ASASI_2004_Mei-Juni - Elsam

More documents

Recommendations

Info

-- juga melindungi kedua pihak, baik korban dan pelaku dari jerat penjara dendam sejarah, sehingga bisa membangun ke masa depan yang baru. Tidak salahnya belajar dari penga- Iaman negara lain dalam hal berdamai dengan masa lalu. Term 'kebenaran' menjadi prinsipil di Afsel misalnya, karena dari situ akan diketemukan falida, kapan, dimana, siapa pelakunya, dan siapa korbannya. Dalam komisi, seseorang akan memberikan kesaksian atau pengakuan tentang kejahatan yang pernah dilakukan dengan mengungkapkan secara lengkap dan detil. LaIu komisi akan mempertimbangkan untuk memberikan amnesti atau pengampunan atas pengungkapan kebenaran oleh si pelaku. Di lain pihak, para korban juga diberi kesempatan untuk berbicara dan memberi penjelasan tentang insiden pelanggaran IIAM yang melibatkan si pelaku tadi. Dengan begitu harus diakui bahwa secara konseptual pelaksanaan KKR itu idealnya didasarkan kepada konsepsi transitional justicenya Kritz. Sekali lagi konsepsi ini sangat berperspektif korban, dan bertujuan agar ketidakadilan masa lalu tidak terjadi lagi, serta tidak menciptakan ketidakadilan baru. Thpi apa yang ideal (das sem) tidak demikian dalam kenyataan/realitas kontekstual (das sollen) dalam konteks Lldonesia. Setelah enam tahtrn jatuhnya Soeharto harus diakui adanya upaya penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Sejumlah institusi dan perangkat perundangan yang menduktrng dibentuk. Sebut saja lfU No. 26 Thhun 2000 tentang Pengadilan IIAM, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Komnas HAM. Pemerintah BJ Habibie pernah menJrusun agenda untuk penguatan dan promosi penegakan HAM di tanah air melalui pengesahan undang-undang, maupun keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi sejumlah konvensi internasional. Tbpi dalam realitasnya, pengesahan undang-undang dan pembentukan sejumlah institusi itu tidak memiliki kekuatan pemukul sebagai landasan penyelesaian dan pertanggungjawaban terhadap para pelaku pelanggaran IIAM di masa lalu. Kasw-kasrx yang diselesaikan oleh Pengadilan HAM, Pengadilan Koneksitas, maupun Pengadilan Pidana biasa tetap saja dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat korban. Sebut saja kasus Tanjungpriok, kasus penembakan mahasiswa TYisakti, kasus 27 JuIi, dan setenrsnya. Semua ini memperlihatnya gejala impuniff yang melindungi para pelaku, dan bahkan secara politis telah terjadi upaya penegasian dan pereduksian atas kasus-kasus kejahatan terhadap kemamrsiaan (crimes against humanity) dengan mempergunakan jalur institusi formal, baik di eksekutif, legislatif, maupun yrdikatif. Kasus penolakan kata'kebenaran' merupakan contoh kasus mutakhir, padahal pada paragraf terakhir Pasal 48 UU Pengadilan HAM dalam penjelasan umum telah dinyatakan: "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dimaksudkan sebagai lembaga extra-yudicial yang ditetapkan dengan undang-undang yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manwia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif bersama sebagai bangsa". Jadi rekonsi.Iiasi dan (pengungkapan) kebenaran seperti dua sisi mata uang yang tak mungkin terpisahkan. Mwtahil ada rekonsiJiasi tanpa (pengungkapan) kebenaran. Dengan pengungkapan kebenaran, maka ada enam hal yang bisa dicapai sekaligus: 1. Memberi arti kepada suara korban secara individu: KKR berupaya mendapatkan pengetahuan yang resmi dari korban dan mengijinkan mereka memberikan pernyataan kepada komisi, atau memberi kesaksian dalam sebuah dengar pendapat publik berkaitan dengan pelanggaran IIAM yang mereka a-lami; 2. Pelurusan sejarah berkaitan dengan pelanggaran IIAM: KI(R dapat memusatkan perhatiannya pada peristiwa-peristiwa tertentu dari pelanggaran IIAM. KI(R dapat meneyelesaikan masalah dengan mempergunakan data-data yang valid dan kredibel, disamping menguraikan sebab-musabab suatu peristiwa itu terjadi, apa latar belakang, dan bagaimana prosesnya; 3.Pendidikan dan pengetahuan publik: KKR memberikan sumbangan pada pengetahuan masyarakat tentang penderitaan korban, dan membantu menggerakkan