ASASI_2004_Mei-Juni - Elsam
ASASI_2004_Mei-Juni - Elsam
ASASI_2004_Mei-Juni - Elsam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I<br />
Peranan Penti<br />
dan Kebenar<br />
alam<br />
eadilan<br />
Tantangan dan Kesempatan<br />
Upaya menyelesaikan pelanggaran<br />
IIAMmasa lalu dimasa hansisi daripemerintahan<br />
otoritarian ke pemerintahan demokratis<br />
harw menghadapi beberapa tantangaa<br />
serius, antara lain sistem peradilan<br />
yang korup dan tidak efisien serta keengganan<br />
para pemimpin baru untuk<br />
menghadapi elemen dari penguasa lama.<br />
Namrm begitu uegara tetap berkewajiban<br />
untuk menyelesaikan pelanggaran IIAM<br />
masa lalu, tidak hanya unhrk mengembalikan<br />
hak korban dan keluarganya dan<br />
menuntut akuntabilitasnya para pelaku,<br />
tapi juga untuk menjamin bahwa pelanggaran<br />
serupa tidak terulang di masa datang.<br />
Dilema antara kehanrsan menghadapi<br />
masa lalu sekaligus menghindari<br />
provokasi dari sisa-sisa kekuatan lama<br />
melahirkan berbagai bentuk intervensi<br />
yang kemudian dikenal dengan istilah<br />
Transitional fustice (keadilan transisional).<br />
Termasuk dalam intervensi ini adalah<br />
pengungkapar kebenaran, peradilal dan<br />
penghukuman, reformasi hukum dan<br />
kelembagaan, reparasi dan rehabilitasi dan<br />
rekonsifiasi.<br />
Dalam pemetaan<br />
inisiatif-inisiatif<br />
Tlansitional Justice di [rdonesia, "The<br />
Struggle tor T}l.tth and Justice: A Surrey ot<br />
TYansitional Justice Initiatives Throughout<br />
Indonesia,"l Hilmar Farid dan Rikardo Simarmata<br />
mengingatkan kita bahwa, "Walau<br />
pemerintah Indonesia telah membentuk<br />
badan-badan negara dan undangundang<br />
ultuk menyelesaikan kekerasan<br />
masa lalu, tetapi badan ini mengidap<br />
masalah legitimasi dan kinerja,"2 Masalah<br />
legitimasi adalah hal yang paling mendasar<br />
dalam menghadapi pelanggaran<br />
masa lalu, sebab tanpa legitimasi tidak ada<br />
harapan akan adanya penyelesaian. lri1ah<br />
sebabnya pembentukan beberapa organisasi<br />
korban sejak jatuhnya Soeharto pada<br />
<strong>Mei</strong> 1998 adalah kunci penyelesaian pe- n<br />
Meski ada usaha sungguh-sungguh<br />
Komnas IIAM unfuk memenuhi mandatnya<br />
dalam hal penyelidikan pelanggaran<br />
IIAM, Iegitimasi atas inisiatif yang berasal<br />
dari negara ini sudah berada di titik paling<br />
rendah. Pengadilan IIAM ad hoc<br />
- untuk Timor Leste dan Tbnjung kiok,<br />
dan juga rancangan undang-undang<br />
Komisi Kebenaran dan Rekonsifiasi Gtru<br />
KKR) sudah kehilangan kredibilitas dan<br />
semakin dianggap sebagai alat impunitas.<br />
Tradanya itikad politik itu juga ditunjukkan<br />
oleh penolakan DPR unfuk menetapkan<br />
pengadilan bagi pelaku pembunuban<br />
Semanggi dan Tlisakti. Selain itu, kenyataan<br />
bahwa militer mulai bangkit<br />
kembali dalam dunia politik sipil Wiranto<br />
sebagai calon presiden Golkar dan SBY<br />
dari Partai Demolcat, mungkin membuat<br />
kita terpaksa berkesimpulan bahwa<br />
setidalcrya untuk sementara ini, inisiatif<br />
negara unhrk menghadapi kekerasan m:$a<br />
Ialu tidak bisa dipercaya dapat memberikan<br />
rasa keadilan bagi korban, menjamin<br />
akuntabilitas pelaku dan memastikan<br />
ketidakberulangan tindakan di masa<br />
depan.<br />
Dalam kondisi seperti ini, semakin hari<br />
semakin terlihat pentingnya mengembangkan<br />
dan menyebarluaskan alternatif @U-<br />
KAN pengganti) dari inisiatif negara sebagai<br />
upaya memenuhi kebutuhan dan hak<br />
korban sembari terus menekan negara unhrk<br />
memenuhi kewajibannya. Dengan dipaparkannya<br />
suatu tinjauan atas beraneka<br />
macam inisiatif masyarakat sipil dalam<br />
bidang transitionai justice, maka "The<br />
Struggle for Truth and Justice" boleh<br />
dikata merupakan suatu Iangkah awal<br />
menuju konsolidasi dan penguatan inisiati-f<br />
transitional justice dt luar negara. Meskipun<br />
laporan ini tidak dapat membahas<br />
setiap inisiatif secara rinci, namun jangkauan.geografisnya<br />
- dari Aceh hingga<br />
Papua - berhasil memberi gambaran<br />
tentalg tantangan dan peluang non-state<br />
unh.rk menghadapi kekerasan masa la1u.<br />
Ianggaran masa lalu t"t"l" r." t."i"r' Organisasi Korban<br />
yang memiliki kunci legitimasi itu.<br />
Bertolak dari pentingnya konsolidasi<br />
ll Edisi <strong>Mei</strong>-<strong>Juni</strong> <strong>2004</strong>