UU No. 17 Tahun 2007 - Website Jaringan Dokumentasi dan ...

- 15 -kekuatan dan keunggulan komparatif sebagai potensi untuk membangunkepemimpinan Indonesia pada tataran global melalui inisiatif dankontribusi pemikiran komitmen Indonesia pada terbentuknya tatananhubungan internasional yang lebih adil, damai dan berimbang, sertamenolak unilateralisme.7. Bagi Indonesia, sebagai negara yang baru membangun demokrasi, pilihankebijakan luar negeri tidak lagi semata-mata menyangkut perspektif luarnegeri yang berdiri sendiri. Pertautan dinamika internasional dan domestikcenderung makin mewarnai proses penentuan kebijakan luar negeri.Walaupun demikian, satu hal prinsip yang tetap tidak boleh diabaikan,yakni seluruh proses perumusan kebijakan luar negeri ditujukan bagipemenuhan kepentingan nasional Indonesia dalam berbagai bidang. Dalamrangka pelaksanaan kebijakan luar negeri yang berorientasi kepadakepentingan nasional, Indonesia berupaya untuk memperkuat kelembagaanregional di tengah kecenderungan menguatnya unilateralisme.8. Dengan pesatnya perkembangan globalisasi, maka dalam mengembangkankehidupan politik demokratis yang berlandaskan hukum, faktorperkembangan pasar dunia mendapatkan perhatian yang lebih khususkarena akan sangat memengaruhi hubungan yang dinamis antara negaradan masyarakat. Dengan demikian, selain faktor negara dan masyarakat,faktor pasar makin tidak mungkin untuk diabaikan begitu saja.F. Pertahanan Keamanan1. Upaya pertahanan dan keamanan negara telah memberikan kontribusi bagipembentukan NKRI dan penyelenggaraan pembangunan dalam upayapencapaian cita-cita negara, seperti yang tercantum dalam pembukaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalamperjalanan sejarah bangsa dan dalam setiap dinamika arah dan kebijakanpolitik negara, sistem pertahanan rakyat semesta terbukti telah menjadisistem yang mampu menegakkan kedaulatan NKRI serta menjaga keutuhanwilayah dan keselamatan bangsa.2. Pada masa masyarakat dan bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan denganpenyelenggaraan pembangunan, sistem politik telah menjadikan dwifungsiABRI sebagai bagian dari sistem pertahanan rakyat semesta. Pada awalnyadwifungsi ABRI ini mampu menciptakan stabilitas nasional yangmerupakan prasyarat pembangunan. Walaupun demikian, dalamperkembangannya pelaksanaan dwifungsi tersebut berdampak tidakmenguntungkan bagi profesionalisme TNI dan Polri serta bersifatkontraproduktif bagi dinamika masyarakat keseluruhan. Pelaksanaanfungsi sosial dan politik tersebut merupakan salah satu faktor yangmenyebabkan strategi, teknologi, dan pembiayaan pertahanan-keamanantidak terarah pada pembentukan kekuatan pertahanan minimal untukmenegakkan . . .