Naskah Akademik RPJMN Desentralisasi 2010-2014.pdf

More documents

Recommendations

Info

Program Sub-program Indikator Kegiatan / Waktu Lembaga Pelaksana pemerintahan daerah Penyusunan mekanisme yang dapat menjadi alat kontrol pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Perda penyelenggaraan pemerintahan daerah • Tersedianya mekanisme yang dapat memantau dan mengawasi secara efektif proses penyusunan dan pelaksanaan Perda penyelenggaraan pemerintahan daerah (2010-2011) b. Penyusunan Revisi UU sektoral yang terkonsolidasi dan harmonis dengan UU yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah (2011-2013) c. Penyelesaian RUU Tata Hubungan Kewenangan yang saat ini sedang dikerjakan oleh Menpan (2010- 2011) a. Kajian mengenai mekanisme pengawasan penyusunan dan pelaksanaan Perda yang efektif (2010-2011) b. Penyusunan PP mengenai penngawasan Perda (2011-2012) dengan arahan Depdagri, Bappenas dan Depkumham Masing-masing sektor dengan melibatkan Depdagri, Bappenas dan Depkumham Menpan dengan melibatkan Depdagri, Bappenas, dan Depkumham Universitas/pusat penelitian yang diberi mandat dan mitra pembangunan dengan arahan Depdagri, Bappenas dan Depkumham Depdagri, Bappenas dan 36   
Program Sub-program Indikator Kegiatan / Waktu Lembaga Pelaksana Reformasi Kewilayahan (Pemekaran Daerah) Meningkatkan peran Kanwil Depkumham sebagai pengawas utama dalam penyusunan dan pelaksanaan Perda dibawah koordinasi Gubernur sebagai WPP Mengintensifkan kajian mengenai hasil pembentukan DOB; serta diskusi dan pendidikan kesadaran terhadap masyarakat/penga mbil kebijakan mengenai • Mewujudkan Kanwil Depkumham sebagai ujung tombak dalam pengawas pada penyusunan dan pelaksanaan Perda dibawah koordinasi Gubernur sebagai WPP • Penggunaan laporan kajian internal pemerintah mengenai kinerja Pemda; serta kajian khusus komprehensif mengenai DOB • Meningkatnya kesadaran publik dan pengambil kebijakan a. Kajian mengenai kondisi Kanwil Depkumham sebagai ujung tombak pengawasan Perda (2010-2011) b. Penyiapan dan penugasan Kanwil Depkumham sebagai ujung tombak pengawasan Perda (2011-2013) a. Laporan kinerja ditingkatkan untuk semua daerah (2010- 2013) b. Pusat penelitian/universitas Depkumham dengan melibatkan Depkeu dan Sektor Universitas/pusat penelitian yang diberi mandat dan mitra pembangunan dengan arahan Depdagri, Bappenas dan Depkumham Depdagri, Bappenas, Depkumham dan Menpan Interdep, bekerjasama dengan universitas/pusat penelitian yang diberi mandat dan mitra pembangunan Depdagri, 37   
Page 1 and 2: NASKAH AKADEMIK RENCANA PEMBANGUNAN
Page 3 and 4: . Kerangka Kebijakan Pengelolaan Ap
Page 5 and 6: yang sesungguhnya. Namun pelaksanaa
Page 7 and 8: Dasar dari perhitungan biaya dan ri
Page 9 and 10: oleh hampir semua negara di dunia.
Page 11 and 12: penyelenggaraan pemerintahan dan pe
Page 13 and 14: nasional secara tuntas; dan (f) men
Page 15 and 16: c. Evaluasi Capaian RPJMN 2005-2009
Page 17 and 18: Reforms Update 2009 yang dilakukan
Page 19 and 20: perundang-undangan tentang kerjasam
Page 21 and 22: terlambatnya pelaksanaan restruktur
Page 23 and 24: informasi bahwa dari berbagai kajia
Page 25 and 26: Berdasarkan arahan tersebut, dapat
Page 27 and 28: Selain permasalahan tersebut, terda
Page 29 and 30: Prasojo (2008) merupakan salah satu
Page 31 and 32: Pada sisi lainnya pembatalan sebuah
Page 33 and 34: Dengan kata lain, merujuk pandangan
Page 35: Tabel 2. Program, Indikator dan Pel
Page 39 and 40: Program Sub-program Indikator Kegia
Page 43 and 44: 3. KEUANGAN DAERAH Isu pokok tentan
Page 45 and 46: Nasional Desentralisasi Fiskal (RAN
Page 47 and 48: Tabel 3. Pelaksanaan Amanat UU No.3
Page 49 and 50: eberapa daerah yang kaya inilah yan
Page 51 and 52: Daerah, terbit lagi Permendagri No.
Page 53 and 54: Seperti telah disinggung sebelumnya
Page 55 and 56: Gambar 1. Pertumbuhan Nominal DAU (
Page 57 and 58: desentralisasi dapat dicapai dalam
Page 59 and 60: Tabel 4. Status Anggaran Pe
Page 61 and 62: Tabel 5. Program, Indikator dan Pel
Page 63 and 64: Harmonisasi peraturan di bidang pen
Page 65 and 66: 4. APARATUR PEMERINTAH DAERAH Dalam
Page 67 and 68: pengelolaan aparatur sebagaimana te
Page 69 and 70: c. Evaluasi Capaian RPJMN 2005-2009
Page 71 and 72: . Terkait dengan adanya pengembanga
Page 73 and 74:   3 (tiga) diantara sekian banyak
Page 75 and 76: daerah ke daerah lainnya. Pada akhi
Page 77 and 78: terbatas, bahkan dalam beberapa kas
Page 79 and 80: drafting, kemampuan artikulasi kepe
Page 85 and 86: DAFTAR PUSTAKA Anonymous (1998). La
Page 87:
Wibbles, E. (2005). Federalism and
show all

Naskah Akademik RPJMN Desentralisasi 2010-2014.pdf

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?