seakan-kitorang-setengah-binatang

SEAKAN KITORANG SETENGAH BINATANGpersyaratan Kategori II karena penangkapan dan penahanan Karmaterkait dengan hak dasarnya atas kebebasan berekspresi, berkumpuldan berserikat seperti dalam Pasal 19 dan 20 Deklarasi UniversalHak Asasi Manusia (UDHR), dan Pasal 19, 21 dan 22 dari KonvensiInternasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR). Kasus inimemenuhi persyaratan Kategori III karena Pemerintah Indonesia gagalmematuhi standar minimum internasional atas pengadilan yang adil.Ketika pemerintah mendakwa Karma, perlindungan dasar dalam Pasal9, 10 dan 11 UDHR dilanggar.Indonesia meneken ICCPR pada Februari 2006. Blak-blakan,Indonesia mengaku masih dalam proses harmonisasi hukum, khususnyahukum pidana, dengan komitmennya berdasarkan ICCPR. 58 Namun,Indonesia harus meratifikasi HAM dalam aturan internasional itu kedalam aturan negeri secara mandiri. 59Penahanan Karma melanggar komitmen Indonesia atas UDHR danICCPR. Meskipun Karma dihukum dan dipenjara sebelum Indonesiamenyetujui ICCPR, penahanan yang sedang berlangsung tetap melanggarketentuan UDHR, dan pemenjaraan dirinya pasca ditanda-tanganinyaICCPR gara-gara aksi yang dilindungi ICCPR jelas merupakanpelanggaran Konvensi tersebut. 60 Komentar umum Komite HAM PBBpoin 26 menyatakan bahwa hak-hak individu yang terkandung dalamICCPR menjadi hak warga negara perorangan sejak negara merekameneken ICCPR. Karenanya, tindakan selanjutnya yang ditujukanuntuk mencabut hak-hak itu dari individu tidak bisa dibenarkan. 61pelanggaran kebebasan berkarakter sewenang-wenang. Di luar itu, dalam membuat determinasiKategori III, Pokja akan mengacu prinsip Perlindungan Semua Pihak dari Berbagai Penahananatau Pemenjaran dan—jika sebuah Negara tergabung dalam ICCPR—pasal 9 serta 14 ICCPR.58 U.N. Human Rights Council, Rep. of the Working Group on the Universal Periodic ReviewIndonesia, A/HRC/8/23, halaman 6 (14 May 2008)59 Pasal 7 (2) UU No. 39/1999 tentang HAM, di http://asiapacificforum.net/members/apfmember-categories/full-members/indonesia/downloads/legal-framework/indonesiaact.pdf.60 Argument ini tidak berarti dan tak harus mensyaratkan ICCPR memiliki efek retroaktif.61 U.N. Human Rights Comm., General Comment 26 to the ICCPR, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1 (1997) (“Hak yang terpatri dalam Perjanjian milik rakyat yang hidup di wilayahnegara peserta. Komite HAM telah berulang-kali menegaskan pandangan itu, seperti terlihat daripraktiknya dalam rentang panjang, sehingga sekali rakyat mendapat perlindungan hak di bawahPerjanjian ini, perlindungan tersebut berlaku di wilayahnya dan terus menjadi bagian dari mereka,tidak peduli ada perubahan di Pemerintahan negara peserta, termasuk disintegrasi menjadi lebihdari satu negara atau keberlangsungan Negara atau tindakan dalam bentuk apapun di Negara122