AGENDA: LAPORAN KHUSUS: - Badan Pemeriksa Keuangan

More documents

Recommendations

Info

Tanpa Persetujuan Menanggapi permohonan tersebut, majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Mahfud MD melakukan pengkajian. MK juga meminta pendapat dari sejumlah pakar hukum tentang masalah itu. Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Prof. Saldi Isra menilai keharusan adanya izin dari Presiden bagi kepala daerah telah menciptakan perlakuan yang tidak sama bagi semua pejabat publik dan telah menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Adapun, mantan pimpinan KPK Chandra M. Hamzah berpendapat tanpa adanya keharusan meminta izin dari Presiden, KPK tidak pernah terhambat dalam pemeriksaan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlibat kasus pidana korupsi. KPK juga mendukung agar ketentuan izin pemeriksaan terhadap kepala daerah itu dicabut oleh MK. Alhasil, MK mengabulkan sebagian dari tuntutan judicial review yang diajukan para pemohon. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah bisa dilakukan tanpa persetujuan Presiden. Pasal 36 Ayat 1 yang mewajibkan izin dari Presiden itu bertentangan dengan UUD 1945. MK juga menyatakan pasal 36 Ayat 2 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sekalipun begitu, anggota Majelis Hakim Konstitusi Akil Mochtar memberikan pertimbangan lain. Dia menjelaskan penyelidikan yang dilakukan dalam rangka menentukan ada atau tidak adanya suatu tindak pidana sudah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, persetujuan tertulis dari Presiden tidak boleh menjadi hambatan bagi proses penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, karena penyelidikan kasus pidana bersifat rahasia dan tidak terdapat tenggat waktu, MK menilai persetujuan Presiden dapat menghapus unsur kerahasiaan tersebut. Dengan adanya rentang waktu 60 hari untuk menunggu izin Presiden, kepala daerah dan wakilnya bisa berupaya menghapus jejak atau menghilangkan alat bukti tindak kejahatannya. Namun jika penyidik Polri dan Kejaksaan sudah yakin untuk menahan kepala daerah atau wakilnya, menurut Akil, persetujuan Presiden harus diperoleh. Namun Dipo Alam istimewa batas waktu penantiannya dipangkas, dari 60 hari menjadi 30 hari. Akil mengingatkan persetujuan Presiden diperlukan karena kepala daerah dan wakil adalah bawahan langsung Presiden. Dia menegaskan bahwa pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan kepala daerah dan wakil juga dapat dilakukan secara langsung oleh Polisi dan Jaksa tanpa menunggu izin Presiden pada kasuskasus tertentu. Bila tersangka tertangkap tangan melakukan tindak pidana berat, seperti penggunaan narkotika dan zat adiktif, boleh saja ditahan tanpa izin Presiden. “Tidak perlu izin Presiden dan bisa langsung ditahan, bila mereka tertangkap tangan melakukan tindakan yang mengancam keamanan negara, seperti makar dan terorisme,” jelasnya. Kejaksaan menyambut baik NOVEMBER 2012 Warta BPK PANTAU putusan MK itu. Wakil Jaksa Agung Darmono, menyambut baik putusan MK karena selama ini dinilai terjadi diskriminasi praktik hukum. Dengan adanya putusan MK ini tidak ada lagi diskriminasi hukum antarpenyidik di Indonesia, seperti yang terjadi antara Kejaksaan dan KPK. Pendapat serupa juga diungkapkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Menurut dia, putusan MK akan memudahkan dan menyederhanakan proses penyelidikan dan penyidikan kepala daerah sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Selama ini, salah satu tugas Dipo Alam, adalah memeriksa keabsahan surat permintaan izin pemeriksaan hukum bagi kepala daerah dan wakilnya sebelum dipertimbangkan oleh Presiden . Namun bagi Kementerian Dalam Negeri, putusan MK dianggap menodai makna kehormatan dan kewibawaan kepala daerah sebagai pejabat negara. Menurut Dirjen Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, kehormatan dan kewibawaan kepala daerah seharusnya tetap dijaga. Dengan adanya putusan MK itu akan ada efek terhadap kewibawaan kepala daerah, terutama kepala daerah yang bersih. Dia khawatir aparat penegak hukum akan dimanfaatkan lawan politik untuk menjatuhkan kepala daerah yang bersih dan jujur. Meski mengkhawatirkan efek putusan, Kementerian Dalam Negeri akan mematuhi putusan MK. Filosofi putusan itu akan dimasukkan ke dalam revisi UU Pemda yang kini sudah masuk ke DPR. Imbasnya tentu bukan hanya UU Pemda. Undang-Undang lain seperti UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diminta untuk disesuaikan dengan filosofi pandangan MK. Sepertinya dengan adanya putusan MK tersebut, diharapkan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan akan menjadi lebih efektif dalam penanganan korupsi di negeri ini. Semoga. bw 55
