ASASI_2004_Mei-Juni - Elsam

maupun orgarfsasi non-pemerintah.
Dibandingkan dengan ICCPR misdnya,
ICESR dalam perangkat pendukungnya
tidak selengkap ICCPR yang
memiliki badan yang mernonitor pelaksanaan
kovenan oleh negara pihak.
ICESR tidak memiliki badan yang
memonitor pelalsanaan koverun ini.
Badan yang mengurusi persoalan
hak-hak ini dalam PBB adalah Komite
Hak-hak Ekososbud, yang dibentuk
pada 1987 di bawah ECOSOC.
T\rgasnya menguji laporan-laporan
negara pihak hingga mengambil hasil
observasi, membuat resolusi serta general
commenlls. Pembentukan komite
ini memang ditujukan untuk mengatasi
masalah monitoring dan masalah
tidak adanya mekanisme menuntut
keadilan bagi para korban. Komite ini
berhak memonitor hak-hak yang ada
dalam Kovenan. Memag ada gagasan
juga tentang adanya protokol tambahan
bagi hak ekososbud khusus mengenai
mekanismekomplain individu terhadap
dilanggarnya hak asasi mereka.
Belakangan ini, perhatian terhadap
hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
mem€mg menguat. Di Lrdonesia hakhak
ini sudah mendaiatkan perhatian
yang meluas di kalangan para aktifis
dan Ornop-ornop hak asasi manusia.
Di tingkat regional, terutama di negara-negara
berkembang, program bersama
juga dilakukan unfuk mernajukan
hak-hak ini. Msalnya tokakarya regional
mengenai Kerja Lembaga-Lembaga
Nasional IIAM di bidang Hak-hak
Ekonomi, Scial, dan Budal"a (R4ional
Workslrop on Social, Economy and Cultural
Rights) yang diselenggarakan
bersama antara Canadian Human Rigltts
Foundation dan Philipine Commission
on Human Rights. IGgiatan ini berlangzung
pada 5 - 10 Novernben 2000 dengan
tujuan mempediiuat kapasitas komisikomisi
IIAM nasional di Asia-Pasifik
dalam mernajukan dan melindwgi hakhak
eJ