MD131

hukumPPATK melacak dugaantransaksi mencurigakansebesar miliaran rupiah direkening seorang anggotaDPR yang membidangimasalah haji.Tap/klik untuk berkomentarYusuf menjelaskan, selama melakukan auditbiaya perjalanan ibadah haji pada 2004-2012dengan total dana Rp 84 triliun, PPATK mengenduskejanggalan, yakni adanya aliran danakepada pihak ketiga dan sejumlah danadalam bentuk gelondongan. Misalnyaperuntukan dana US$ 13 juta gunamembayar pesawat. Namuntidak jelas berapa nilai pembayarandan berapa banyakpesawat yang digunakan.“Sumbernya ada yang darikickback dan untuk travel,”ujarnya.Kendati tak menemukankejanggalan di rekeningSuryadharma, PPATK berhasilmelacak dugaan transaksi mencurigakansebesar miliaran rupiah direkening seorang anggota Dewan PerwakilanRakyat yang membidangi masalah haji.Hal yang sama terendus di rekening seorangpejabat Kementerian Agama berinisial B, dengannilai transaksi lebih dari Rp 3 miliar serta direkening seorang pengusaha travel.Namun Yusuf menuturkan, lembaganya tidakbisa melakukan klarifikasi lebih jauh apakahtransaksi di rekening pejabat B, pengusahatravel berinisial H, dan politikus F tersebutberhubungan dengan dana abadi umat sertabiaya penyelenggaraan ibadah haji. “Kami tidaktahu, ini tugas KPK untuk mengklarifikasi,” ucapYusuf.Penyidik KPK, menurut juru bicara Johan Budi,memang masih mendalami dugaan aliran danamencurigakan di rekening B, H, dan F. Adapunsoal Anggito, komisi antirasuah itu baru akanmelakukan pemeriksaan dalam waktu dekat.Status Anggito juga masih saksi. “(Anggito) terlibatatau tidak, tergantung hasil pemeriksaan,”kata Johan.Meski masih berstatus saksi, Anggito mundurdari jabatannya sebagai Dirjen PenyelenggaraanHaji pada Jumat, 30 Mei lalu. Permohonanmundur telah diterima Presiden Yudhoyonomelalui Menteri Koordinator KesejahteraanRakyat Agung Laksono. “Beliau meminta persetujuanmundur karena kemungkinan sepertiyang diberitakan di media akan menghadapimasalah hukum,” kata Agung di Istana Cipanas,Majalah detik 2 - 8 juni 2014