Naskah Akademik RPJMN Desentralisasi 2010-2014.pdf

More documents

Recommendations

Info

Program Sub-program Indikator Kegiatan / Waktu Lembaga Pelaksana Menerapkan pembagian urusan untuk menggeser saluran yang salah dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi DAK Menyiapkan amandemen konstitusi terhadap prinsip-prinsip dasar/model desentralisasi dan pengaturan kunci untuk pembagian urusan Urusan desentralisasi sepenuhnya dibiayai melalui APBD Konsensus yang luas mengenai peran/model desentralisasi dan pengaturan kunci mengenai pembagian urusan yang dapat diterima diantara para pemangku kepentingan 40  diharmonisasi antara UU Pemda dan UU lainnya/produk hukum lainnya (2011-2012) a. Analisa terhadap pengeluaran sektor untuk mengidentifikasi dana-dana yang disalurkan secara salah (2010-2011) b. Pencapaian kesepakatan dengan sektor mengenai penggeseran dana (2011-2012) c. Merevisi DAK menjadi lebih fleksibel dalam penggunaannya (2011- 2012) a. Mengembangkan perbaikan model desentralisasi dan peran dari entitas daerah (2010-2011) b. Menegosiasikan isinya dengan para pemangku kepentingan (2011- 2012) Depdagri, Bappenas, Depkeu Depdagri, Bappenas, Depkeu dan Kementerian Sektor Bappenas dan masukan dari Depdagri Depdagri dan Bappenas Depdagri/Bappena s dengan DPR, DPD, Asosiasi Pemda, LSM Kerjasama Melakukan kajian Tersedianya kajian Kajian mengenai best Universitas/pusat  
Program Sub-program Indikator Kegiatan / Waktu Lembaga Pelaksana Antar Daerah Peran Masyarakat Madani identifikasi best practices dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah Penyusunan modul pelaksanaan kerjasama antar daerah Mengintensifkan upaya-upaya yang mampu mendorong pelaksanaan kerjasama antar daerah Meningkatkan kapasitas masyarakat madani untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan desentralisasi dan mengenai best practices dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah Tersedianya modul yang dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah Meningkatnya berbagai program nyata kerjasama antar daerah Meningkatnya kapasitas masyarakat madani untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah practices dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah (2010-2011) Pembuatan modul pelaksanaan kerjasama antar daerah (2011-2012) Melaksanakan berbagai kegiatan fasilitasi dan pemberian insentif yang dapat mendorong peningkatan kerjasama antar daerah (2012-2014) a. Mengembangkan konsep awal dalam meningkatkan kapasitas masyarakat madani untuk dapat berpartisipasi (2010- 2011) b. Pelaksanaan forum penelitian yang diberi mandat dan mitra pembangunan dengan arahan Depdagri, Bappenas dan Depkeu Depdagri, Bappenas dan Depkeu Depdagri, Bappenas dan Depkeu Universitas/pusat penelitian yang diberi mandat dan mitra pembangunan dengan arahan Depdagri dan Bappenas Depdgari dengan 41   
Page 1 and 2: NASKAH AKADEMIK RENCANA PEMBANGUNAN
Page 3 and 4: . Kerangka Kebijakan Pengelolaan Ap
Page 5 and 6: yang sesungguhnya. Namun pelaksanaa
Page 7 and 8: Dasar dari perhitungan biaya dan ri
Page 9 and 10: oleh hampir semua negara di dunia.
Page 11 and 12: penyelenggaraan pemerintahan dan pe
Page 13 and 14: nasional secara tuntas; dan (f) men
Page 15 and 16: c. Evaluasi Capaian RPJMN 2005-2009
Page 17 and 18: Reforms Update 2009 yang dilakukan
Page 19 and 20: perundang-undangan tentang kerjasam
Page 21 and 22: terlambatnya pelaksanaan restruktur
Page 23 and 24: informasi bahwa dari berbagai kajia
Page 25 and 26: Berdasarkan arahan tersebut, dapat
Page 27 and 28: Selain permasalahan tersebut, terda
Page 29 and 30: Prasojo (2008) merupakan salah satu
Page 31 and 32: Pada sisi lainnya pembatalan sebuah
Page 33 and 34: Dengan kata lain, merujuk pandangan
Page 35 and 36: Tabel 2. Program, Indikator dan Pel
Page 37 and 38: Program Sub-program Indikator Kegia
Page 39: Program Sub-program Indikator Kegia
Page 43 and 44: 3. KEUANGAN DAERAH Isu pokok tentan
Page 45 and 46: Nasional Desentralisasi Fiskal (RAN
Page 47 and 48: Tabel 3. Pelaksanaan Amanat UU No.3
Page 49 and 50: eberapa daerah yang kaya inilah yan
Page 51 and 52: Daerah, terbit lagi Permendagri No.
Page 53 and 54: Seperti telah disinggung sebelumnya
Page 55 and 56: Gambar 1. Pertumbuhan Nominal DAU (
Page 57 and 58: desentralisasi dapat dicapai dalam
Page 59 and 60: Tabel 4. Status Anggaran Pe
Page 61 and 62: Tabel 5. Program, Indikator dan Pel
Page 63 and 64: Harmonisasi peraturan di bidang pen
Page 65 and 66: 4. APARATUR PEMERINTAH DAERAH Dalam
Page 67 and 68: pengelolaan aparatur sebagaimana te
Page 69 and 70: c. Evaluasi Capaian RPJMN 2005-2009
Page 71 and 72: . Terkait dengan adanya pengembanga
Page 73 and 74:   3 (tiga) diantara sekian banyak
Page 75 and 76: daerah ke daerah lainnya. Pada akhi
Page 77 and 78: terbatas, bahkan dalam beberapa kas
Page 79 and 80: drafting, kemampuan artikulasi kepe
Page 85 and 86: DAFTAR PUSTAKA Anonymous (1998). La
Page 87: Wibbles, E. (2005). Federalism and

Naskah Akademik RPJMN Desentralisasi 2010-2014.pdf

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?