buletin kadin Juli 2008-revised.indd - Kadin Indonesia

More documents

Recommendations

Info

12 Agustus - September 2008 Info Kadin KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI KADIN Dari paparan para narasumber serta dialog intensif yang berkembang, Kadin perlu mengembangkan berbagai langkah untuk mendorong tumbuhnya sekor perhubungan atau industri transportasi nasional yang berdaya saing dalam kerangka Indonesia Incorporated. Langkahlangkah tersebut diuraikan secara tabulasi singkat untuk memudahkan penjadwalan dan pengecekan pelaksanaannya. No. SUBYEK KETERANGAN 1. Kebijakan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sektor transportasi bukan sekadar pembangunan sektor ekonomi semata, tetapi lebih merupakan pembangunan wahana untuk mempertahankan persatuan dan keutuhan nasional dan wahana untuk mensejahterakan bangsa dengan menghilangkan kesenjangan ekonomi, sosial-budaya, politik dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seyogyanya filosofi ini menjadi pijakan dasar holistik penetapan kebijakan pembangunan nasional dalam semua sektor ekonomi dan sosial budaya. 2. Kadin harus aktif dan intensif memberikan masukan untuk perumusan peraturan pelaksanaan Undang-Undang 17/2008 tentang Pelayaran. 41 pasal dalam UU ini mengamanatkan Peraturan Pemerintah yang disepakati untuk menjadi 8 PP (dengan adanya penggabungan untuk hal-hal yang berkaitan) dan 8 Peraturan Menteri. Setiap PP dan Permen dari UU ini perlu menampung seluruh aspirasi dunia usaha nasional untuk berkembang dengan daya saing yang tinggi. 3. Strategi utama (grand strategy) pembangunan saranaprasarana sektor perhubungan harus mengacu pada Untuk mengantisipasi kondisi perdagangan internasional, yakni: kelancaran arus logistik, baik dalam perdagangan dalam 1. Persaingan memasuki pasar dunia semakin ketat negeri maupun perdagangan luar negeri (ekspor-impor) 2. Pasar dalam negeri menjadi bagian pasar regional melalui FTA 3. Produsen harus mampu tepat harga; tepat kwalitas, tepat deliferi, tepat pasar 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rancangan Peraturan Pemerintah dalam lingkup jasa logistik perlu segera diselesaikan dengan mengacu kepada undang-undang dalam bidang perhubungan serta kepada pewujudan layanan satu atap perdagangan luar negeri (National Single Window) Periizinan ekspor-impor perlu disederhanakan tanpa mengurangi aspek keamanan dan ketahanan ekonomi nasional Dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor-sektor perhubungan, perlu diperhatikan linkage integrasi antarmoda transportasi Pemerintah harus segera secara konsekuen dan konsisten menerapkan asas kabotase sesuai amanat UU 17/2008 dan Inpres 5/2005 Asas kabotase juga harus diterapkan dalam sektor penerbangan. Bandar udara yang dapat didarati penerbangan asing harus sebanding dengan bandar udara negara mitra yang terbuka bagi penerbangan nasional Indonesia Pemerintah seyogyanya membatasi jumlah pelabuhan internasional (ocean port), pelabuhan-pelabuhan lainnya dijadikan sebagai pelabuhan feeder. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, alokasi anggaran pembangunannya sudah harus dinaikkan, setidaknya 6-7% dari APBN RPP ini dapat dijadikan blueprint logistik nasional sebelum adanya suatu undang-undang yang komprehensif dengan visi yang jauh kedepan dan mengutamakan daya saing nasional. Dewasa ini, sesuai dengan data Tim NSW, terdapat 20 “pintu perizinan” dengan 178 dokumen perizinan. Kebijakan ini diperlukan agar jasa transportasi menjadi kompetitif menghadapi persaingan intrernasional Inpres 5/2005 sudah berusia 3 tahun lebih, tapi langkah konkret pelaksanaannya belum ada Contoh: Jika Thailand hanya membuka 1 bandara bagi perusahaan penerbangan Indonesia, maka bagi penerbangan Thailand juga hanya satu bandara yang dapat didarati perusahaan penerbangannya Kebijakan ini perlu untuk mempercepat keterlaksanaan asas kabotase Saat ini anggaran infrastruktur hanya sekitar 3% APBN, yang berimplikasi rendahnya daya saing, inefisiensi tinggi dan kontribusinya pada PDB rendah.
