Naskah Akademik RPJMN Desentralisasi 2010-2014.pdf

dimiliki oleh pemerintah, sehingga selayaknya analisis untuk pemekaran dimulai dari
pemerintah dan bukan DPR.
Implementasi kebijakan pemekaran daerah mengalami permasalahan akibat
pemerintah pusat tidak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap daerah yang
dimekarkan. Evaluasi ini dibutuhkan agar diperolah gambaran apakah pemekaran
memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, atau sebaliknya hanya memberikan
keuntungan kepada sejumlah elite. Melalui evaluasi yang komprehensif ini dapat diambil
langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam mengatasi persoalan yang muncul. Pada
saat yang sama, tuntutan pemekaran terus dilakukan karena daerah merasa proses dan
syarat pemekaran dalam peraturan perundang-undangan yang ada relatif mudah. Hal ini
menimbulkan efek domino pemekaran daerah. Kemudahan persyaratan dan proses
persetujuan pemekaran, disertai dengan ketiadaan evaluasi menyebabkan pemekaran
terus berlangsung tanpa diketahui posisi keberhasilan atau kegagalan pemekaran.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, perlu
dikembangkan diskursus tentang keterbatasan kemampuan keuangan negara (state
limit) untuk membiayai pemekaran. Sehingga pemekaran daerah harus dilakukan secara
hati-hati dengan memperhatikan kemampuan pembiayaan negara. Pemekaran tidak
boleh menyebabkan efek kontraproduktif bagi pembangunan secara nasional.
Bagaimanapun, apabila negara sudah tidak mampu membiayai pemekaran karena
keterbatasan keuangan negara, maka pemekaran tidak boleh dipaksakan untuk
dilakukan. Perlu juga diwacanakan dan pemberian insentif bagi penggabungan daerah.
d. Tantangan dalam Pengembangan Institusi pada 2010-2014
Dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi
daerah pada Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014, terdapat sejumlah isu
strategis yang perlu dipertimbangkan selain tentu saja arahan dari RPJPN mengenai
kondisi yang ingin dicapai melalui RPJMN 2010-2014. Terkait hal ini, maka dapat dilihat
bahwa salah satu arahan yang ingin dicapai dalam RPJMN 2010-2014 adalah
peningkatan kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan
supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem
hukum nasional. Sejalan dengan itu, pembangunan nasional juga diarahkan kepada
upaya mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih demokratis yang ditandai dengan
membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran
masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Selain itu, diharapkan juga
meningkatnya posisi penting Indonesia sebagai negara demokrasi yang besar melalui
keberhasilan diplomasi di forum internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan
nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional.
Selanjutnya, diharapkan juga terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih
murah, cepat, transparan, dan akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya standar
pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah (RPJP, hal 79).
24