seakan-kitorang-setengah-binatang

LAMPIRANkedaulatan, yang pertama diperbolehkan sedangkan yang terakhirdilarang. Ketika Indonesia mengesahkan Otonomi Khusus untuk Papuapada 2001, beberapa wilayah memberi warga Papua otonomi lebihbesar untuk memerintah. 53 Di bawah Presiden Abdurrahman Wahiddan Megawati, pengibaran bendera secara konsisten ditafsirkan sebagaiekspresi budaya. Namun, interpretasi selanjutnya membalik pola ini, dangaris antara budaya dan kedaulatan menjadi benar-benar kabur untukdipakai sebagai dasar persidangan. Di satu sisi Pasal Pembukaan Bab IIUU Otonomi Khusus secara eksplisit mengizinkan keberadaan benderaregional Papua—Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerahsebagai kebesaran dan panji agung serta simbol kultural keagungan jatidiri orang Papua dalam bentuk bendera daerah 54 —undang-undang jugamensyaratkan bahwa bendera tersebut tidak diposisikan sebagai simbolkedaulatan. 55 Tidak ada penjelasan bagaimana bendera bisa diposisikansebagai ekspresi budaya saja, dan bukan kedaulatan.b. Hukum InternasionalPenahanan Karma tergolong sewenang-wenang 56 , untuk menindaskebebasan seseorang sesuai Kategori II dan Kategori III berdasarkanklasifikasi kasus seperti definisi Pokja PBB. 57 Kasus ini memenuhi53 Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia No. 21/2001 tentang Otonomi KhususProvinsi Papua, bisa dilihat di http://www.papuaweb.org/goi/otsus/files/otsus-en.html.54 Id55 Id56 Pelanggaran kebebasan secara sewenang-wenang didefinisikan sebagai tiap―pelanggarankebebasan kecuali di ranah tersebut dan sejalan dengan prosedur yang diatur hukum.International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp.(No. 16), at 52U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, berlaku efektif 23 Maret 1976, di pasal9(1) [selanjutnya disingkat ICCPR]. Pelanggaran kebebasan semacam itu secara spesifik dilarangmenurut hukum internasional. Id. “Tak seorangpun boleh ditangkap sewenang-wenang, ditahan,atau dibuang. Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/810, dipasal 9 (1948) [selanjutnya disingkat UDHR]. “Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraanhanya bisa dijalankan jika memenuhi ketentuan hukum…”57 Kategori II pelanggaran kebebasan terjadi, “ketika pelanggaran kebebasan itu terkait denganpenerapan hak kemerdekaan yang diatur dalam pasal 7, 13, 14, 18, 19, 20, dan 21 UDHR dan,sejauh ini seperti yang diperhatikan pihak Negara, dalam pasal 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26, dan27 ICCPR. Office of the High Comm‘r for Human Rights, United Nations, Fact Sheet No. 26:The Working Group on Arbitrary Detention, pt. IV(B) [hereinafter Fact Sheet No. 26]. KategoriIII pelanggaran kebebasan terjadi, “ketika keseluruhan atau sebagian ketidakmauan mematuhinorma internasional terkait dengan hak atas persidangan adil, mengemuka dalam UDHR dandalam instrumen relevan yang diterima negara yang bersangkutan, sama kedudukannya seperti121