HUKUM SODOK MENYODOK SOAL PENYIDIK TERBATASNYA JUMLAH PENYIDIK MERUPAKAN KENDALA TERSENDIRI BAGI KPK. SEKALIPUN BISA MENGANGKAT PENYIDIK SENDIRI, KPK MEMBUTUHKAN WAKTU YANG PANJANG UNTUK MENDAPATKAN JUMLAH YANG IDEAL. PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar KPK dan Kepolisian memperbarui nota kesepahaman (MoU) kedua lembaga itu. Presiden juga meminta adanya sinergi KPK dan Kepolisian agar perselisihan tidak kembali terulang. Hal tersebut diungkapkan Presiden SBY dalam Pidato yang disampaikan pada 8 Oktober 2012, dalam rangka memberikan solusi silang pendapat KPK dan Polri menyangkut keberadaan para penyidik Polri di KPK. Dalam waktu dekat keberadaan anggota Polri yang bertugas di KPK akan diatur secara spesifik melalui peraturan pemerintah. “Aturan ini menyangkut status penyidik KPK yang diperpanjang dan 56 Warta BPK NOVEMBER 2012 Johan Budi bisa menjadi pegawai KPK setelah mengundurkan diri dari Polri,” tegas Presiden. Dalam undang-undang KPK disebutkan, dalam melakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato guna menyelesaikan polemik antara dua institusi penegak hukum, Polri dan KPK terkait sejumlah permasalahan dan proses penegakan hukum yang tidak menemukan titik temu di antara kedua institusi tersebut, di Istana Negara, Senin (8/10/2012). tugasnya KPK bisa mengangkat penyidik.Tapi masalah itu masih menjadi kendala tersendiri. Pasalnya, hingga kini jumlah penyidik yang ada belum sebanding dengan banyaknya kasus yang harus ditangani lembaga tersebut. Apalagi kalau pihak kepolisian atau kejaksaan menarik sejumlah penyidik yang tengah menjalankan tugasnya di KPK. Sekalipun dalih penarikan itu para penyidik merupakan rotasi yang biasa dilakukan di semua instansi, termasuk kejaksaan atau kepolisian, mau tidak mau hal itu akan menghambat kinerja KPK yang didaulat menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di negeri ini. Contohnya seperti apa yang terjadi akhir September lalu. Mabes Polri tidak memperpanjang masa tugas 20 penyidiknya di KPK. Dari 20 penyidik yang masa tugasnya tak diperpanjang, 15 orang di antaranya telah melapor ke Polri dan menyatakan bersedia bertugas kembali. lima orang sisanya memilih menjadi pegawai KPK. Tak bisa dipungkiri, langkah penarikan tersebut langsung membuat kekuatan penyidikan di KPK kempes. Pasalnya, dengan adanya penarikan penyidik Polri jumlah penyidik di KPK tak lebih dari 78 orang. Akibatnya, kegiatan penyidikan di KPK sejak akhir September menurun drastis. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, biasanya dalam satu hari
Page 1 and 2: AGENDA: BPK MENCARI MASUKAN DARI ST
Page 3 and 4: maupun tidak langsung dari pihak ya
Page 5 and 6: 6 - 10 LAPORAN UTAMA Mencari ‘Akt
Page 7 and 8: LAPORAN KHUSUS anggaran lantaran Me
Page 9 and 10: LAPORAN KHUSUS TELAAH BAKN ATAS HAM
Page 11 and 12: LAPORAN KHUSUS AK), MS (Dirut PT DC
Page 13 and 14: WAWANCARA Mengapa badan pemeriksa n
Page 15 and 16: WAWANCARA melakukan audit pada bada
Page 17 and 18: AGENDA BPK MENCARI MASUKAN DARI STA
Page 19 and 20: AGENDA BPK KUNJUNGI MEDIA GROUP BPK
Page 21 and 22: ANTAR LEMBAGA peradilan Indonesia y
Page 23 and 24: REFORMASI BIROKRASI BPK BERSIAP LAK
Page 25 and 26: REFORMASI BIROKRASI tingkat Pusat,
Page 27 and 28: BPK DAERAH Jakarta yang telah membe
Page 29 and 30: AKSENTUASI tiga kasus dalam biaya p
Page 31 and 32: AKSENTUASI ‘SELEWENGKAN ANGGARAN
Page 33 and 34: ROAD TO WTP KOMITMEN MENGELOLA ANGG
Page 35 and 36: 40 GALLERY FOTO foto-foto: warta bp
Page 37 and 38: 42 GALLERY FOTO foto-foto: warta bp
Page 39 and 40: TEMPO DOELOE KETUA BPK YANG BELUM R
Page 41 and 42: TEMPO DOELOE Jepang, dia ditugaskan
Page 43 and 44: INTERNASIONAL bisnis di instansi ya
Page 45 and 46: PROFESI JURU BICARA TAK BOLEH KESEL
Page 47 and 48: LINTAS PERISTIWA JAKARTA: Utang lu
Page 49: PANTAU PEMERIKSAAN KEPALA DAERAH TA
Page 53 and 54: HUKUM Penyidik Internal Lantas apa
Page 55 and 56: HUKUM Din Syamsudin hukum mengikat.
Page 57 and 58: LAPORAN UTAMA MENCARI ‘AKTOR’ S
Page 59 and 60: LAPORAN UTAMA “KASUS CENTURY, SIA
Page 61 and 62: LAPORAN UTAMA Budi Mulya pada 14 Ok
Page 63 and 64: Perihal adanya perilaku anggota DPR
Page 65 and 66: Dewi Fortuna tingkat lokal. Untuk i
Page 67 and 68: erdasarkan platform dan ideologi te
Page 69 and 70: Sebagai alat kelengkapan DPR, BAKN
Page 71 and 72: gangguan itu terjadi. Jadi apakah m
Page 73 and 74: 3. Segera pesan tiket transportasi
Page 75 and 76: mengalihkan pikiran dari rutinitas,
Page 77 and 78: terdapat pada SA Seksi 508 tentang

AGENDA: LAPORAN KHUSUS: - Badan Pemeriksa Keuangan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?