buletin kadin Juli 2008-revised.indd - Kadin Indonesia

More documents

Recommendations

Info

8 Agustus - September 2008 Info Kadin Tantangan (dan ancaman) ketahanan pangan di tingkat global bahkan lebih menakutkan, terutama karena pertambahan penduduk, pemanasan global dan ketidakpastian iklim serta ancaman ekologis karena keterlambatan adaptasi dan mitigasi peruabahan iklim. Menurut laporan Program Pangan Dunia (WFP), sebanyak 57 negara (29 di Afrika, 19 di Asia dan 9 di Amerika Latin) juga terkena terpaan banjir dan bencana ekologis yang menakutkan. Di pihak lain, bencana kekeringan dan gelombang panas juga melanda beberapa tempat di Asia, Eropa, Cina, Mozambik dan Uruguay. Di Australia, yang menjadi salah satu produsen gandum dunia, bencana kekeringan tahun 2007 lalu telah menurunkan produksi gandum sekitar 40 persen atau 4 juta ton! Tidak heran jika kondisi suplai gandum dunia agak terganggu dan melonjakkan harga gandum di pasar global. Laporan WFP tersebut juga menyebutkan bahwa sekitar 854 juta jiwa di seluruh dunia terancam kelaparan. Kelompok rawan pangan ini bertambah sekitar 4 juta jiwa per tahun, sehingga kenaikan harga pangan dunia saat ini benar-benar di luar jangkauan mereka dari kelompok lapis paling bawah tersebut. Inilah tantangan paling besar bagi siapa pun yang peduli tentang ekonomi pangan dan pencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). Di Indonesia, menurut angka ramalan pertama Badan Pusat Statisti (BPS), produksi beras Indonesia pada tahun 2008 ini diramalkan mencapai 58,27 juta ton gabah kering giling (GKG) atau sektiar 34 juta ton beras, sehingga sering diklaim sebagai surplus beras 2-3 juta ton, jika konsumsi beras diperkirakan 32 juta ton atau kurang. Kesimpulan artificial inilah yang sering digunakan pemerintah untuk mengklaim telah terjadi surplus beras di Indonesia. Jika diperhatikan lebih seksama, laju peningkatan produktivitas (0,3 persen) jauh lebih kecil dibandingkan dengan laju pertambahan areal panen (1,4 persen). Dengan kata lain, kenaikan produksi tahun ini sebesar 2,13 persen, lebih banyak disebabkan karena pertambahan aeral panen, bukan berasal dari perbaikaan perubahan teknologi, yang mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahan. Ketika lembaga lain dalam lingkup Departemen Pertanian mengeluarkan angka simulasi produksi gabah yang lebih rendah (54 juta ton), maka kontroversi publik kembali bermunculan. Beberapa komponen dalam estimasi produksi beras di Indonesia memang masih harus disempurnakan secara akademis dan metodologis karena sangat sensitif terhadap perubahan koefisien yang digunakan. Proses peningkatan produksi yang tidak bertumpu pada perubahan teknologi tidak akan dapat diandalkan untuk menjawab tantangan penyediaan pangan yang semakin kompleks. Beberapa faktor kunci (driver) dalam peningkatan produksi beras justru tampak tidak saling mendukung. Misalnya, perbaikan jaringan irigasi sangat lambat, gangguan banjir di sentra produksi, atau berita kelangkaan pupuk makin sering dijumpai. Dalam teori ekonomi pertanian, tingkat produksi pertanian ditentukan dari interaksi yang cukup kompleks antara faktor luas lahan, curahan tenaga kerja, manajemen air, alokasi pupuk, pestisida, dan teknologi pertanian lainnya. Kemudian titik optimal dari alokasi faktor-faktor produksi di atas masih ditentukan oleh kombinasi harga output dan harga input. Petani masih harus memperhitungkan sistem insentif (dan disinentif) yang tersedia di pasar (atau disediakan oleh pemerintah), misalnya pada kasus membaiknya ekspektasi harga jual saat ini (dan kesulitan memperoleh air karena peluang kekeringan atau karena harga BBM yang naik tajam). Apabila karena salah antisipasi lalu Indonesia harus kembali mengimpor beras pada masa-masa sulit tersebut, biaya ekonomisosial-politiknya pasti akan lebih besar. Bayangkan seperti apa jadinya jika stok pangan menipis, masyarakat harus membayar harga beras Rp 8.000 per kilogram, sementara musim kemarau mengganas. Produksi bahan pangan penting menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup tinggi, kecuali kedelai yang mengalami penurunan sejak dekade 1990an. Pada tahun 2008 ini, produksi jagung diramalkan 13,9 juta ton, terutama karena peningkatan luas panen di Propinsi Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, Lampung, dan Sumatera Utara. Angka tersebut memang masih belum mampu mencapai target swasembada jagung, yang seharusnya telah tercapai sejak tahun 2007, karena Indonesia masih harus memenuhi konsumsi jagung dari pasar impor. Hal