UU No. 17 Tahun 2007 - Website Jaringan Dokumentasi dan ...

- 10 -pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjaminketerkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaansumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan,dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.Rencana pembangunan jangka panjang nasional diwujudkan dalamvisi, misi dan arah pembangunan nasional yang mencerminkan citacitakolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategiuntuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita berbangsasebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terciptanya masyarakatyang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan. Bila visitelah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi,yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi inidijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunanjangka panjang nasional.Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikiryang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebihmenitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olahpikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis,individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggaranegara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetapmengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupuntujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanyarencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkandalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional adalahproduk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembagalembaganegara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasionalsesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerahdijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah.Mengingat RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJPDaerah, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah yangdisusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah(Musrenbangda).Rancangan RPJP Daerah hasil Musrenbangda dapat dikonsultasikandan dikoordinasikan dengan Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional (Bappenas). RPJP Daerah ini ditetapkan dengan PeraturanDaerah.Sedangkan . . .