executive Summary - Komunitas AIDS Indonesia

TEMUAN LAPANGAN
03. Kota Bandung.
Populasi: 2.232.624. (2004).
Luas wilayah: 16.729.65 Ha
Estimasi Jumlah Penasun: 1750
KPAD kota Bandung menempatkan dirinya lebih sebagai badan yang
mengkoordinasikan program penanggulangan AIDS, sementara pelaksana
program adalah anggota komisi. Belum tersedianya sekretariat permanen,
ditambah lemahnya komunikasi dan koordinasi, disebut-sebut sebagai
salah satu kendala untuk memainkan peran tersebut. 7
Dinas Kesehatan. Lengan Dinas Kesehatan untuk penanggulangan
bahaya HIV/AIDS adalah Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular
(P2M), yang juga menangani berbagai penyakit seperti diare, kusta,
demam berdarah. Salah satu masalah yang dihadapi Dinas Kesehatan
adalah kesukaran menjangkau kelompok berisiko tinggi (pekerja seks
komersial dan penasun), antara lain karena tidak tersedianya dukungan
peraturan perundangan yang mendukungnya. Penjangkauan terhadap
kelompok penasun lebih banyak dilakukan oleh lembaga swadaya
masyarakat yang bekerja pada issue kesehatan dan HIV/AIDS. Sementara
Dinas Kesehatan menyediakan layanan kesehatan melalui Puskesmas yang
sudah memiliki tenaga terlatih dalam penanggulangan HIV/AIDS. Untuk
mendekatkan akses pelayanan, di kota Bandung setidaknya sudah ada
tiga Puskesmas (Buah Batu, Garuda, dan Sarijadi) yang menyediakan
beberapa layanan tertentu. Tiga Puskesmas ini bekerja sama dengan
LSM (yang melakukan kerja pengjangkauan), dan memberikan layanan
kesehatan dasar, pengobatan infeksi alat suntik, dan rujukan (klinis,
laboratorium, untuk pengobatan tindak lanjut, atau rujukan untuk
konseling khusus atau pendampingan). Komponen kegiatan lain di ketiga
Puskesmas ini adalah sosialisasi program di tingkat wilayah kerjanya.
Dukungan anggaran sementara ini belum dapat dipastikan. Ada kesukaran
dalam menentukan anggaran untuk penanggulangan masalah
permasalahan HIV/AIDS karena sasarannya dianggap yang kurang jelas.
Kantor Sosial. Program atau strategi Kantor Sosial dalam menanggulangi
permasalahan HIV/AIDS dan narkotika baru berupa pengajuan rancangan,
sedangkan upaya yang dilakukan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi
dari lembaga ini. Dalam hal ini, tidak terdapat rancangan khusus
penanggulangan tetapi lebih kepada permintaan atau kasus yang datang
ke Kantor Sosial.
Kepolisian Daerah. Untuk merespon masalah ini, pihak Kepolisin Daerah
Bandung (menangani 154 kasus narkotika pda tahun 2005) sampai saat
98 SKEPO
Rapid Situations and Responses Assessment IDUs Jawa Barat, 2005
TEMUAN LAPANGAN
ini belum memiliki kebijakan atau strategi khusus. Landasan kerja pihak
kepolisian adalah UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-
Undang No. 22 tahun 1997, yang terutama ditujukan untuk mengurangi
pasokan/peredaran narkotika.
Lembaga Pemasyarakatan Banceuy. Dari surveillance yang dilakukan
bersama Dinas Kesehatan Kota Bandung, pada Desember 2005, ditemukan
bahwa dari 250 orang penghuni Lapas Banceut, terdapat 27 orang positif
HIV. Sayangnya, tidak ada tindakan lebih lanjut untuk menangani masalah
ini di Lapas, karena tidak tersedianya fasilitas (klinik); di samping kesukaran
untuk yang berkait dengan daya tampung Lapas (dengan daya tampung
550 orang, dan dihuni sekitar 600-800 penghuni). Kerjasama dengan
RSHS sudah dilakukan untuk konseling VCT yang sudah berlangsung
selama satu tahun, tapi sampai sekaramh belum ada penghuni Lapas
yang meminta pemeriksaan. 8
04. Kota Cimahi
Populasi: 496.060 (2005)
Luas Wilayah: 40.2 Km2
Estimasi jumlah penasun: 50
Dekatnya bahaya HIV/AIDS terungkap dalam diskusi dengan penyedia
layanan di Kota Cimahi. Setidaknya dua rumah sakit setempat pernah
memiliki pengalaman dalam penanganan penderita ODHA. Rumah Sakit
Mitra Kasih pernah beberapa hari menangani satu penderita asal Jakarta,
tahun 2004. Demikian juga dengan Rumah Sakit Dustira yang sudah
pernah merawat tiga penderita (masing-masing: satu bayi yang dirujuk
dari RS Hasan Sadikin, Bandung; satu penderita yang sekarang sudah
meninggal, dan satu orang penduduk Cimahi).
Penuturan serupa ditemukan di Klinik Soteria, Cimahi, yang secara
akumulatif sudah merawat 15 orang ODHA yang berasal dari berbagai
kota. Mereka datang ke Klinik ini khusus untuk keperluan pengobatan. 9
KPAD dan BNK. KPAD lebih menempatkan dirinya sebagai lembaga
koordinasi program, yang diimplementasikan di instansi penyedia layanan.
Program kerja yang sudah dilaksanakan lebih banyak berada di area
pencegahan. Tampaknya sekurangnya pada satu tahun mendatang,
aktivitas masih akan ditekankan pada upaya pencegahan penyebaran
HIV/AIDS. Demikian juga dengan BNK yang pada tahun 2006, dengan
pengajuan anggaran sebesar Rp 100 juta, akan mengarahkan program
kerja pada aspek pencegahan, pengobatan, dan pemberantasan.
SKEPO
Rapid Situations and Responses Assessment IDUs Jawa Barat, 2005
99