AGENDA: LAPORAN KHUSUS: - Badan Pemeriksa Keuangan

More documents

Recommendations

Info

LAPORAN KHUSUS AUDIT HAMBALANG TAHAP II DALAMI ALIRAN DANA BPK MELANJUTKAN AUDIT INVESTIGASI TAHAP II ATAS PROYEK HAMBALANG, BOGOR, JAWA BARAT. AUDIT INI DILAKUKAN UNTUK MENELUSURI LEBIH JAUH ALIRAN DANA DALAM MEGAPROYEK TERSEBUT. “AUDIT TAHAP II FOKUSNYA PADA ALIRAN DANA,” JELAS WAKIL KETUA BPK HASAN BISRI, BARU-BARU INI. Hasan Bisri BPK telah memulai audit investigasi tahap II atas proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor. Dalam audit tahap II yang membutuhkan waktu sekitar 60 hari ini, akan menelusuri lebih jauh soal aliran dana. Pada audit tahap I, kata Hasan Bisri, baru bisa menelusuri aliran dana sampai lapisan kedua. warta bpk: rianto prawoto Lapisan pertama ialah dari kas negara ke kontraktor utama. Adapun lapisan kedua dari kontraktor utama ke induk perusahaan dan subkontraktor. Menurut Hasan, pihaknya kemungkinan akan mengalami kendala dalam penelusuran aliran dana di lapisan ketiga lantaran seluruh dokumen yang ada pada induk perusahaan sudah disita Komisi Pemberantasan Korupsi. “Bagi kami, kalau sudah diambil penegak hukum, artinya sudah ada garis polisi. Kalau KPK membutuhkan bantuan untuk memeriksa, kami siap membantu,” ujarnya. Hasan menambahkan, modus yang paling banyak ditemukan dalam penyimpangan di proyek Hambalang adalah penggelembungan harga alias mark up. Dia memberi contoh mark up terhadap barang-barang mekanikal elektrikal seperti genset. Mark up harga barang, kata dia, bisa sampai tiga kali lipat. Pembelian barang, dilakukan melalui pihak ketiga alias broker yang sudah ditetapkan sepihak. Padahal, barang biasanya langsung dibeli ke produsen. “Nanti barang dari dia (produsen) harganya 50, dijual ke saya 150 . Dia (broker) dapat untung luar biasa. Keuntungan itu lalu mengalir ke manamana,” tandasnya. Dalam audit investigasi Tahap II ini, BPK juga akan menelusuri keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi X, dalam penyimpangan proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Untuk menelusuri keterlibatan anggota Dewan, BPK membutuhkan notula seluruh rapat antara pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Komisi X dalam pembahasan anggaran proyek Hambalang. “Kita sudah minta (notula rapat) tapi Sekretariat Jenderal DPR sampai sekarang belum memberikan. Mudah-mudahan nanti diberikan,” harapnya. Hasan menambahkan, bisa saja DPR memang tidak mengetahui perihal penyimpangan dalam proses perencanaan Hambalang. Misalnya, DPR ditekan untuk menyetujui NOVEMBER 2012 Warta BPK 11
LAPORAN KHUSUS anggaran lantaran Menteri Keuangan Agus Martowardojo sudah menyetujui kontrak tahun jamak dalam proyek itu. “Bisa jadi DPR di-fait accompli, ini sudah multiyears, Pak. Dana harus disediakan, kalau enggak, bisa terkatung-katung, tetapi kami tidak mau berandai-andai, nanti kita lihat kalau sudah dapat notula rapat,” kata Hasan. Meski demikian, Hasan meyakini bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui bagaimana sebenarnya proses pembahasan di DPR lantaran sudah memeriksa banyak saksi. Paling tidak, kata dia, hasil audit nantinya bisa melengkapi informasi yang dimiliki KPK. Peran AAM Sebelumnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR telah menyerahkan hasil telaah terhadap audit investigasi BPK atas proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, kepada pimpinan DPR. Laporan hasil telaah BAKN tersebut diterima oleh Wakil Pimpinan DPR Anis Matta, di ruang pimpinan DPR, 14 November lalu. Dalam salah satu bagian laporan tersebut, secara jelas dipaparkan bahwa AAM (Menteri Pemuda dan Olahraga), bersama WM (Sesmenpora), dan DK (Kabiro Perencanaan Kemenpora dan Pejabat Pembuat Komitmen) secara bersamasama telah melakukan pelanggaran dalam menyampaikan permohonan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan. AAM secara bersama-sama melakukan pelanggaran dalam pemilihan rekanan proyek P3SON. Selain itu, diuraikan juga bahwa titik tolak proyek P3SON dimulai kembali setelah WM dan tim asistensi mempresentasikan rencana pembangunan Proyek Hambalang di Cilangkap, yaitu di kediaman AAM, berdasarkan permintaan AAM. 12 Warta BPK NOVEMBER 2012 Atas petunjuk AAM pula, PPPON selanjutnya dikembangkan menjadi P3SON dengan disusun kembali kerangka acuan kerja (KAK) yang baru di awal 2010. Dalam KAK yang baru, masukan AAM adalah penambahan asrama atlet senior, amphitheatre, sport