seakan-kitorang-setengah-binatang

LAMPIRANPenahanan Karma pasca-persetujuan ICCPR tidak lagi bisa dibenarkan.Indonesia tidak menunjukkan upaya penumbuh-kembangan, deklarasi,atau pemahaman yang bisa mencegah terpangkasnya penerapan ICCPRuntuk warganya yang dipenjara, setelah meneken perjanjian itu denganundang-undang yang bertentangan dengan ICCPR. Selain itu, terlepasdari kewajiban ICCPR, penahanan tersebut jelas berada di bawahKategori II mandat Pokja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang.Saat ICCPR tidak berlaku, Pokja memakai UDHR sebagai acuan. 62Ketentuan utama hukum internasional yang dilanggar padapenangkapan, peradilan dan penahanan Karma adalah UDHR Pasal 9,10, 11, 19 dan 20, dan ICCPR Pasal 19(1), 19(2), 21 dan 22. PerlakuanKarma di penjara juga melanggar Pasal 22(2) Peraturan StandardMinimum PBB tentang Perlakuan Tahanan. 63(i) Pelanggaran Hak Kebebasan Berekspresi KarmaUDHR Pasal 19 mengatur “hak kebebasan berpendapat danberekspresi”, dan ICCPR Pasal 19 (1) menyatakan “hak memegangpendapat tanpa gangguan”. ICCPR Pasal 19 (2) juga menyebutkan bahwaTiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; mencakup kebebasanuntuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi danpemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan baiksecara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni, atau melaluimedia lain sesuai dengan keinginannya.Penangkapan, penahanan dan pemenjaraan Karma hanya karenapengibaran bendera melanggar Pasal 19 dari UDHR dan ICCPR.Sementara ICCPR Pasal 19 (3) menyatakan bahwa, selama dilindungihukum dan sepanjang diperlukan, pembatasan kebebasan berekspresidapat dikenakan pembatasan-untuk melindungi keamanan nasionalatau ketertiban umum tertentu. Karena pengakuannya atas ICCPR,Pemerintah Indonesia dalam hal ini belum membela tuduhanpelanggaran HAM. Bahkan jika dilakukan di sini, klaim tersebut akangagal di bawah interpretasi yang berlaku dan otoritatif atas pengecualianpeserta yang ditujukan untuk melepas rakyat tersebut dari hak yang telah dijamin Perjanjian”).62 Laporan Kunjungan Pokja, Lembaran Fakta No. 26, supra nota 40.63 Peraturan Standard Minimum PBB seputar Perlakuan terhadap Tahanan, 30 Agustus 1955.123