masyarakat untuk mencegah peristiwa serupa terjadi di masa depan; 4.Memeriksa pelanggaran HAM sistematis menuju reformasi kelembagaan: I(KR memeriksa akibat dan si.fat bentuk pelanggaran I{AM yang melembaga dan sistemik. LaIu mengidentifikasi pola pelanggaran HAM, atau lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran, maka komisi dapat merekomendasikan program-program sosial atau kelembagaan dan reformasi legislatif yang dirancang untuk mencegah terjadinya kembali pe- Ianggaran IIAM; S.Memberikan assesment tentang akibat pelanggaran IIAM terhadap korban: KKR mengumpulkan informasi mendalam tentang pelanggaran I{AM dan akibatnya terhadap diri korban. Lalu komisi memberikan beberapa cara untuk membantu korban menghadapi dan mengauilY#*"ngjawaban p"'" p"t"t,, O kejahatan: KKR mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan identitas individu pelaku kejahatan yang melanggar IIAM. Komisi bisa mempromosikan sebuah sense of accountabiJity vntuk penyalahgunaan oleh individu-individu yang secara publik terindikasi dan lembagalembaga yang bertanggungjawab atas penyalahgunaan, memberi rekomendasi bahwa para pelaku perlu diberhentikan dari jabatanjabatan publik, atau memberikan fakta-fakta bukti-bukti untuk pengajuan tuntutan ke pengadilan. Ke enam hal itu menjadi fungsi strategis dari KKR, dan seperti dikatal
HAK REPARASI BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT Hak-hak korban pelanggaran HAM dijamin kovenan internasional dan undang-undang nasional. para korban tersebut. Hak reparasi (right to reparation) merupakan hak yang meliputi hak rehabilitasi, restitusi dan kompensasi bagi korban pelanggaran IIAM berat. Kini, instrumen HAM yang menyangkut kompensasi sedang dibahas oleh Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB yang draftnya untuk sementara berjudr:l "Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of violations of international human rights and humanitarian law" Dokumen itu disusun dalam kurun waktu yang cukup panjang.Pada 1989 Sub-Komisi PBB tentang Pencegahan Dislcirninasi dan Perlindungan Kaum Minoritas menunjuk hofesor Theo van Boven untuk melakukan studi tentang hak-hak restitusi, compensasi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat. Boven menyelesaikan laporan final, termasuk sebuah draft prinsip dan pedoman dasar pada 1993. Pada 1995, Sub-Komisim meminta Professor van Boven merevisi draft tersebut. Revisi tersesebut selesai dan diberi iudul "Basic Principles andGuidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Humanitarian Lavf' (1996). Dokumen tersebut merupakan bagian dari laporan Special Rapporteur PBB, Ttreo van Boven dan CheriI Bassiouni, yang berjudnl The right to restitution, compensation and rehabilitation for uictims of gross uiolations oI human rights and fundamental heedoms" (Dokumen Economic and Social Council PBB No /CN.4/2003/63,27 Desember 2002). Draft ini memuat 27 prinsip tentang hak-hak para korban pelanggaran I{AM berat ini. Draft ini sedang dalam proses penyelesaian yang akan dibahas penyelesaiannya pada Agustus <strong>2004</strong>. Draft ini menyediakan perlindunganhak remedy 6uada) kepada para korban pelanggaran IIAM yang meliputi hak nntuk mendapatkan keadilan (right to accessjusfice), atas reparasi (perbaikan) atas kerusakan yang diderita (right to reparation for harm suftered) dan hak untuk memperoleh iniormasi fal
Page 2 and 3: --_-_--_--- w\a{w.elsam.or.ld dafra
Page 4 and 5: I LAFORAN T'TAMA CALON PRESIDEN, RE
Page 6 and 7: Jendral (Purn) Wlranto Periniwa (1)
Page 10 and 11: ilrb Korban pelanggaran IIAM memili
Page 12 and 13: I Peranan Penti dan Kebenar alam ea
Page 14 and 15: e* I { r,a ttul kreatifnya inistiat
Page 16 and 17: ariib-r f I an kolaboratif, misalny
Page 18 and 19: I lu ? .ll-.'t,J .* 19 ! l II i Put
Page 20 and 21: sion on Human Rights, Argentina pad
Page 22 and 23: Indonesia adalah contoh yang buruk,
Page 24 and 25: maupun orgarfsasi non-pemerintah. D
Page 26 and 27: LUAR NEGERI ICTY Memperluas Definis
Page 28: RESENSI BUKU MenguakTabir C'elap Ju

ASASI_2004_Mei-Juni - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?