Naskah Akademik RPJMN Desentralisasi 2010-2014.pdf

mengalihkan kewenangan ke daerah, dan 3) Persetujuan alokasi dalam pembahasan
anggaran terkadang berjalan sangat alot sedangkan Kementerian dan Lembaga sering
tidak sesuai dengan implementasi kebijakannya
Berkenaan dengan sumber dana daerah dari bagi hasil, terdapat beberapa
kemajuan yang menyangkut variasi jenis-jenis sumber pendapatan yang dapat
diperhitungkan bagi-hasilnya untuk pemerintah daerah. UU No.39/2007 tentang Cukai
yang merupakan revisi dari UU No.11/1995 menetapkan agar pemerintah pusat
membagi penerimaan bagi-hasil cukai tembakau yang dimanfaatkan untuk hal khusus
(earmarked). Provinsi kini memperoleh 2% dari hasil cukai tembakau. Selanjutnya mulai
tahun 2008 penambahan bagi-hasil dari panas bumi juga diimplementasikan. Proporsi
penerimaan pemerintah pusat dari panas bumi adalah sebesar 20%, dan sisanya dibagi
dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian,
mekanisme pemberian bagi-hasil tidak lagi semata-mata hanya berlaku untuk minyak
bumi dan gas alam cair.
Sumber pendanaan yang bisa digunakan tetapi harus dengan prinsip kehatihatian
(prudence) adalah pinjaman daerah. Prosedur yang berlaku untuk melakukan
peminjaman masih kompleks karena membutuhkan persetujuan DPRD serta
Pemerintah Pusat dengan ijin dari Lembaga Keuangan yang ditunjuk. Namun dari segi
peraturan kini sudah terdapat PP No.54/2005 tentang Pinjaman Daerah serta PP
No.2/2006 tentang Tatacara Peminjaman Serta Penerusan Pinjaman Luar Negeri.
Kecuali itu, antara tahun 2006 hingga 2008 pihak Departemen Keuangan juga telah
mengeluarkan berbagai peraturan tentang pinjaman. Di masa mendatang, pinjaman
merupakan alternatif jika daerah memang membutuhkan dana segar untuk pembiayaan
proyek yang strategis. Tetapi jika dari sumber-sumber yang ada pun daerah belum
mampu membelanjakan dana secara baik dan bertanggungjawab, pinjaman luar negeri
merupakan alternatif terakhir.
Selain masalah yang menyangkut pendapatan (revenue assignments), masalah
yang harus dipecahkan terkait dengan sistem keuangan daerah adalah menyangkut
pengeluaran atau belanja (expenditure assignments). Dalam banyak hal, tampaknya
justru masalah ini yang menjadi titik lemah dari manajemen keuangan daerah setelah
dilaksanakannya kebijakan desentralisasi di Indonesia. Secara umum banyak ketentuan
dalam peraturan yang menggariskan bahwa sistem penganggaran, manajemen
keuangan, alokasi dana, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan hendaknya
menggunakan Kerangka Belanja Jangka Menengah (Medium Term Expenditure
Framework, MTEF). Namun di dalam praktik masih terdapat banyak bukti bahwa sistem
ini belum dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah di
daerah.
Pemerintah telah mengeluarkan PP No.39/2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah yang memuat prosedur pengelolaan keuangan daerah dari
perencanaan kas, pengelolaan kas, pelaksanaan rekening tunggal hingga pelaporan
keuangan. Dalam hal penganggaran di daerah, begitu banyak peraturan yang
diterbitkan dan bagi kebanyakan pejabat dan pegawai di daerah perubahan yang
termuat di dalam peraturan-peraturan tersebut seringkali membingungkan. Setelah
Kepmendagri No.29/2002 yang memuat ketentuan tentang penganggaran berbasis
kinerja diganti dengan Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan
50