Naskah Akademik RPJMN Desentralisasi 2010-2014.pdf

keuangan juga semakin baik dengan disahkannya UU No.1/2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan
Tanggungjawab Keuangan Negara. Sebelumnya juga telah terdapat UU No.34/2000
yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Semua undang-undang di atas telah dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai
bentuk peraturan lebih teknis. Selama periode 2005-2008, ada begitu banyak peraturan
baru yang menyangkut keuangan daerah yang mungkin bahkan belum diketahui atau
dipahami dengan baik oleh semua pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun di
daerah. Ada peraturan yang menyangkut sistem pengelolaan secara keseluruhan
(omnibus regulations) seperti PP No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan dan
PP No.56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Ada yang mengatur
secara khusus setiap unsur pengelolaan keuangan di daerah sesuai azas desentralisasi
seperti PP No.55/2005 tentang Dana Perimbangan, PP No.39/2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, PP No.57/2005 tentang Hibah Kepada Daerah,
PP No.54/2005 tentang Pinjaman Daerah, PP No.38/2008 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah. Sesuai dengan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan,
terdapat pula PP No.7/2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Dasar dari pembagian urusan di masing-masing jenjang urusan telah dijabarkan dalam
PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Di luar itu tentu terdapat peraturan yang menunjang desentralisasi
fiskal dan pengelolaan keuangan di daerah secara bertanggungjawab seperti PP
No.65/2005 tentang Standar Pelayanan Minimum, PP No.3/2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta PP No.6/2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan begitu banyak dan
kompleksnya peraturan teknis ini, maka integrasi dan sinkronisasi menjadi persoalan
tersendiri yang tetap harus diperhatikan oleh setiap pejabat di tingkat pusat maupun di
daerah.
Dari semua amanat yang terdapat di dalam UU No.32/2004, sesungguhnya
belum semua peraturan teknis telah disusun secara tuntas. Sebagai contoh, untuk hal
yang menyangkut keuangan, amanat pasal 168 ayat (1) untuk membentuk PP tentang
Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta amanat pasal 38 ayat (3) dan
ayat (4) untuk membentuk PP tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah sampai sejauh ini
belum dilaksanakan. Dengan konstelasi politik-birokratis yang sekarang mengarah
kepada revisi UU No.32/2004, tampaknya peraturan semacam itu akan ditunda atau
harus disesuaikan dengan butir-butir pokok dari undang-undang sistem pemerintahan
daerah yang baru. Mengenai pelaksanaan amanat dari UU No.33 tahun 2004, Tabel 3
menunjukkan upaya untuk menjabarkan ketentuan perundangan tersebut ke dalam
produk peraturan yang lebih teknis seperti telah diuraikan sebelumnya.
46