yang agak positif adalah bahwa penggunaan benih unggul jagung hibrida, terutamabuah hasil bioteknologi pertanian. Bersamaan dengan itu, peningkatan produksi jagung hibrida juga sekaligus mampu mendukung sektor peternakan karena industri pakan ternak ikut tumbuh pasca stagnansi yang cukup serius pada puncak krisis ekonomi. Membaiknya produksi jagung domestik sedikit membantu mengurangi ketergantungan sektor peternakan kecil terhadap pakan impor, dan sempat memberikan ekspektasi pertumbuhan yang lebih tinggi. Akan tetapi, karena laju konsumsi jagung yang tumbuh lebih cepat, Indonesia masih harus mengandalkan jagung impor dalam jumlah yang cukup signifikan. Produksi kedelai tahun 2008 diperkirakan mendekati 700 ribu ton biji kering, suatu peningkatan signifikan dibandingkan angka produksi tahun 2007 yang hanya tercatat 600 tibu ton. Namun demikian, kinerja produksi beberapa tahun terakhir adalah penurunan permanen dari angka produksi di atas 1,5 juta ton pada awal 1990an. Saat ini agak sulit meyakinkan petani Indonesia untuk kembali menanam kedelai ketika tingkat permintaan terhadap kebutuhan pokok seperti beras dan komoditas bernilai timbah tinggi lain semain meningkat. Hal ini terlihat dari penurunan areal panen kedelai yang cukup signifikan, yaitu 20 persen. Pada dekade 1980an, Indonesia melaksanakan suatu program sistematis untuk meningkatkan produksi dan produktivitas palawija, tidak hanya sebagai sumber tambahan pendapatan petani, tapi juga untuk meningkatkan kualitas dan kesuburan tanah. Secara agronomis, tanaman dari kelompok legum (kacang-kacangan) mampu mengikat Nitrogen dari udara, sehingga mengurangi biaya penggunaan pupuk kimia buatan. Namun demikian, peluang tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara baik di Indonesia. Produktivitas kedelai di Indonesia hanya 1,28 ton/ha atau setengah dari produktivitas kedelai di luar negeri, seperti di Brazil, Argentina dan Amerika Serikat. Target swasembada kedelai tahun 2008 sulit tercapai, kecuali dengan perluasan areal tanam 2,02 juta hektar, meningkatkan produktivitas menjadi 3,68 ton/ha pada tahun 2008 nanti, dan insentif kebijakan memperbaiki harga kedelai lokal. Salah satu strategi penguatan ketahanan pangan bagi Indonesia, terutama untuk mengantisipasi dan menjawab tantangan pangan di tingkat global adalah memperkuat cadangan pangan di tingkat domestik. Secara strategis, Indonesia harus memperkuat cadangan pangan tersebut (secara legal, diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan). Di sana disebutkan cadangan beras pemerintah (CBP), yang sebenarnya merupakan manifestasi dari konsep stok besi (iron stock) atau cadangan yang harus ada sepanjang waktu, terutama untuk mengatasi kondisi darurat. Stok besi ini yang aman minimal setara satu bulan total konsumsi, atau sekitar 300 ribu ton. Selain itu, cadangan pangan pokok juga perlu disimpan dalam bentuk stok penyangga (buffer stock) untuk pengendalian gejolak harga, dalam skema
Info Kadin Agustus - September 2008 9 operasi pasar. Perum Bulog kini mengelola CBP dan stok penyangga, terutama untuk menjalankan program beras untuk keluarga miskin (raskin). Apabila saat ini Bulog hanya mampu melakukan pengadaan beras dalam negeri mencapat 2 juta ton atau lebih, hal itu adalah batas bawah tingkat aman untuk mengantisipasi gejolak peningkatan harga, terutama pada musim paceklik. Kapasitas gudang Bulog di seluruh Indonesia mencapai 4 juta ton lebih, sehingga strategi pengadaan pangan (dari) dalam negeri hampir perlu memperoleh perhatian memadai. Strategi kedua adalah memberdayakan masyarkat untuk meningkatkan cadangan pangan yang bersifat pokok, walau pun tidak terbatas pada romantisasi lumbung pangan seperti pada masa lalu. Apabila kekuatan Bulog hanya 7 persen dari total produksi beras di dalam negeri, berarti sebagian besar stok pangan di Indonesia itu dikelola masyarkat sendiri dan kalangan dunia usaha (Kamar Dagang dan Industri Indonesia=KADIN). Di satu sisi, secara administratif (dan legal formal) telah ditegaskan bahwa ketahanan pangan adalah “urusan wajib” bagi pemerintahan daearah (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota). Dalam hal ini kata kuncinya adalah pemerintah dan pemerintah daerah (plus masyarakat) perlu bahu-membahu meningkatkan cadangan pangan, demi terciptanya ketahanan pangan, bahkan kemandirian pangan di Indonesia. Upaya pengelolaan cadangan pangan oleh pemerintah daerah dapat menjadi komplemen dari cadangan beras pemerintah (CBP) di tingkat pusat (yang umumnya dikelola Perum