Info Kadin Agustus - September 2008 13 No. SUBYEK KETERANGAN 11. 12. 13. 14. Pembangunan dryport dengan dukungan transportasi angkutan barang massal yang efektif dan efisien yaitu kereta api harus dikembangkan. Perlu dibentuk Komisi Keselamatan Transportasi untuk peningkatan keselamatan transportasi yang optimal Untuk menekan biaya transportasi karena kenaikan BBM, sekaligus untuk menambah dan meremajakan alat angkutan barang dan angkutan umum massal, sebaiknya pemerintah pemerintah menurunkan pajak balik nama alat angkutan umum menjadi 0%. Dalam penentuan tarif penerbangan penumpang, Pemerintah seyogyanya cukup mengatur tarif bawah, sedangkan tarif atas sewajarnya dilepaskan penetapannya kepada setiap perusahaan 1. 2. 3. Sebagai angkutan massal yang dapat mengangkut barang dalam jumlah besar yang efektif dan efisien, perlu dikembangkan prasarana dan sarana angkutan kereta api dari dryport sehingga masuk ke dermaga bongkar-muat pelabuhan. Perlunya dibangun prasarana KA dari dryport hingga masuk dermaga bongkar-muat pelabuhan (tidak double handling lagi), sehingga barang bisa langsung dihandle menggunakan crane langsung ke kapal. Perlunya dibangun prasarana KA (dibangun double track) dari dryport hingga dermaga bongkar-muat pelabuhan dan pengadaan sarana angkutan KA (lokomotif dan gerbong) yang handal untuk mempertinggi pelayanan pengiriman barang. Catatan: Pembangunan transportasi kereta api baru dari kawasan industri ke pelabuhan ekspor-impor, khususnya pelabuhan Tanjung Priok perlu pengkajian dengan matang**), karena pada saat ini kepadatan di areal pelabuhan tidak memungkinkan manuver kereta api lebih cepat. Masalah keselamatan perlu ditingkatkan karena belum menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. 1. 2. Penurunan pajak menjadi 0% lebih mudah dan lebih efektif daripada program smartcard BBM, sekaligus lebih merangsang investasi di sektor transportasi. Pendapatan negara dari pajak penjualan kendaraan relatif kecil terhadap pembentukan PDB Efektif untuk meminimalkan beban biaya sosial (social costs) Tarif bawah harus diatur pemerintah untuk menjamin terlaksananya keselamatan penerbangan 15. Untuk meningkatkan daya saing, sudah seharusnya dikembangkan pelayanan online Umumnya pelayanan saat ini masih manual KPPOD AWARD, Merupakan Suatu Ajang Kompetisi Sehat Antar Pemerintah Daerah KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) kembali melakukan survey atas Tata Kelola Ekonomi di Daerah. Untuk Award tahun ini, jumlah responden yang di survey sebanyak 243 pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota. Pengumuman hasil survey telah dilakukan di Balai Kartini pada acara KPPOD Award tanggal 22 Juli 2008 lalu. Daerah penelitian kali ini berbeda dengan survei tahun sebelumnya yang mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia (namun tidak seluruh kabupaten/kota di tiap prpvinsi), survei tata kelola ekonomi daerah 2007, meliputi 15 provinsi , namun mencakup seluruh kabupaten
Page 1 and 2: Edisi Agustus - September 2008 Daft
Page 3 and 4: Info Kadin Agustus - September 2008
Page 11: Info Kadin Agustus - September 2008

buletin kadin Juli 2008-revised.indd - Kadin Indonesia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?