UU No. 17 Tahun 2007 - Website Jaringan Dokumentasi dan ...

More documents

Recommendations

Info

- 8 -Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yangberkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupanmasyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugasmewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalamPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatanpembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkantingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhikebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasiyang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untukmencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalamPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting danmendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembaliberbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumberdaya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dankelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejarketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saingyang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagaipedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnyaotonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yangberkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangatdiperlukan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yangmemerintahkan penyusunan RPJP Nasional yang menganut paradigmaperencanaan yang visioner, maka RPJP Nasional hanya memuat arahansecara garis besar.Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. PelaksanaanRPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaanpembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangkamenengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMNasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJMNasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMNasional. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalammasing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, danprogram Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMNasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum,program . . .
- 9 -program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga,kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yangmencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arahkebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dankerangka pendanaan yang bersifat indikatif.RPJM sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam RencanaKerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunantahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional,rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaranperekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal,serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembagakewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yangbersifat indikatif.Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan danmenghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional,Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhirpemerintahannya diwajibkan menyusun RKP dan RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahunpertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya, yaitu pada tahun2010, 2015, 2020, dan 2025. Namun demikian, Presiden terpilihperiode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untukmenyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertamapemerintahannya yaitu tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025, melaluimekanisme perubahan APBN (APBN-P) sebagaimana diatur dalamUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan RAPBNsebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhanRPJPN adalah 2005-2025.Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJPNasional. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikutiperiodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerahtidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diaturdalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2005. Di samping itu, Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulansetelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalamUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional.Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undangtentang RPJP Nasional Tahun 2005–2025 adalah untuk: (a)mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaiantujuan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dansinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsipemerintah . . .
Page 1 and 2: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOM
Page 3 and 4: - 3 -3. Rencana Pembangunan Jangka
Page 5 and 6: - 5 -BAB IIIPENGENDALIAN DAN EVALUA
Page 7: - 7 -PENJELASANATASUNDANG-UNDANG RE
Page 11 and 12: - 11 -Sedangkan RPJM Daerah merupak
Page 13 and 14: Ayat (2)- 13 -Pemerintah Daerah ada
Page 15 and 16: LAMPIRANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDO
Page 17 and 18: - 2 -Dasar Negara Republik Indonesi
Page 19 and 20: - 4 -I.5 TATA URUTRencana Pembangun
Page 21 and 22: - 6 -4. Status kesehatan masyarakat
Page 23 and 24: - 8 -mengalami kontraksi sekitar 13
Page 25 and 26: - 10 -1. Pengembangan prasarana pen
Page 27 and 28: - 12 -investasi dan pengelolaan pen
Page 29 and 30: - 14 -mengenai pelaksanaannya yang
Page 31 and 32: - 16 -menegakkan kedaulatan NKRI se
Page 33 and 34: - 18 -bencana alam. Selain itu, ser
Page 35 and 36: - 20 -masyarakat di perkotaan karen
Page 37 and 38: - 22 -Kondisi tersebut perlu dimanf
Page 39 and 40: - 24 -regional di kawasan Asia Timu
Page 41 and 42: - 26 -Peningkatan kemampuan kelemba
Page 43 and 44: - 28 -sehingga sasaran tercapainya
Page 45 and 46: - 30 -F. Pertahanan Keamanan1. Peru
Page 47 and 48: - 32 -e-procurement, e-business dan
Page 49 and 50: - 34 -sumber daya kelautan untuk pe
Page 51 and 52: - 36 -BAB IIIVISI DAN MISI PEMBANGU
Page 53 and 54: - 38 -keterpaduan antarsektor, teru
Page 55 and 56: - 40 -5. Mewujudkan pemerataan pemb
Page 57 and 58: - 42 -industri manufaktur yang berd
Page 59 and 60:
- 44 -G. Terwujudnya Indonesia seba
Page 62 and 63:
- 47 -3. Pembangunan pendidikan dan
Page 64 and 65:
- 49 -dengan mengutamakan kelompok
Page 66 and 67:
- 51 -17. Pembangunan industri diar
Page 68 and 69:
- 53 -bank dan non-bank dalam penda
Page 70 and 71:
- 55 -30. Pembangunan transportasi
Page 72 and 73:
- 57 -33. Pembangunan dan penyediaa
Page 74 and 75:
- 59 -yang tegas terhadap pentingny
Page 76 and 77:
- 61 -Aparatur hukum dalam melaksan
Page 78 and 79:
- 63 -4. Postur dan struktur pertah
Page 80 and 81:
- 65 -ketertiban dalam bentuk kerja
Page 82 and 83:
- 67 -pembangunan yang perlu dilaku
Page 84 and 85:
- 69 -16. Dalam rangka pembangunan
Page 86 and 87:
- 71 -tak terbarukan pemanfaatannya
Page 88 and 89:
- 73 -diperlukan tata ruang wilayah
Page 90 and 91:
- 75 -4. Melakukan upaya pengamanan
Page 92 and 93:
- 77 -periode berikutnya dalam rang
Page 94 and 95:
- 79 -IV.2.2 RPJM ke-2 (2010 - 2014
Page 96 and 97:
- 81 -sejalan dengan makin mantapny
Page 98 and 99:
- 83 -meningkat dan meratanya akses
show all

UU No. 17 Tahun 2007 - Website Jaringan Dokumentasi dan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?