Naskah Akademik RPJMN Desentralisasi 2010-2014.pdf

More documents

Recommendations

Info

Program Sub-program Indikator Kegiatan / Waktu Lembaga Pelaksana kerugian dan keuntungan dari pembentukan DOB dan alternatif dari upaya pembentukan DOB Menghilangkan insentif finansial yang mendorong pemekaran wilayah, serta meningkatkan penugasan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang dapat memperkenalkan insentif yang mendorong bagi efisiensi pelayanan Merevisi PP 78/2007 untuk memperkenalkan konsep ambang batas populasi absolut bagi DOB; mengenai kerugian dan keuntungan serta konsensus terhadap arahan kebijakan untuk melakukan pengawasan dan menemukan alternatif • Implikasi keuangan terhadap pemekaran wilayah adalah netral • Pembentukan kantor/badan baru dan biaya lainnya ditanggung oleh Daerah yang berpengaruh • PAD merupakan proporsi tertinggi daru keuangan daerah • Merevisi atau mengamandemen peraturan dengan memasukan pengaturan yang lebih jelas melaksanakan kajian komprehensif mengenai kinerja dan dinamika DOB (2010-2011) c. Pelaksanaan forum untuk diskusi dan pengembangan kebijakan (2010-2013) Review dan penyesuaian terhadap kebijakan mengenai pembiayaan, untuk dapat mencapai netralitas pendapatan dan transparansi: (2010-2012) a. Memutus gaji pegawai dari DAU b. Menghilangkan alokasi khusus untuk transisi DOB c. Meningkatkan penugasan untuk meningkatkan pendapatan Mereview peraturan mengenai kebutuhan perubahan yang harus dilakukan; pembuatan draft perubahan dan mengkonsultasikannya Bappenas DPR, DPD, DPOD Depkeu Dipimpin oleh Depdagri 38   
Program Sub-program Indikator Kegiatan / Waktu Lembaga Pelaksana Pembagian Urusan (Functional Assignment) persyaratan bagi proposal teknik yang lebih layak; dan persyaratan yang jelas mengenai dukungan dari masyarakat Memperjelas jenisjenis urusan; formulasi urusan; dan memperbaiki pembagian jika memang dibutuhkan Mensinkronkan UU tentang Pemda dengan UU lainnya dalam hal peran dan urusan Memperjelas jenis; formulasi; pembagian; dan ketentuan hukum terkait lainnya yang sesuai dengan praktek internasioanl dan didukung secara luas oleh berbagai pemangku kepentingan UU Pemda dan UU terkait lainnya saling melengkapi mengenai peran dan fungsi dari entitas daerah (Pemerintah Provinsi, Kepala Daerah, Gubernur sebagai WPP) untuk menjamin pemahaman dan dukungan yang memadai sebelum difinalisasi (2010- 2011) a. Jenis diperbaiki; dan prinsip untuk memformulasikan urusan disepakati (2010-2011) b. Sektor disediakan panduan untuk memperbaiki pembagian urusan dan urusan-urusan spesifik (2011-2012) a. Perpres yang memerintahkan menteri untuk menyiapkan draft harmonisasi UU/PP terkait dengan peran dan fungsi dari entitas daerah (2010-2011) b. Mereview draft aturan untuk memastikan peran dan fungsi telah Depdagri Depdagri, Bappenas, dan kementerian sektor Depdagri, Kantor Presiden Kantor Presiden/Wapres; Depkumham; Setneg, Setkab 39   
Page 1 and 2: NASKAH AKADEMIK RENCANA PEMBANGUNAN
Page 3 and 4: . Kerangka Kebijakan Pengelolaan Ap
Page 5 and 6: yang sesungguhnya. Namun pelaksanaa
Page 7 and 8: Dasar dari perhitungan biaya dan ri
Page 9 and 10: oleh hampir semua negara di dunia.
Page 11 and 12: penyelenggaraan pemerintahan dan pe
Page 13 and 14: nasional secara tuntas; dan (f) men
Page 15 and 16: c. Evaluasi Capaian RPJMN 2005-2009
Page 17 and 18: Reforms Update 2009 yang dilakukan
Page 19 and 20: perundang-undangan tentang kerjasam
Page 21 and 22: terlambatnya pelaksanaan restruktur
Page 23 and 24: informasi bahwa dari berbagai kajia
Page 25 and 26: Berdasarkan arahan tersebut, dapat
Page 27 and 28: Selain permasalahan tersebut, terda
Page 29 and 30: Prasojo (2008) merupakan salah satu
Page 31 and 32: Pada sisi lainnya pembatalan sebuah
Page 33 and 34: Dengan kata lain, merujuk pandangan
Page 35 and 36: Tabel 2. Program, Indikator dan Pel
Page 37: Program Sub-program Indikator Kegia
Page 41 and 42: Program Sub-program Indikator Kegia
Page 43 and 44: 3. KEUANGAN DAERAH Isu pokok tentan
Page 45 and 46: Nasional Desentralisasi Fiskal (RAN
Page 47 and 48: Tabel 3. Pelaksanaan Amanat UU No.3
Page 49 and 50: eberapa daerah yang kaya inilah yan
Page 51 and 52: Daerah, terbit lagi Permendagri No.
Page 53 and 54: Seperti telah disinggung sebelumnya
Page 55 and 56: Gambar 1. Pertumbuhan Nominal DAU (
Page 57 and 58: desentralisasi dapat dicapai dalam
Page 59 and 60: Tabel 4. Status Anggaran Pe
Page 61 and 62: Tabel 5. Program, Indikator dan Pel
Page 63 and 64: Harmonisasi peraturan di bidang pen
Page 65 and 66: 4. APARATUR PEMERINTAH DAERAH Dalam
Page 67 and 68: pengelolaan aparatur sebagaimana te
Page 69 and 70: c. Evaluasi Capaian RPJMN 2005-2009
Page 71 and 72: . Terkait dengan adanya pengembanga
Page 73 and 74:   3 (tiga) diantara sekian banyak
Page 75 and 76: daerah ke daerah lainnya. Pada akhi
Page 77 and 78: terbatas, bahkan dalam beberapa kas
Page 79 and 80: drafting, kemampuan artikulasi kepe
Page 85 and 86: DAFTAR PUSTAKA Anonymous (1998). La
Page 87: Wibbles, E. (2005). Federalism and

Naskah Akademik RPJMN Desentralisasi 2010-2014.pdf

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?