UU No. 17 Tahun 2007 - Website Jaringan Dokumentasi dan ...

- 17 -Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 membawa perubahan mendasar di bidang kekuasaankehakiman dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang mempunyaihak menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan Komisi Judisial yang akan melakukanpengawasan terhadap sikap tindak dan perilaku hakim. Peningkatankemandirian hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004tentang Kekuasaan Kehakiman membawa perubahan bagi terselenggaranyacheck and balances dalam penyelenggaraan negara dengan beralihnyakewenangan administratif, organisasi, dan keuangan lembaga peradilankepada Mahkamah Agung. Peningkatan kemandirian tidak berarti lepasdari kontrol dan pengawasan. Dengan dibentuknya Komisi Judisial yangkomposisi keanggotaannya cukup representatif, pengawasan dan kontrolterhadap kemandirian lembaga peradilan dan pembentukan sistem hukumnasional dapat dilakukan agar lebih berhasil guna, sehinggapenyelenggaraan fungsi negara di bidang hukum dapat dilakukan secaralebih efektif dan efisien. Ketiga, pelibatan seluruh komponen masyarakatyang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukansistem hukum nasional yang dicita-citakan.2. Hingga saat ini, pelaksanaan program pembangunan aparatur negaramasih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan negaradan pemerintahan. Permasalahan tersebut, antara lain masih terjadinyapraktik-praktik penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN danbelum terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat,murah, manusiawi, dan berkualitas. Upaya yang sungguh-sungguh untukmemberantas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publiksebenarnya telah banyak dilakukan. Walaupun demikian, hasil yangdicapai belum cukup menggembirakan. Kelembagaan pemerintah, baik dipusat maupun di daerah, masih belum terlihat efektif dalam membantupelaksanaan tugas dan sistem manajemen pemerintahan juga belum efisiendalam menghasilkan dan menggunakan sumber-sumber daya. Upayaupayauntuk meningkatkan profesionalisme birokrasi masih belumsepenuhnya dapat teratasi mengingat keterbatasan dana pemerintah.H. Wilayah dan Tata Ruang1. Tata ruang Indonesia saat ini dalam kondisi krisis. Krisis tata ruang terjadikarena pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih seringdilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang, tidak mempertimbangkankeberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta tidak memerhatikankerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Keinginan untukmemperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkankeinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihansehingga menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam danlingkungan hidup, serta memperbesar risiko timbulnya korban akibatbencana . . .