ASASI_2004_Mei-Juni - Elsam

More documents

Recommendations

Info

I lu ? .ll-.'t,J .* 19 ! l II i Putusan MK: Upaya Mengembalikan Hukum untuk Keadilan F I ngembalikan hak konstitrcional anggota PKI dan orang-orang yang selama ini disangka sebagai anggota PKI setelah selama hampir 38 tahun terdiskriminasi dan kehilangan hak politilmya. Putusan ini merupakan putusan atas judicial review terhadap ketentuan pasal 60 humf g UU pemilu yang melarang orang-orang yang diidentifikasi sebagai anggota atau berkaitan dengan PKI rmtuk menggr:nakan haloya ruttuk dipilih sebagai caleg. Judicial review ini sendiri diajukan oleh PmI. Dr. Deliar Noe4 dkk serta Serrarm Utomo, ketua DPP LPR KROB. Putusan irf segera merrimbulkan reaksi pro dan kontra yang luas dari masyarakat' Dua organisasi Islam besar seperti NU buru-buru menyambut putusan mahkamah konstitusi ini secara positif, sementara Muhammadiyah melalui Syafii Maarif meminta semua pihak menghormati keputusan Mahkamah konstitui sembari menegaskan untuk tidak perlu memberi ruang pada ketakutan akan kebangkital ajaran komrmisme ( kompas 2612/<strong>2004</strong>). Namun, pada saat bersamaan, reaksi negatif juga mrmcul dari berbagai kelompok, seperti TNI yang segera mengingatkan rmtuk melihat kembali catatancatatan perrgkhianatan partai bersimbol palu arit itu dimasa lalu. HaI senada muncu] dari salah seorang anggota fraksi TNI Polri yang melihat putusan itu sebagai putusan yang cukup meng- Iifiawatirkan (kompas 26 /2 / <strong>2004</strong>). Berbagai reaksi ini jelas rreuunjuk pada kompleksitas persoalan pemulihan hak para korban pelanggaran ham masa lalu, khususnya mereka yang mengalami kekerasan dan diskriminasi karena dikaitkan dengan berbagai organisasi terlarang termasuk PKI. Selain menunjuk pada berbagai kemungkinan perubahan, putusan ini jelas menunjukkan pula sebagiaa lain kelompok yang merniliki resistensi yang tinggi. Dengan demikian upaya membongkar kembali dan raernulihkan hak para korban masih membutuhkan kerja keras dan panJang- Putusan MK: Upaya Mengembalikan Hukun sebagai Sarana Keadilan Selama ini dafam perjuangan pemulihan hak korban, hukum dan perangkat penegakannya harnpir tidak pernah diperhitungkan. Hal ini sangat muDgkin karena sampai saat ini hukum Iebih sering gagal menghadirkan keadilan bagi korban dan penegalan demolcasi dan ham. lbk hanya berhenti disitu, dalam banyak kasus hukum jushu meujadi sarana unhrk melegalkan berbagai tirldakan kekerasan. Catatan panjang atas ini dapat din:nut bahkan sejak paruh 60-an dan masih lekat dalam ingatan banyak orang. Namun dalam masa paska reformasi pun, berbagai ketentuan dan produk hukum tidak mengalami perubahen. Sebagai coDtoh, peristiwa 2? Juli yang mer€nggut ratusan nyawa, di proses di depan pengadilan koneksitas hanya sebagai perkara perusak.n atas barang milik. Bahkan banyak pejabat yang menghadapi tudingan pelaDggaran ham d^. kejahatan justru memanfaatkan hukum untuk sebagai sarana mengamankaa diri. lbk berhenti di situ, dalam kasus konflik pertanahan di Jawa Barat dan Wonosobo, jushu petani dan aktivis pendamping petani mengalami laiminalisasi karena al
oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. Definisi Korban Adapun korban dijelaskan sebagai orang perseorangzln atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagi akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli wansnya. Dalam draft Basic hinciples and Guidelines on the Right to Reparation tor Victims of Gross Violations oI Human Rights and Humanitarian Lav/' pengertian korban Iebih luas. Korban adalah mereka yang mengalami pelanggaraan norma-norma hukum HAM atau hukum humaniter internasional, korban tersebut, baik perorangan maupun kolektif, menderita, baik fuik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau kehilangan hak-hak hukumnya yang mendasar. Korban juga bisa mertrpakan orang yang bergantung pada korban langsung atau anggota keluarga dekat korban atau orang serumahkorbanlangsung tersebut, demikian juga masuk dalam kategori korban adalah orang yang mendampingi korban langsung atau orang yang mencegah terjadinya pelanggaran IIAM lebih lanjut terhadap korban, yang ikut menderita secara fisik, mental atau ekonomi(Pasat 8). Pengertian tentang korban ini lebih Iuas daripada pengertian korban dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 llahun 2002. Dalam pasal 18, Declaration of Basic kinciples of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, korban mirip dengan pengertian yang digunakan dalam draft Basic Principles and Guidelines on the RigJtt to Reparation for Victims oI Gross Violations of Human Rights and Humanitarian Lar,r/'. Yalsri: "Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional su.ffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of intemationally recognised norms relating to human rights". Dalam Basjc Principles and Guidelines ini juga mengatur bagaimana para korban harus diperlakukan. "Korban harus ditangani oleh negara, dan di mana perlu, ditangani oleh antar pemerintah, organisasi non pemerintah dan lembaga-lembaga swasta lainnya dengan menghormati martabat dan hak asasinya, serta dijaga keleselamatan dan privacykorbnn dan keluarganya" (Pasal 10). Prinsip umum hak reparasi adalah dalam setiap pelanggaran IIAM otomatis akan memunculkan hak mendapatkan reparasi dari para korban, yang berimplikasi pada tugas negara untuk menyediakan infrastruktur reparasi. Hak reparasi harus juga meliputi semua penderitaan korban; termasuk hak-hak individu menyaagkut hak untuk mendapatkan restitusi, kompersasi, rehabilitasi, pemuasan dan jaminan pelanggaran IIAM serupa tidak akan terulang lagi pada para korban. Pemuasan(s atisfaction)tidak merujuk pada kerugian atau penderitaan yang dialami korban. Bentuk utama pemuasan adalah verifikasi fakta-fal
Page 2 and 3: --_-_--_--- w\a{w.elsam.or.ld dafra
Page 4 and 5: I LAFORAN T'TAMA CALON PRESIDEN, RE
Page 6 and 7: Jendral (Purn) Wlranto Periniwa (1)
Page 8 and 9: -- juga melindungi kedua pihak, bai
Page 10 and 11: ilrb Korban pelanggaran IIAM memili
Page 12 and 13: I Peranan Penti dan Kebenar alam ea
Page 14 and 15: e* I { r,a ttul kreatifnya inistiat
Page 16 and 17: ariib-r f I an kolaboratif, misalny
Page 20 and 21: sion on Human Rights, Argentina pad
Page 22 and 23: Indonesia adalah contoh yang buruk,
Page 24 and 25: maupun orgarfsasi non-pemerintah. D
Page 26 and 27: LUAR NEGERI ICTY Memperluas Definis
Page 28: RESENSI BUKU MenguakTabir C'elap Ju

ASASI_2004_Mei-Juni - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?