Bulog). Prasyarat, kriteria, dan indikator untuk mewujudkan cadangan pangan regional ini memang perlu secara rinci dirumuskan, agar meminimalisir upaya perburuan rente dari para petualang. Di sisi lain, dengan tantangan di tingkat global yang berubah cukup cepat tersebut, komoditas pangan adalah primadona investasi dan seharusnya menjadi prioritas investasi bagi dunia usaha. Namun demikian, dunia usaha tetap harus memperhatikan bahwa komoditas pangan (dan pertanian) lainnya juga mengandung risiko usaha seperti faktor musim, jeda waktu (time-lag), perbedaan produktivitas dan kualitas produk yang cukup mencolok. Siapa pun perlu memperhatikan mekanisme lindung nilai (hedging) yang telah tersedia, serta mekanisme lain yang masih akan berkembang, karena di dalam komoditas pangan ini juga melibatkan petani sebagai stakeholders paling strategis dalam investasi di sektor pangan. Instrumen pasar lelang dan resi gudang adalah langkah awal yang perlu dikuasai dan dikembangkan untuk masuk ke dalam pasar berjangka yang lebih menantang. Strategi ketiga adalah tidak berhenti untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan melalui aplikasi teknologi baru, yang dihasilkan melalui perjalanan panjang penelitian dan pengembangan (R and D), serta penelitian untuk pengembangan (R for D). Dunia usaha dan sektor swasta Indonesia secara umum perlu secara nyata melaksanakan kemitraaan strategis dengan peguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian pangan, yang sebenarnya tersebut di segenap pelosok Indonesia. Hanya dengan R- and-D dan R-for-D inilah, inovasi baru akan tercipta, sehingga daya saing Imdonesia akan meningkat berlipat-lipat. Dunia usaha dapat pula untuk menjadi aktor terdepan dalam mengembangkan diversifikasi pangan, terutama yang berbasis pemanfaatan teknologi dan industri pangan. Diversifikasi pangan yang berbasis kearifan dan budaya lokal akan sangat kompatibel dengan strategi pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang sesuai dengan kondisi demografi Indonesia yang plural heterogen. Dalam hal ini, langkah engembangan teknologi dan industri pangan disesuaikan dengan kandungan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Strategi keempat adalah menjamin kelancaran manajeman distribusi pangan pokok, maka pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus mampu menjaga stabilitas harga pangan pokok, dengan cara memperbaiki manajemen kebijakan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Sebagaimana disinggung sebelumnya, dalam menghadapi kondisi darurat, pemerintah perlu memobilisasi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat serta melakukan dan melibatkan industri pangan nasional. Pada kondisi tidak normal tersebut, subsidi harga pangan [dalam format Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), Sistem Kepaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan lainlain], mungkin masih diperlukan, karena mampu menjangkau ribuan titik distribusi di segenap pelosok tanah air. Lebih penting lagi, skema subsidi pangan tersebut perlu pula dilihat sebagai investasi negara untuk memperkuat jaringan distribusi program bahan pangan bersubsidi lainnya, bahkan menjadi cikal-bakal pelaksanaan food-stamp atau bantuan pangan dalam program pengentasan kemiskinan. Dari pembahasan di atas, maka semakin jelaslah bahwa strategi ketahanan pangan juga mengandung pembangunan sumberdaya manusia Indonesia yang lebih komprehensif. HASIL RAPAT KOORDINASI NASIONAL PERHUBUNGAN KADIN INDONESIA Jakarta, Senin 12 Mei 2008 PENDAHULUAN Perhubungan -- baik sebagai infrastruktur maupun sebagai suatu sektor jasa (jasa transportasi) -- adalah suatu uratnadi utama kegiatan perekonomian yang pada giliran berikutnya akan menentukan tingkat keunggulan daya saing suatu perekonomian. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sekitar 18.108 pulau (2002, saat pasang naik, data dari LAPAN) yang tersebar luas, peran dan fungsi seluruh sektor jasa perhubungan menjadi sangat vital. Ketersediaan prasarana dan sarana yang mencukupi dan efektif, serta tumbuhnya industri jasa yang efisien dan berdaya saing tinggi pada setiap sektor perhubungan, baik darat, laut maupun udara, akan menentukan kecepatan pertumbuhan perekonomian Indonesia mengatasi persaingan global yang makin ketat dan berat.
Page 1 and 2: Edisi Agustus - September 2008 Daft
Page 3 and 4: Info Kadin Agustus - September 2008
Page 7: Info Kadin Agustus - September 2008

buletin kadin Juli 2008-revised.indd - Kadin Indonesia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?