Naskah Akademik RPJMN Desentralisasi 2010-2014.pdf

More documents

Recommendations

Info

Program Sub-program Indikator Kegiatan / Waktu Lembaga Pelaksana otonomi daerah Mendorong penyusunan UU yang mengatur Partisipasi Masyarakat yang saat ini dikerjakan oleh Depdgari (Ditjen Sospol) Tersedianya UU yang mengatur Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk di daerah untuk diskusi dan pengembangan kebijakan baik dengan sektor, daerah dan para ahli, dan LSM (2011- 2012) Mendorong penyelesaian RUU Partisipasi masyarakat yang saat ini sedang disiapkan oleh Ditjen Sospol Depdagri (2010-2012) didukung oleh Bappenas Depdagri dengan melibatkan Bappenas dan berbagai pemangku kepentingan lain yang terdiri dari instansi pusat dan daerah serta perwakilan masyarakat madani dan akademisi 42   
3. KEUANGAN DAERAH Isu pokok tentang desentralisasi di bidang keuangan tidak secara eksplisit disebutkan di dalam dokumen RPJP karena sifatnya yang relatif spesifik dan merupakan bagian dari rencana pembangunan yang berjangka lebih pendek. Namun dapat dilihat keterkaitan antara RPJMN dengan RPJP dalam masalah ini mengenai pentingnya bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional (Penjelasan Umum). Kesemua tujuan jangka panjang ini tentu memerlukan pendanaan yang demikian besar dengan cara-cara yang cermat dan efisien. Selanjutnya RPJP juga menyebutkan pentingnya kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Intinya adalah bahwa untuk menciptakan sistem pendanaan pembangunan yang efisien, semua lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah hendaknya bersedia mengutamakan tujuan nasional dan melakukan kerjasama lintas-sektoral di bidang pendanaan. Kemandirian dalam pendanaan sangat ditekankan di dalam RPJP yang disusun dalam periode di mana ekonomi secara nasional mengalami kemunduran akibat krisis pada tahun 1997. Dengan demikian, penting untuk diperhatikan bahwa keseluruhan pola manajemen keuangan daerah selanjutnya juga harus mengutamakan kemampuan lokal dengan sistem administrasi keuangan yang lebih profesional dan bertanggungjawab. Terkait dengan pengembangan kapasitas, dokumen RPJP menegaskan agar kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah (p.68). Fokus perhatian hendaknya ditujukan kepada beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan menjadi motor penggerak bagi perolehan dana bagi pembangunan untuk daerahdaerah lainnya (p.78). Untuk periode jangka menengah antara tahun 2010-2014, dijelaskan dalam dokumen RPJP bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian hendaknya dijadikan sebagai prioritas utama. Kemudian, terdapat pula penjelasan bahwa tujuan akhir dari peningkatan kapasitas keuangan daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat di semua daerah. Kesejahteraan rakyat yang terus meningkat itu antara lain ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, yakni meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial;   43 
Page 1 and 2: NASKAH AKADEMIK RENCANA PEMBANGUNAN
Page 3 and 4: . Kerangka Kebijakan Pengelolaan Ap
Page 5 and 6: yang sesungguhnya. Namun pelaksanaa
Page 7 and 8: Dasar dari perhitungan biaya dan ri
Page 9 and 10: oleh hampir semua negara di dunia.
Page 11 and 12: penyelenggaraan pemerintahan dan pe
Page 13 and 14: nasional secara tuntas; dan (f) men
Page 15 and 16: c. Evaluasi Capaian RPJMN 2005-2009
Page 17 and 18: Reforms Update 2009 yang dilakukan
Page 19 and 20: perundang-undangan tentang kerjasam
Page 21 and 22: terlambatnya pelaksanaan restruktur
Page 23 and 24: informasi bahwa dari berbagai kajia
Page 25 and 26: Berdasarkan arahan tersebut, dapat
Page 27 and 28: Selain permasalahan tersebut, terda
Page 29 and 30: Prasojo (2008) merupakan salah satu
Page 31 and 32: Pada sisi lainnya pembatalan sebuah
Page 33 and 34: Dengan kata lain, merujuk pandangan
Page 35 and 36: Tabel 2. Program, Indikator dan Pel
Page 37 and 38: Program Sub-program Indikator Kegia
Page 41: Program Sub-program Indikator Kegia
Page 45 and 46: Nasional Desentralisasi Fiskal (RAN
Page 47 and 48: Tabel 3. Pelaksanaan Amanat UU No.3
Page 49 and 50: eberapa daerah yang kaya inilah yan
Page 51 and 52: Daerah, terbit lagi Permendagri No.
Page 53 and 54: Seperti telah disinggung sebelumnya
Page 55 and 56: Gambar 1. Pertumbuhan Nominal DAU (
Page 57 and 58: desentralisasi dapat dicapai dalam
Page 59 and 60: Tabel 4. Status Anggaran Pe
Page 61 and 62: Tabel 5. Program, Indikator dan Pel
Page 63 and 64: Harmonisasi peraturan di bidang pen
Page 65 and 66: 4. APARATUR PEMERINTAH DAERAH Dalam
Page 67 and 68: pengelolaan aparatur sebagaimana te
Page 69 and 70: c. Evaluasi Capaian RPJMN 2005-2009
Page 71 and 72: . Terkait dengan adanya pengembanga
Page 73 and 74:   3 (tiga) diantara sekian banyak
Page 75 and 76: daerah ke daerah lainnya. Pada akhi
Page 77 and 78: terbatas, bahkan dalam beberapa kas
Page 79 and 80: drafting, kemampuan artikulasi kepe
Page 85 and 86: DAFTAR PUSTAKA Anonymous (1998). La
Page 87: Wibbles, E. (2005). Federalism and

Naskah Akademik RPJMN Desentralisasi 2010-2014.pdf

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?