UU No. 17 Tahun 2007 - Website Jaringan Dokumentasi dan ...

- 13 -beberapa penyelenggaraan negara tambahan, seperti Komisi Yudisial,Komisi Pemilihan Umum, serta beberapa Komisi lainnya. Adanya penataantersebut telah memberikan peluang ke arah terwujudnya pengawasan danpenyeimbangan (checks and balances) kekuasaan politik. Perubahan formatpolitik tersebut terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentangPemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunandan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.Sebagai negara yang baru beberapa tahun memasuki proses demokratisasi,proses penataan kelembagaan tidak jarang menimbulkan konflik-konflikkepentingan.2. Berkenaan dengan Pemilu, keberhasilan penting yang telah diraih adalahtelah dilaksanakannya pemilu langsung anggota DPR, DPD, dan DPRD,serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, aman, dandemokratis pada tahun 2004. Selain itu, pemilihan kepala daerah secaralangsung pun sudah mampu dilaksanakan secara baik di seluruh Indonesiasejak tahun 2005. Hal itu merupakan modal awal yang penting bagi lebihberkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya.3. Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula dengan terumuskannyaformat hubungan pusat-daerah yang baru. Akan tetapi, hal itu terlihatmasih berjalan pada konteks yang prosedural dan sifatnya masih belumsubstansial. Format yang sudah dibangun didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sertaUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang pada intinya lebihmendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan dan mengatur mengenai hubungan wewenang antarapemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota,serta hubungan antarpemerintah daerah. Dewasa ini, pelaksanaandesentralisasi dan otonomi daerah masih mengalami berbagaipermasalahan, antara lain disebabkan kurangnya koordinasi pusat-daerahdan masih belum konsistennya sejumlah peraturan perundangan, baikantardaerah maupun antara pusat dan daerah.4. Perkembangan demokrasi ditandai pula dengan adanya konsensusmengenai format baru hubungan sipil-militer yang menjunjung tinggisupremasi sipil dan hubungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) denganKepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait dengan kewenangan dalammelaksanakan sistem pertahanan dan keamanan dengan ditetapkannyaUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-UndangNomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-UndangNomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Meskipundemikian, format baru yang dihasilkan itu masih menghadapi persoalanmengenai . . .