AGENDA: LAPORAN KHUSUS: - Badan Pemeriksa Keuangan

Sebagai alat kelengkapan DPR, BAKN
memiliki peran untuk meningkatkan
transparan dan akuntabilitas
pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara. Walau begitu, dia
merasakan bahwa ada keterbatasan
wewenang BAKN. Terutama dalam
penindaklanjutan hasil telaahan BAKN
dari laporan hasil pemeriksaan BPK.
Terkait keterbatasan wewenang,
BAKN hanya melakukan telaah
atas laporan hasil pemeriksaan
BPK. Setelah itu, alat kelengkapan
DPR ini menyerahkan kepada
masing-masing komisi di DPR yang
membidanginya. Nanti, komisi-komisi
yang menindaklanjuti. Hanya saja,
terkadang komisi-komisi DPR ini belum
menindaklanjutinya. Sementara, untuk
menindaklanjuti telaah, BAKN tidak
bisa sendiri melakukannya. Mereka
hanya mengusulkan dan meminta saja.
Sementara untuk menindaklanjutinya
harus masing-masing komisi.
Keterbatasan kewenangan BAKN ini
memang terbentur dengan peraturan
yang ada. Oleh karena itu, Sumarjati
berharap jika nanti undang-undang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)
di revisi, fungsi BAKN juga diperbaiki.
Dengan begitu peran BAKN lebih terlihat
manfaatnya.
“Kami bermaksud, kalau ada
revisi undang-undang MD3, kalau itu
disepakati semua, tentu kami ingin
memperkuat fungsi BAKN, karena
sebagai badan akuntabilitas tentunya
ikut mendukung akuntabilitas keuangan
negara,” ungkap Sumarjati ketika ditemui
di Gedung DPR beberapa waktu lalu.
Walau begitu, dalam Standard
Operating Procedure (SOP) atau prosedur
operasional standar diatur, bahwa
dalam batasan waktu tertentu komisi
di DPR tidak menindaklanjuti, BAKN
dapat menindaklanjutinya. Tindak lanjut
yang dimaksud adalah memanggil
entitas-entitas yang terkait dengan hasil
pemeriksaan BPK. Pemanggilan tersebut
untuk menanyakan tindak lanjut dari
entitas terhadap temuan BPK. “Kalau
belum, kita kejar terus,” uncapnya.
Kalau ternyata ada indikasi
pelanggaran hukum dalam hasil telaah,
maka BAKN bersama pimpinan DPR
dan Komisi menyerahkannya kepada
aparat penegak hukum. Namun, BAKN
sendiri tidak bisa secara langsung
menyerahkannya kepada aparat
penegak hukum. Tapi, tetap harus
bersama-sama dengan pimpinan DPR
dan Komisi yang membidanginya.
Mekanisme Kerja
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, baik
itu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, maupun pemeriksaan dengan
tujuan tertentu diserahkan kepada DPR.
DPR kemudian menyerahkan kepada
BAKN untuk ditelaah lebih lanjut.
“Komisi-Komisi di DPR itu tidak bisa
menelaah sampai detail. Nah BAKN
yang melakukan itu,” jelas Sumarjati.
Selama proses penelaahannya,
BAKN dibantu oleh tenaga ahli, baik
dari dalam maupun Sekretariat Jenderal
DPR. Hasil dari telaah itu, berupa
kesimpulan dan catatan yang kemudian
diberikan kepada masing-masing
komisi di DPR untuk menindaklanjuti
hasil telaahan BAKN itu. Namun, jika
dalam dua minggu, komisi di DPR
tidak menindaklanjutinya, maka boleh
melakukan tindaklanjut.
Mengenai mekanisme telaah BAKN
sendiri, ketika dokumen laporan hasil
pemeriksaan BPK diserahkan pimpinan
DPR setelah menerimanya dari BPK.
Setelah dokumen tersebut ada, BAKN
mulai melakukan penelaahan bersama
dengan seluruh tenaga ahli BAKN yang
berjumlah lima orang dan lima tenaga
ahli Sektretariat Jenderal DPR.
Hasil dari penelaahan dan
pembahasan itu lalu diplenokan
oleh BAKN. Pleno BAKN ini untuk
membahas secara mendalam apakah
hasil penelaahan dan pembahasan
bersama tenaga ahli BAKN dan
Sekretariat Jenderal DPR sudah benarbenar
lengkap atau ada kekurangan.
Jika memang diperlukan, BAKN bahkan
melakukan cross check dengan entitas
yang diperiksa BPK.
Setelah hasil dari telaahan mendalam
dari BAKN tersebut, dibuatlah laporan
hasil penelaahan BAKN. Kemudian
diserahkan kepada pimpinan, komisi,
dan alat kelengkapan DPR lainnya. Hasil
laporan telaahan tersebut ditindaklanjuti
oleh masing-masing komisi DPR yang
membawahi entitas yang ada dalam
laporan hasil pemeriksaan BPK. and
Tugas dan Perangkat
BAKN
Badan Akuntabilitas Keuangan
Negara atau dikenal dengan BAKN
ini merupakan alat kelengkapan
DPR yang bersifat tetap. Fungsinya
untuk menindaklanjuti laporan
hasil pemeriksaan BPK dalam
hal pengawasan penggunaan
keuangan negara. Dengan
begitu, diharapkan keberadaan
BAKN ini berkontribusi positif
dalam pelaksanaan transparansi
dan akuntabilitas penggunaan
keuangan negara.
Anggota BAKN berjumlah
paling sedikit tujuh orang
dan paling banyak 9 sembilan
orang. Pengangkatannya
sebagai anggota atas usul fraksi
DPR. Ditetapkan sebagai anggota
dalam rapat paripurna pada
permulaan masa keanggotaan DPR
dan permulaan tahun sidang.
Pimpinan BAKN terdiri dari
satu orang ketua dan satu orang
wakil ketua yang dipilih dari dan
oleh anggota BAKN. Pemilihannya
berdasarkan prinsip musyawarah
untuk mufakat dengan
memperhatikan keterwakilan
perempuan menurut perimbangan
jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
Pimpinan BAKN ini merupakan
satu kesatuan pimpinan yang
bersifat kolektif dan kolegial.
Proses pemilihannya dilakukan
dalam rapat BAKN yang
dipimpin oleh pimpinan DPR
setelah penetapan susunan dan
keanggotaan BAKN. and
NOVEMBER 2012 Warta BPK
69