buletin kadin Juli 2008-revised.indd - Kadin Indonesia

More documents

Recommendations

Info

10 Agustus - September 2008 Info Kadin Kondisi Dewasa Ini Belum ada suatu kebijakan dasar strategis (grand strategy) pembangunan dan pengembangan industri jasa perhubungan. Kebijakan yang ada masih tersegmentasi. Penerapan pemisahan peran dan fungsi regulator, fasilitator serta operator terutama di pelabuhan dan bandar udara perlu ditata kembali untuk menghindari tumpang tindih. Kondisi infrastruktur perhubungan Indonesia dewasa ini pada setiap sektor jasa transportasi tidak memadai untuk kelancaran arus transportasi penumpang dan barang. Kapasitas dan kualitas prasarana-sarana transportasi masih rendah, dan sementara itu praktik-praktik ekonomi biaya tinggi masih berlangsung di pelabuhan, bandar udara, dan jalan raya. Jaringan multi-moda transportasi belum terkoneksi dengan baik dan optimal satu sama lain. Ketersediaan infrastruktur antar-wilayah perhubungan belum merata, baik secara geografis, potensi ekonomi maupun jumlah populasi. Angkutan laut barang, terutama untuk ekspor-impor masih didominasi mutlak oleh perusahaan pelayaran berbendera asing. Kebijakan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 yang berhubungan dengan sektor perdagangan luar negeri belum efektif. Kebijakan pengembangan industri jasa logistik belum diformulasikan dengan jelas, khususnya untuk pelaksanaan asas kabotase. Tingkat keamanan dan keselamatan transportasi nasional belum memenuhi persyaratan atau standar internasional. Kecelakaan transportasi sering terjadi dalam sektiap sektor. Dunia internasional pun mengkhawatirkan tingkat keselamatan transportasi Indonesia, sehingga, misalnya, Uni Eropa menerapkan larangan terbang terhadap maskapai penerbangan ke wilayahnya. Penyelenggaraan Rakornas Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perhubungan Kadin 2008 diselenggarakan atas dasar latar belakang dan permasalahan di atas dengan tema “Menuju Transportasi yang Efektif, Efisien, dan Lancar dalam rangka Memacu Pertumbuhan Perekonomian Nasional” Para pembicara dan narasumber adalah unsur-unsur utama dalam sektor perhubungan, baik unsur-unsur regulator, operator,pengawas, pengguna, maupun unsur-unsur berkepentingan (stakeholders) lainnya, yaitu: a. b. c. d. e. f. g. h. i. Menko Perekonomian, Dr. Budiono Menteri Perhubungan, dibacakan oleh Sekjen Dephub, Harijogi Ketua Umum Kadin Indonesia, Mohamad S. Hidayat Ketua Komisi VDPR-RI, HA Muqowam Dirjen Otonomi Daerah Depdagri, Dr. Sodjuangon Situmorang Dirjen Binamarga, Dep. PU, Dr. Ir. A. Hermanto Dardak Pakar Perhubungan, Ir. Giri Suseno Hadihardjono Dirjen Perhubungan Laut Dephub, Dirjen Perhubungan Darat Dephub, Ir. Iskandar Abubakar, MSc j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. Dirjen Perhubungan Udara Dephub, Dirjen Perkereta-apian Dephub, Wendy Aritenang Yazid Dirjen Perdagangan Luar Negeri Depdag, disampaikan oleh Direktur Ekspor dan Impor, Harmen Sembiring Ketua Umum INSA, Oentoro Surya Ketua Umum Organda, Ketua Umum Gapasdap, Sekjen INACA, T. Burhanuddin, SE Sekjen Gafeksi, Parlagutan Silitonga WKU Perhubungan Kadin Sumatera Utara, WKU Perhubungan Kadin Sulawesi Selatan, M. Basri Zain, SE Masyarakat Transportasi Indonesia u. v. w. x. y. - Koordinator Forum Transportasi Perkeretaapian, Djoko Setijowarno Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Kornelius Simanjuntak, SH, MH, AAIK Asosiasi Broker Asuransi & Reasuransi Indonesia, Sri Hadiah Watie, BSc, SH, AAIK (Hon) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, SH Paparan Kadin Sumatera Barat (tidak disajikan); dan Peserta Rakornas dari unsur-unsur berkepentingan (stakeholders): regulator, operator, pengawas dan pengguna Rakornas dibuka oleh Menko Perekonomian dan dengan sambutan kunci (keynote speech) dari Menteri Perhubungan, serta pembicara dan narasumber terdiri atas semua unsur regulator, operator, pengawas dan pengguna. Dialog berupa tanya jawab berlangsung intensif. Dengan demikian, Rakornas dapat menghasilkan kesimpulan yang berimbang dan objektif sekaligus memiliki perspektif yang lebih mendalam dan lebih jauh jangkauannya ke depan. SAMBUTAN, PAPARAN DAN DIALOG Pentingnya Transportasi Dalam kalimat plastis dan ringkas, pakar perhubungan Giri Suseno, mengungkapkan, bahwa kehidupan akan berhenti jika transportasi tidak beroperasi. Transportasi membantu menghilangkan kesenjangan antara anggota masyarakat dalam hal ekonomi, sosial-budaya, politik dan keamanan. Transportasi juga merupakan salah satu wahana untuk mempertahankan persatuan dan keutuhan nasional, wahana untuk mensejahterakan Bangsa. Karena itu kebijakan-kebijakan yang menyangkut transportasi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi/bisnis semata, tetapi didasarkan pada pertimbangan kepentingan Bangsa secara utuh. Untuk itu, pendekatan pembangunan yang digunakan harus bersifat holistik. Infrastruktur Semua pembicaraan, mulai dari sambutan, pembukaan, pemaparan
Info Kadin Agustus - September 2008 11 narasumber sampai masukan peserta, menekankan pentingnya ketersediaan, pemerataan ketersediaan serta kualitas infrastruktur selaras dengan faktorfaktor ekonomi, penduduk dan geografis wilayah serta keselamatan dan kenyamanan. Instansi teknis terkait merancang program pembangunan prasarana dan sarana berdasarkan faktor-faktor tersebut. Secara eksplisit ini dicerminkan dalam pembangunan prasarana jalan yang sekarang ini sebarannya belum merata di wilayah Indonesia. Khusus pembangunan prasarana jalan, ada tiga kategori wilayah dalam program pembangunan infratsruktur jalan. Pertama, wilayah telah berkembang yang meliputi Sumatera, Jawa dan Bali. Ketersediaan jalan di wilayah ini berpotensi menjadi bagian dari jaringan jalan raya ASEAN dan Asian Highway. Kedua, wilayah sedang berkembang yang mencakup Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat. Pembangunan jalan di Kalimantan kelak akan menjadi bagian dari jaringan Pan Borneo Highway dan Asean Highway. Ketiga, wilayah pengembangan baru, yang meliputi Kepulauan maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Prioritas pengembangan prasarana di wilayah ini diarahkan untuk pengembangan jaringan jalan di pusatpusat pelayanan wilayah dan jaringan penghubung antar-pusat pelayanan serta intermoda dengan angkutan laut. Kondisi dan program pembangunan sarana dan prasarana sektor-sektor lainnya juga mengacu pada faktor-faktor tersebut. Ketidak-cukupan dan rendahnya kinerja infrastruktur, khususnya dalam sektor perhubungan laut, telah menyebabkan banyak perusahaan pelayaran memilih negara ASEAN lainnya sebagai pangkalan utama (home base)-nya. Padahal, jika dilihat dari volume barang, seharusnya mereka berpangkalan di pelabuhan Indonesia. Pada sisi lain, perencanaan pembangunan infrastruktur terkesan belum mengacu kepada pembangunan industri logistik yang berdaya saing tinggi. Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi Kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai sehingga kinerjanya sangat rendah, beban biaya yang tinggi termasuk karena kenaikan BBM dan listrik, perizinan yang sangat banyak dan birokratis serta penerapannya yang tidak konsisten dan transparan, menyebabkan pelayanan dalam sektor transportasi tidak efisien, kenyamanan minim, dan tingkat keselamatan rendah. Kecelakaan penerbangan, pelayaran, angkutan jalan raya dan bahkan kereta api, mencerminkan rendahnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi di Indonesia. Linkage antarmoda Sering pembangunan infrastruktur tidak memperhatikan linkage antarmoda. Akibatnya keterkaitan antarmoda transportasi menjadi rendah, sehingga biaya distribusi menjadi tinggi; jasa logistik nasional tidak memiliki daya saing. Rendahnya linkage antarmoda juga disebabkan adanya ketimpangan ketersediaan infrastruktur antar-daerah. Pembiayaan Investasi untuk pengembangan jasa transportasi tidak didukung sektor perbankan, dan tingkat bunga saat ini berlaku tidak kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Dalam sektor pelayaran, hal tersebut menjadi kendala untuk mewujudkan asas kabotase. Perpajakan,Retribusi dan Kenaikan Harga BBM dan Listrik Perpajakan dan retribusi dalam sektor jasa transportasi, merupakan beban berat bagi berkembangnya industri transportasi nasional. Pajak kendaraan angkutan umum/massal selayaknya diturunkan untuk mengimbangi kenaikan harga BBM dan listrik. Mohamad S Hidayat: Pengusaha belum yakin, bahwa dengan kenaikan tarif listrik, tidak akan ada lagi pemadaman Sampai saat ini, KADIN masih melakukan pengkajian masalah kenaikan tarif listrik untuk kawasan industri, karena industri besar mau menerima kenaikan tarif listrik, dengan jaminan tidak lagi ada istilah terkena giliran pemadaman. Namun bagi kalangan industri menengah kebawah, kanaikan tarif tersebut akan menjadikan beban yang sangat berat. Dikatakan Hidayat, bahwa kenaikan tariff yang diberlakukan, belum dapat menjamin kepercayaan kalangan pengusaha , karena kondisi PLN sekarang ini mempunyai minus, tekor Rp26 triliun yang diakibatkan ada tambahan subsidi listrik karena kenaikan harga minyak. Dan….. PLN meminta kepada kalangan pengusaha, supaya seluruh kekurangan yang Rp 26 triliun itu dibebankan ke industri. Nah kalau dihitung, untuk menambal minus yang Rp 26 triliun itu, berarti kenaikannya 80% untuk golongan 1-3, 1-4 dan B-3. Dan….. itu tidak mungkin. “ Terlalu tinggi.” ujar Hidayat. “Mula-mula, dengan kenaikan PLN itu, kami tidak mau menerimanya. Akan tetapi setelah terjadi suatu pembicaraan antara KADIN dengan PLN, maka terungkap bahwa ada suatu kesulitan yang sedang dihadapi oleh dipihak PLN. Sehingga kami secara moderat mau mencari problem solving, untuk menjajaki kemungkinannya masing-masing. Kamipun telah memberi tahu kepada PLN, tentang beban yang ditanggung oleh kalangan pengusaha yang terdiri dari beban resmi dan beban tidak resmi.” kata Hidayat. Dalam menanggapi keluarnya SKB 5 Menteri, Hidayat sebelumnya telah meminta agar dalam aturanya nanti disebutkan bahwa pergeseran dalam mengganti waktu kerja pada hari Saptu dan Minggu itu sifatnya hanya sementara. Dan tidak mungkin pergeseran waktu kerja pada hari Saptu dan Minggu dapat dilakukan sampai bulan Desember 2009, saat proyek 10 ribu megawatt dimulai. Dan untuk pergeseran itu juga ada masalah-masalah teknis, yaitu akan menggeser kebiasaan para pekerja untuk bertemu dengan keluarganya, dan bagi kaum Nasrani yang beribadah pada hari Minggu . Hidayat mengemukakan, bahwa untuk memenuhi kontrak buyers dengan pihak luar negeri, maka pengiriman barang akan dilakukan pada hari Saptu dan Minggu. “Apakah kantor pengiriman, Bea dan Cukai pada hari tersebut buka Nah kalau diusahakan Bea dan Cukai buka, maka Perbankan juga akan buka ” ujar Hidayat.
Page 1 and 2: Edisi Agustus - September 2008 Daft
Page 3 and 4: Info Kadin Agustus - September 2008
Page 9: Info Kadin Agustus - September 2008

buletin kadin Juli 2008-revised.indd - Kadin Indonesia

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?