ASASI_2004_Mei-Juni - Elsam

More documents

Recommendations

Info

I Peranan Penti dan Kebenar alam eadilan Tantangan dan Kesempatan Upaya menyelesaikan pelanggaran IIAMmasa lalu dimasa hansisi daripemerintahan otoritarian ke pemerintahan demokratis harw menghadapi beberapa tantangaa serius, antara lain sistem peradilan yang korup dan tidak efisien serta keengganan para pemimpin baru untuk menghadapi elemen dari penguasa lama. Namrm begitu uegara tetap berkewajiban untuk menyelesaikan pelanggaran IIAM masa lalu, tidak hanya unhrk mengembalikan hak korban dan keluarganya dan menuntut akuntabilitasnya para pelaku, tapi juga untuk menjamin bahwa pelanggaran serupa tidak terulang di masa datang. Dilema antara kehanrsan menghadapi masa lalu sekaligus menghindari provokasi dari sisa-sisa kekuatan lama melahirkan berbagai bentuk intervensi yang kemudian dikenal dengan istilah Transitional fustice (keadilan transisional). Termasuk dalam intervensi ini adalah pengungkapar kebenaran, peradilal dan penghukuman, reformasi hukum dan kelembagaan, reparasi dan rehabilitasi dan rekonsifiasi. Dalam pemetaan inisiatif-inisiatif Tlansitional Justice di [rdonesia, "The Struggle tor T}l.tth and Justice: A Surrey ot TYansitional Justice Initiatives Throughout Indonesia,"l Hilmar Farid dan Rikardo Simarmata mengingatkan kita bahwa, "Walau pemerintah Indonesia telah membentuk badan-badan negara dan undangundang ultuk menyelesaikan kekerasan masa lalu, tetapi badan ini mengidap masalah legitimasi dan kinerja,"2 Masalah legitimasi adalah hal yang paling mendasar dalam menghadapi pelanggaran masa lalu, sebab tanpa legitimasi tidak ada harapan akan adanya penyelesaian. lri1ah sebabnya pembentukan beberapa organisasi korban sejak jatuhnya Soeharto pada Mei 1998 adalah kunci penyelesaian pe- n Meski ada usaha sungguh-sungguh Komnas IIAM unfuk memenuhi mandatnya dalam hal penyelidikan pelanggaran IIAM, Iegitimasi atas inisiatif yang berasal dari negara ini sudah berada di titik paling rendah. Pengadilan IIAM ad hoc - untuk Timor Leste dan Tbnjung kiok, dan juga rancangan undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsifiasi Gtru KKR) sudah kehilangan kredibilitas dan semakin dianggap sebagai alat impunitas. Tradanya itikad politik itu juga ditunjukkan oleh penolakan DPR unfuk menetapkan pengadilan bagi pelaku pembunuban Semanggi dan Tlisakti. Selain itu, kenyataan bahwa militer mulai bangkit kembali dalam dunia politik sipil Wiranto sebagai calon presiden Golkar dan SBY dari Partai Demolcat, mungkin membuat kita terpaksa berkesimpulan bahwa setidalcrya untuk sementara ini, inisiatif negara unhrk menghadapi kekerasan m:$a Ialu tidak bisa dipercaya dapat memberikan rasa keadilan bagi korban, menjamin akuntabilitas pelaku dan memastikan ketidakberulangan tindakan di masa depan. Dalam kondisi seperti ini, semakin hari semakin terlihat pentingnya mengembangkan dan menyebarluaskan alternatif @U- KAN pengganti) dari inisiatif negara sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan hak korban sembari terus menekan negara unhrk memenuhi kewajibannya. Dengan dipaparkannya suatu tinjauan atas beraneka macam inisiatif masyarakat sipil dalam bidang transitionai justice, maka "The Struggle for Truth and Justice" boleh dikata merupakan suatu Iangkah awal menuju konsolidasi dan penguatan inisiati-f transitional justice dt luar negara. Meskipun laporan ini tidak dapat membahas setiap inisiatif secara rinci, namun jangkauan.geografisnya - dari Aceh hingga Papua - berhasil memberi gambaran tentalg tantangan dan peluang non-state unh.rk menghadapi kekerasan masa la1u. Ianggaran masa lalu t"t"l" r." t."i"r' Organisasi Korban yang memiliki kunci legitimasi itu. Bertolak dari pentingnya konsolidasi ll Edisi Mei-Juni 2004
:eTi I I I lt inisiatil non-state, tulisan ini ditokuskan pada peranan penting yang harus dimainkan oleh organisasi korban dalam proses ini, dengan mulai dari melihat beberapa organisasi beserta aktifitasnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, organisasi korban memiliki kunci legitimasi dalam pencarian keadilan dan penyelesaian pelanggaran IIAM. Sedemikian, mereka merupakan satu sumber kekuatan politik yang potensial berkembang untuk menghadapi berbagai kekuatan politik yang tengah menghalangi rxaha pencarian keadilan. Dalam konteks inilah tulisan ini akan meninjau tantangan dan peluang yang dihadapi organisasi korban di Indonesia dewasa ini. Apa itu Organisasi Korban? Perubahan politik tahun 1998 memunculkan beberapa lembaga baru, termasuk organisasi korban dengan fokus kegiatan pada penanganan kekerasan dan pencarian keadilan. Beberapa organisasi korban berkembang atas dukungan LSM, tapi secara umum