executive Summary - Komunitas AIDS Indonesia
executive Summary - Komunitas AIDS Indonesia
executive Summary - Komunitas AIDS Indonesia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PENDAHULUAN<br />
Pendekatan Harm Reduction<br />
Dalam menghadapi penyebaran infeksi HIV/<strong>AIDS</strong> akibat penggunaan<br />
jarum suntik tidak steril secara bergantian di lingkungan penasun,<br />
lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah di sejumlah negara<br />
telah menerapkan sebuah pendekatan yang dinamakan Harm Reduction.<br />
Negara-negara yang telah menerapkan pendekatan ini antara lain<br />
Australia, Selandia Baru, Inggris, Belanda, Denmark, dan sejumlah negara<br />
di Asia. Pendekatan ini mulai diperkenalkan di <strong>Indonesia</strong> saat epidemi<br />
HIV/<strong>AIDS</strong> bergeser dari penularan melalui hubungan seksual ke penularan<br />
melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara bergantian pada<br />
kelompok pengguna narkoba suntik. Pada saat itu muncul pemikiran bahwa<br />
<strong>Indonesia</strong> telah saatnya memerlukan suatu program intervensi untuk<br />
mencegah penularan HIV/<strong>AIDS</strong> pada kelompok penasun. Harm Reduction<br />
sebagai sebuah konsep program pencegahan mulai dilirik untuk dapat<br />
diadaptasi dan diterapkan di <strong>Indonesia</strong>. (Kabar Jangkar, Edisi III, Juni<br />
2003).<br />
Program Harm Reduction mencakup sejumlah langkah praktis dan<br />
pragmatis untuk mencegah atau mengurangi penyebaran HIV/<strong>AIDS</strong>,<br />
khususnya di kalangan penasun. Langkah-langkah tersebut antara lain:<br />
pendidikan mengenai cara menyuntik yang aman, program pertukaran<br />
jarum suntik, program terapi ketergantungan dan pengalihan narkoba,<br />
pendidikan sebaya, penjualan dan pembelian jarum suntik, perawatan<br />
kesehatan dasar, konseling dan tes HIV, menghilangkan hambatan<br />
terhadap penyuntikan yang lebih aman, dan perlindungan terhadap<br />
kelompok dan keadaan khusus (antara lain kelompok penasun).<br />
Dasar pemikiran untuk menerapkan pendekatan ini di <strong>Indonesia</strong> adalah<br />
karena sifatnya yang praktis, pragmatis, dan hasilnya bisa tampak dalam<br />
jangka waktu yang relatif pendek. Konon, pengalaman di sejumlah negara<br />
telah menunjukkan bahwa melalui pendekatan ini terjadi penurunan<br />
penyebaran HIV di kalangan penasun, meski tidak berarti menurunnya<br />
jumlah para penasun.<br />
Akan tetapi, pendekatan ini ditentang oleh sejumlah kalangan, termasuk<br />
dari kalangan penegak hukum. Pendekatan harm reduction yang berkaitan<br />
dengan penasun diartikan oleh para penentangnya sebagai pembenaran<br />
dan perlindungan terhadap penggunaan narkoba, khususnya narkoba<br />
suntik. Para penentang pun mengkhawatirkan dampak buruk dari<br />
pendekatan ini, antara lain berupa legalisasi penggunaan narkoba suntik<br />
yang akhirnya dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penasun.<br />
PENDAHULUAN<br />
Karena pendekatan ini di <strong>Indonesia</strong> masih diperdebatkan, maka hingga<br />
kini penerapan pendekatan ini masih kontroversial. Sejumlah LSM yang<br />
menerapkan pendekatan ini pun bekerja secara sembunyi-sembunyi atau<br />
diam-diam, karena dikhawatirkan bisa menimbulkan resistensi dari<br />
sejumlah kalangan, termasuk dari pihak kepolisian.<br />
Terlepas dari adanya kontroversi tadi, pendekatan Harm Reduction<br />
sebetulnya memiliki argumentasi yang perlu dipertimbangkan oleh para<br />
penentangnya. Pendekatan ini didasarkan pada kesadaran bahwa<br />
pendekatan-pendekatan konvensional yang selama ini telah dan sedang<br />
dilakukan belum menampakkan hasil yang optimal, dan jumlah prevalensi<br />
HIV/<strong>AIDS</strong> terus membengkak di sejumlah daerah di <strong>Indonesia</strong>.<br />
Pendekatan-pendekatan konvensional dimaksud adalah (1) penegakan<br />
hukum untuk memotong atau menghambat pasokan (suply) narkoba<br />
(misalnya melakukan penangkapan terhadap bandar, pengedar, pengguna<br />
narkoba, dll), dan (2) pendidikan masyarakat tentang bahaya narkoba<br />
agar permintaan (demand) masyarakat terhadap narkoba berkurang.<br />
Namun, kedua pendekatan konvensional tersebut belum tampak hasilnya<br />
hingga hari ini. Pengguna narkoba (termasuk penasun) terus meningkat,<br />
demkian juga penderita HIV/<strong>AIDS</strong>. Kedua pendekatan tersebut, baru akan<br />
tampak hasilnya untuk jangka panjang, itu pun jika aparat penegak<br />
hukumnya betul-betul menjalankan fungsi hukumnya dengan benar. Atas<br />
dasar itu, maka pendekatan Harm Reduction menjadi masuk akal.<br />
Penyebaran HIV di kalangan penasun dan kelompok masyarakat di<br />
sekitarnya telah berlangsung dengan teramat cepat, sehingga dibutuhkan<br />
pendekatan yang sesegera mungkin dapat menahan serta menghalangi<br />
penyebaran HIV di kalangan penasun. Pendekatan Harm Reduction dapat<br />
dijadikan sebagai alternatif dan pendamping dua pendekatan konvensional<br />
tadi.<br />
Gambaran tentang Penasun dan Prevalensi HIV/<strong>AIDS</strong> di Jawa<br />
Barat<br />
Bagaimana dengan situasi penasun dan penyebaran HIV/<strong>AIDS</strong> di Jawa<br />
Barat sendiri? Sejumlah media massa mengutip sumber-sumber yang<br />
berasal dari pejabat pemerintah dan aktivis HIV/<strong>AIDS</strong>. Mengutip Kepala<br />
Bidang (Kabid) Program Kebijakan dan Hubungan Antar Lembaga KPA<br />
Nasional, MI Online (20/12/2005) menulis, Jawa Barat termasuk ranking<br />
keempat provinsi dengan kasus HIV/<strong>AIDS</strong> terbanyak di <strong>Indonesia</strong>, setelah<br />
DKI Jakarta, Papua, dan Jawa Timur. Sampai September 2005 jumlahnya<br />
mencapai 437 kasus. DKI Jakarta sendiri ditemukan 3.369 kasus, Papua<br />
1.467 kasus dan Jawa Timur 563 kasus HIV/<strong>AIDS</strong>. Meski demikian, dilihat<br />
dari potensi perkembangan kasus HIV/<strong>AIDS</strong> di <strong>Indonesia</strong>, Jawa Barat<br />
6 SKEPO<br />
Rapid Situations and Responses Assessment IDUs Jawa Barat, 2005<br />
SKEPO<br />
Rapid Situations and Responses Assessment IDUs Jawa Barat, 2005<br />
7