extreme. Agus Hermanto BAKN menemukan indikasi jelas keterlibatan Menpora AAM dalam proyek P3SON Hambalang. BAKN meminta KPK untuk mengusut keterlibatannya. “Dia (AAM) tidak bisa dikatakan itu cuma tanggung jawab moral,” tegas Ketua BAKN Sumarjati Arjoso kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. BAKN, paparnya, melakukan telaah atas audit BPK langsung setelah BPK menyerahkan hasil auditnya ke DPR pada 31 Oktober 2012. Dalam masa kerja dua pekan, BAKN dibantu sekitar 10 auditor yang terdiri dari lima auditor internal BAKN dan lima auditor bantuan dari Sekretariat Jenderal DPR. Rapat Panja Hambalang Menyusul terbitnya laporan hasil telaah BAKN terhadap audit investigasi BPK atas pembangunan P3SON Hambalang Bogor, Panja Hambalang Komisi X menggelar rapat internal baru-baru ini. istimewa Ada lima poin yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Pertama, Panja merekomendasikan Komisi X untuk rapat dengan BAKN terkait rekomendasi hasil laporan telaahan BAKN. Kedua, Panja mendukung BPK menginvestigasi tahap II atas pembangunan P3SON Hambalang. Ketiga, Panja mendesak Kemenpora untuk segera menyerahkan hasil kajian komprehensif dari Kementerian PU tentang pembangunan P3SON. Keempat, Panja belum dapat merekomendasikan pencabutan bintang pada anggaran P3SON yang berjumlah Rp578 miliar dalam APBN 2012. Pasalnya, masih menunggu kajian dari Kementerian PU untuk pertimbangan. Kelima, Panja akan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi P3SON Hambalang bersama Kemenpora dan Kementerian PU dalam waktu dekat. “Jika ada yang berwacana ingin menjadi Pansus atau yang lain, tentunya itu hak dari anggota DPR yang melekat. Namun, mekanisme bukan untuk mengganti Panja P3SON Hambalang,” kata Agus Hermanto, Ketua Komisi X dan Ketua Panja P3SON Hambalang, kepada wartawan di gedung DPR. Raihan Iskandar, Anggota Panja Hambalang dari F-PKS, menjelaskan Panja Hambalang segera mengambil kesimpulan setelah bertemu BAKN dan mempelajari hasil audit BPK. Panja sudah cukup lama bekerja dan sudah memanggil banyak pihak yang ikut terlibat dalam proyek P3SON, mulai dari Menpora, kontraktor, dan para ahli dari ITB dan UI. Hak Interpelasi Sebagaimana diketahui, laporan hasil penelaahan BAKN terhadap audit investigasi BPK atas pembangunan P3SON Hambalang Bogor, telah diserahkan kepada pimpinan DPR. Dari enam rekomendasi yang
Page 1 and 2: AGENDA: BPK MENCARI MASUKAN DARI ST
Page 3 and 4: maupun tidak langsung dari pihak ya
Page 5: 6 - 10 LAPORAN UTAMA Mencari ‘Akt
Page 9 and 10: LAPORAN KHUSUS TELAAH BAKN ATAS HAM
Page 11 and 12: LAPORAN KHUSUS AK), MS (Dirut PT DC
Page 13 and 14: WAWANCARA Mengapa badan pemeriksa n
Page 15 and 16: WAWANCARA melakukan audit pada bada
Page 17 and 18: AGENDA BPK MENCARI MASUKAN DARI STA
Page 19 and 20: AGENDA BPK KUNJUNGI MEDIA GROUP BPK
Page 21 and 22: ANTAR LEMBAGA peradilan Indonesia y
Page 23 and 24: REFORMASI BIROKRASI BPK BERSIAP LAK
Page 25 and 26: REFORMASI BIROKRASI tingkat Pusat,
Page 27 and 28: BPK DAERAH Jakarta yang telah membe
Page 29 and 30: AKSENTUASI tiga kasus dalam biaya p
Page 31 and 32: AKSENTUASI ‘SELEWENGKAN ANGGARAN
Page 33 and 34: ROAD TO WTP KOMITMEN MENGELOLA ANGG
Page 35 and 36: 40 GALLERY FOTO foto-foto: warta bp
Page 37 and 38: 42 GALLERY FOTO foto-foto: warta bp
Page 39 and 40: TEMPO DOELOE KETUA BPK YANG BELUM R
Page 41 and 42: TEMPO DOELOE Jepang, dia ditugaskan
Page 43 and 44: INTERNASIONAL bisnis di instansi ya
Page 45 and 46: PROFESI JURU BICARA TAK BOLEH KESEL
Page 47 and 48: LINTAS PERISTIWA JAKARTA: Utang lu
Page 49 and 50: PANTAU PEMERIKSAAN KEPALA DAERAH TA
Page 51 and 52: HUKUM SODOK MENYODOK SOAL PENYIDIK
Page 53 and 54: HUKUM Penyidik Internal Lantas apa
Page 55 and 56: HUKUM Din Syamsudin hukum mengikat.
Page 57 and 58:
LAPORAN UTAMA MENCARI ‘AKTOR’ S
Page 59 and 60:
LAPORAN UTAMA “KASUS CENTURY, SIA
Page 61 and 62:
LAPORAN UTAMA Budi Mulya pada 14 Ok
Page 63 and 64:
Perihal adanya perilaku anggota DPR
Page 65 and 66:
Dewi Fortuna tingkat lokal. Untuk i
Page 67 and 68:
erdasarkan platform dan ideologi te
Page 69 and 70:
Sebagai alat kelengkapan DPR, BAKN
Page 71 and 72:
gangguan itu terjadi. Jadi apakah m
Page 73 and 74:
3. Segera pesan tiket transportasi
Page 75 and 76:
mengalihkan pikiran dari rutinitas,
Page 77 and 78:
terdapat pada SA Seksi 508 tentang
show all

AGENDA: LAPORAN KHUSUS: - Badan Pemeriksa Keuangan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?