AGENDA: LAPORAN KHUSUS: - Badan Pemeriksa Keuangan

HUKUM
Din Syamsudin
hukum mengikat.
Dengan putusan itu, keberadaan
BP Migas tidak lagi diperlukan,
sehingga lembaga ini harus
dibubarkan. Sementara itu,
fungsi dan tugas BP Migas akan
dilaksanakan oleh pemerintah,
dalam hal ini Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral hingga ada UU
baru yang mengatur hal itu.
Sebagaimana diungkapkan oleh
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva,
pelaksanaan kegiatan usaha yang
sebelumnya dijalankan oleh BP Migas
harus dipegang oleh badan yang
dibentuk sementara menggantikan
BP Migas. Hal ini untuk mencegah
adanya kekacauan yang terjadi akibat
dibubarkannya BP Migas.
“Oleh karena itu, Mahkamah
harus mempertimbangkan perlunya
kepastian hukum organ negara yang
melaksanakan fungsi dan tugas BP
Migas sampai terbentuknya aturan
yang baru,” katanya.
Dia menegaskan putusan ini
tidak akan membatalkan segala
kontrak kerja yang dibuat oleh
BP Migas dengan pihak rekanan
dan tetap berlaku sesuai dengan
kesepakatan. “Segala Kontrak
Kerja Sama (KKS) yang telah
ditandatangani antara BP Migas
dan badan usaha atau bentuk usaha
60
Warta BPK NOVEMBER 2012
berita8.com
tetap,” katanya.
UU Migas digugat ke MK oleh
Ketua PP Muhammadiyah Din
Syamsudin, bekas Ketua Umum PB
Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi,
Ketua Harian Majelis Ulama Indonesia
Amidhan, dan sejumlah tokoh
organisasi Islam lainnya. Mereka
menganggap UU Migas proasing.
Menanggapi putusan MK
tersebut, Din Syamsuddin
menegaskan bahwa putusan itu
merupakan sebuah kemenangan
bagi rakyat Indonesia.
“Kita cukup puas dengan
dinyatakannya BP Migas
inkonstitusional. UU Migas ini
merugikan rakyat dan ini merupakan
kemenangan rakyat,” ujarnya.
Dengan adanya putusan ini, Din
berharap pemerintah bisa mengelola
sumber daya alam. Selama ini,
dengan adanya pasal tersebut
dalam UU Migas, malah memberikan
kerugian bagi rakyat Indonesia.
“Kita harap dengan adanya putusan
ini, sumber daya migas kita dapat
dikelola dengan baik,” tegasnya.
Pakar perminyakan Kurtubi
menilai terdapat empat alasan utama
mengapa UU Migas merugikan
negara dan melanggar konstitusi,
yaitu:
1. UU Migas menghilangkan
kedaulatan negara atas
sumber daya migas yang
ada di perut bumi negara
Indonesia.
2. UU Migas ini telah merugikan
Ruby Rubiandini
negara secara finansial.
3. UU Migas ini memecah
struktur perusahaan dan
industri minyak nasional
yang terintegrasi dipecah
atas kegiatan usaha hulu
dan kegiatan usaha hilir atau
unbundling.
4. Dengan UU Migas ini sistem
pengelolaan cost recovery
yang diserahkan BP Migas
merugikan negara.
Kurtubi menjelaskan UU Migas ini
menganut pola hubungan business
to government (B to G) dengan pihak
investor atau perusahaan minyak.
Pada UU ini menugaskan kepada
BP Migas untuk melaksanakan
penandatangan kontrak dengan
pihak investor atau perusahaan
minyak.
Ketentuan dalam UU Migas
menentukan yang menandatangani
kontrak kerja sama dengan
kontraktor atau perusahaan minyak
adalah pemerintah yang diwakili oleh
BP Migas. Oleh karena pemerintah
yang berkontrak, kedaulatan negara
menjadi hilang.
“Sebab posisi pemerintah
menjadi sejajar dengan kontraktor.
Pemerintah menjadi bagian dari para
pihak yang berkontrak. Pemerintah
mendowngrade dirinya sendiri untuk
sejajar dengan perusahaan minyak
atau investor,” papar Kurtubi, dalam
putusan sidang MK, Selasa (13/11).
Pola hubungan B to G
menyebabkan pemerintah sejajar.
Jadi tidak bisa mengeksekusi
kebijakan ataupun regulasi atas
pengelolaan kekayaan migas kalau
pihak kontraktornya tidak setuju.
“Jika polanya B to B dan
pemerintah berada di atas kontrak,
dapat menjamin kedaulatan negara.
Pemerintah bisa mengeksekusi
regulasi UU untuk kepentingan
bangsa dan negara tanpa
persetujuan kontraktor, karena itu
berdaulat, sedangkan B to G tidak,”
tuturnya.
Lantas bagaimana nasib para