di antaranya masih terdapatnya dana hibah yang tidak dilaporkan pada satuan kerja , tunggakan denda tilang, dan tidak mengungkapkan adanya barang sitaan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dalam laporan keuangan. “Semua itu sudah kita perbaiki, sehingga mendapat opini WTP,” jelasnya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M. Adi Toegarisman mengatakan BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Kejaksaan karena posisi dan pengelolaan keuangan Kejaksaan dianggap sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Untuk itu, paparnya, dalam meningkatkan kinerja dan memenuhi tuntutan masyarakat, Jaksa Agung telah menyerukan agar Kejaksaan memaksimalkan pelayanan dan penegakan hukum. Hanya saja, tuturnya, strategi itu dapat terwujud jika para pimpinan satuan kerja di tingkat pusat atau daerah mau berbenah diri. Caranya Pertama, dengan menghindari pemborosan. Kedua, dengan mengelola anggaran secara tertib dan transparan. Ketiga, mau menyelesaikan berbagai temuan atas barang sitaan. Sebab penyelesaian barang sitaan, adalah wujud tanggung jawab pejabat struktural dalam pengelolaan barang-barang sitaan. Keberhasilan pengelolaan barang sitaan prestasi tersendiri karena Kejaksaan dapat menambah nilai pemasukan bagi keuangan negara. bw NOVEMBER 2012 Warta BPK 39
40 GALLERY FOTO foto-foto: warta bpk/rianto prawoto Ketua BPK Hadi Poernomo menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Kasus Hambalang kepada Ketua KPK Abraham Samad di Jakarta. Anggota BPK Rizal Djalil didampingi oleh sejumlah staf dalam rapat kerja dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR di Jakarta. Warta BPK NOVEMBER 2012 Ketua BPK Hadi Poernomo (kedua dari kiri) berfoto bersama dengan peserta National Anti Fraud Conference dengan tema Mewujudkan Budaya Anti-Fraud Melalui Perbaikan Tata Kelola Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan yang Memadai di Jakarta, pada 20-21 November 2012. Anggota BPK Bahrullah Akbar melakukan pengguntingan pita sebagai tanda pembukaan Operational Room Reformasi Birokrasi BPK didampingi oleh Sekjen BPK Hendar Ristriawan serta Ditama Revbang Daeng M. Nazier. Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi oleh Anggota BPK Taufiequrachman Ruki berbincang dengan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dan jajarannya di Jakarta.
Page 1 and 2: AGENDA: BPK MENCARI MASUKAN DARI ST
Page 3 and 4: maupun tidak langsung dari pihak ya
Page 5 and 6: 6 - 10 LAPORAN UTAMA Mencari ‘Akt
Page 7 and 8: LAPORAN KHUSUS anggaran lantaran Me
Page 9 and 10: LAPORAN KHUSUS TELAAH BAKN ATAS HAM
Page 11 and 12: LAPORAN KHUSUS AK), MS (Dirut PT DC
Page 13 and 14: WAWANCARA Mengapa badan pemeriksa n
Page 15 and 16: WAWANCARA melakukan audit pada bada
Page 17 and 18: AGENDA BPK MENCARI MASUKAN DARI STA
Page 19 and 20: AGENDA BPK KUNJUNGI MEDIA GROUP BPK
Page 21 and 22: ANTAR LEMBAGA peradilan Indonesia y
Page 23 and 24: REFORMASI BIROKRASI BPK BERSIAP LAK
Page 25 and 26: REFORMASI BIROKRASI tingkat Pusat,
Page 27 and 28: BPK DAERAH Jakarta yang telah membe
Page 29 and 30: AKSENTUASI tiga kasus dalam biaya p
Page 31 and 32: AKSENTUASI ‘SELEWENGKAN ANGGARAN
Page 33: ROAD TO WTP KOMITMEN MENGELOLA ANGG
Page 37 and 38: 42 GALLERY FOTO foto-foto: warta bp
Page 39 and 40: TEMPO DOELOE KETUA BPK YANG BELUM R
Page 41 and 42: TEMPO DOELOE Jepang, dia ditugaskan
Page 43 and 44: INTERNASIONAL bisnis di instansi ya
Page 45 and 46: PROFESI JURU BICARA TAK BOLEH KESEL
Page 47 and 48: LINTAS PERISTIWA JAKARTA: Utang lu
Page 49 and 50: PANTAU PEMERIKSAAN KEPALA DAERAH TA
Page 51 and 52: HUKUM SODOK MENYODOK SOAL PENYIDIK
Page 53 and 54: HUKUM Penyidik Internal Lantas apa
Page 55 and 56: HUKUM Din Syamsudin hukum mengikat.
Page 57 and 58: LAPORAN UTAMA MENCARI ‘AKTOR’ S
Page 59 and 60: LAPORAN UTAMA “KASUS CENTURY, SIA
Page 61 and 62: LAPORAN UTAMA Budi Mulya pada 14 Ok
Page 63 and 64: Perihal adanya perilaku anggota DPR
Page 65 and 66: Dewi Fortuna tingkat lokal. Untuk i
Page 67 and 68: erdasarkan platform dan ideologi te
Page 69 and 70: Sebagai alat kelengkapan DPR, BAKN
Page 71 and 72: gangguan itu terjadi. Jadi apakah m
Page 73 and 74: 3. Segera pesan tiket transportasi
Page 75 and 76: mengalihkan pikiran dari rutinitas,
Page 77 and 78: terdapat pada SA Seksi 508 tentang

AGENDA: LAPORAN KHUSUS: - Badan Pemeriksa Keuangan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?