semuanya cukuP mandiri dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan. Selain organisasi yang secara sadar mengiderrtifikasi diri sebagai organisasi korban, ada organisasi kemasyarakatan yang mewakili korban-korban penggusu-ran, perampasan tanah dan lain sebagainya' Mereka mengorganisir diri di tingkat komunitas untuk memperjuangkan hak-hak mereka, misalnya pengerrbalian tanah mereka' yang merupakan bagian dari perjuangan reformasi agraria. Kedua jenis organisasi ini mewakili korban dan haknya, letak perbedaannya adalah pada bagaimana organisasi mengidentifikasikan diri, yaitu sebagai'korban' atau sebagai'petani.' Sekilas sepertinya organisasi korban Iebih mengarah ke perjuangan hak sipil politik sedang organisasi petani lebih ke hak ekonomi, sosial dan budaya. Misalnya, gerakan reformasi agraria lebih mencurahkan perhatian pada perjuangan pengembalian tanah daripada mengatasi soal kekerasan yang dialami petani saat tanah diduduki.s Namun begitu, kedua jenis tingkat lokal. Pada sebuah lokakarya prawattannya bahwa inisiatif tansitional iustice yang'klasik' cendenrng terfokus pada kasus kekerasan fisik dan bukan kepada hubungan antara kekerasan fisik dan beberapa jenis kekerasan yang l,ain, misalnya pengambilan tanah. Lokakarya diselenggarakan pada 3-4 September dan dihadiri wakil dari ICTJ, Komnas [IAM, Komnas PeremPuan dan beberapa organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi korban. "Ttre Stnrggle for Tluth and Justicr' " p. 16. f T\riuan dan Kegiatan Sebagaimana disebutkan di atas, fokus pemetaan tim ini adalah pada organisasiorganisasi yang bekeria dalam ruang Lingkup Iima elemen ttama transitional justice. Pemetaan ini menemukan bahwa organisasi korban pertama-tama memfokuskan perjuangannya pada usaha reparasi dan rehabilitasi, baru kemudian diikuti oleh pengungkapan kebenaran, ketiga pada peradilan dan penghukuman' keempat pada reformasi hukum dan kelembagaan dan kelima pada rekonsiliasi. Kenyataan ini sedikit berbeda dengan apa yang ditemukan pada organisasi masyarakat sipil lainnya. Organisasi ini pertamatama memfokuskan diri pada pengungkapan kebenaran, kedua kepada reformasi hukum dan kelembagaan, ketiga kepada pengadilan dan penghukuman, keempat kepada reparasi dan rehabilitasi dan kelirna kepada rekonsiliasi. Menarilorya apa dianggap isu paling penting oleh organisasi korban justru hanya menjadi prioritas keempat bagi organisasi masyarakat sipil seperti LSM dan organisasi agama. Namun, laporan ini tidak menjelaskan mengapa ada perbedaan ini, apakah ini merupakan pembagian tugas yang 'alami' atau menunjukkan kurangnya komunikasi tentang apa yang dianggap prioritas antara organisasi korban dan LSM serta lainnya. Yang cukuP mengejutkan adalah kenyataan bahwa baik organisasi korban maupun masyarakat sipil kurang memprioritaskan masalah rekonsifiasi' Sekalipun demikian kenyataan ini tergantung juga pada jenis pelanggaran dan sifat konflik. Misalnya di daerah-daerah seperti Kalimantan dimana kerap terjadi konflik horizontal antar masyarakat, upaya rekonsiliasi antara dua pihak yang bertikai memang merupakan prioritas organisasi korban. Sebaliknya penyelidikan atas kekerasan yang tedadi di masa lampau, misalnya peristiwa tahun 1965-66 di daerah tersebut (setidaknya secara de facto) kurang mmjadi prioritas. Namun, di beberapa daerah dimana tingkat kekerasan tahun 1965-66 antar warga cukup tinggi, misalnya di Jawa Tengah dan Jawa fimur, organisasi korban terlibat dalam inisiatif rekonsiliasi tingkat komunitas' Pada kasus-kasus dimana peran negara sebagai pelaku kekerasan terlihat jelas, kebanyakan organisasi korban dan masyarakat sipil menolak tawaran 'rekonsiliasi' oleh negara dan atau pelaku. Dari sisi pelaku,'rekonsiliasi' adalah pilihan transitional justice yang terbaik. Tetapi jika pilihan ini disalahgunakan dan salah interpretasi maka ini hanya memberi kesempatan pada pelaku untuk menghindari pengadilan dan memberi negara alasan unhrk 'nremaafl
Page 2 and 3: --_-_--_--- w\a{w.elsam.or.ld dafra
Page 4 and 5: I LAFORAN T'TAMA CALON PRESIDEN, RE
Page 6 and 7: Jendral (Purn) Wlranto Periniwa (1)
Page 8 and 9: -- juga melindungi kedua pihak, bai
Page 10 and 11: ilrb Korban pelanggaran IIAM memili
Page 14 and 15: e* I { r,a ttul kreatifnya inistiat
Page 16 and 17: ariib-r f I an kolaboratif, misalny
Page 18 and 19: I lu ? .ll-.'t,J .* 19 ! l II i Put
Page 20 and 21: sion on Human Rights, Argentina pad
Page 22 and 23: Indonesia adalah contoh yang buruk,
Page 24 and 25: maupun orgarfsasi non-pemerintah. D
Page 26 and 27: LUAR NEGERI ICTY Memperluas Definis
Page 28: RESENSI BUKU MenguakTabir C'elap Ju

ASASI_2004_Mei-Juni - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?