UU No. 17 Tahun 2007 - Website Jaringan Dokumentasi dan ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2007TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONALTAHUN 2005 – 2025DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMenimbang : a. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkanterjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan,yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis BesarHaluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunanrencana pembangunan nasional;b. bahwa Indonesia memerlukan perencanaanpembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritaspembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukansecara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil danmakmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;c. bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional mengamanatkan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional yang ditetapkan dengan Undangundang;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlumembentuk Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional 2005 – 2025 dengan Undang-Undang;Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18A,Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal33, Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;2. Undang-Undang . . .

- 2 -2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPNasional adalah dokumen perencanaan pembangunannasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitungsejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPDaerah adalah dokumen perencanaan pembangunandaerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitungsejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.3. Rencana . . .

- 3 -3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yangselanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumenperencanaan pembangunan nasional untuk periode 5(lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009,RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional IIITahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yangselanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumenperencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5(lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi,misi, dan program kepala daerah dengan berpedomanpada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.BAB IIPROGRAM PEMBANGUNAN NASIONALPasal 2(1) Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.(2) Rincian dari program pembangunan nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat padaLampiran Undang-Undang ini.Pasal 3RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuandibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantumdalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenapbangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, danikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalambentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.Pasal 4 . . .

- 4 -Pasal 4(1) RPJP Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiranmerupakan satu kesatuan dan bagian yang tidakterpisahkan dari Undang-Undang ini.(2) RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasionalyang memuat Visi, Misi dan Program Presiden.Pasal 5(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunandan untuk menghindarkan kekosongan rencanapembangunan nasional, Presiden yang sedangmemerintah pada tahun terakhir pemerintahannyadiwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP)untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presidenberikutnya.(2) RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)digunakan sebagai pedoman untuk menyusun AnggaranPendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periodePemerintahan Presiden berikutnya.Pasal 6(1) RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yangmemuat visi, misi, dan arah Pembangunan JangkaPanjang Daerah.(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yangmemuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.(3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.BAB III . . .

- 5 -BAB IIIPENGENDALIAN DAN EVALUASIPasal 7(1) Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasipelaksanaan RPJP Nasional.(2) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian danevaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaanrencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.BAB IVKETENTUAN PERALIHANPasal 8(1) Ketentuan mengenai RPJM Nasional yang telah adamasih tetap berlaku sejak tanggal pengundanganUndang-Undang ini.(2) RPJP Daerah yang telah ada masih tetap berlaku danwajib disesuaikan dengan RPJP Nasional ini palinglambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.(3) RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku danwajib disesuaikan dengan RPJP Daerah yang telahdisesuaikan dengan RPJP Nasional paling lambat 6(enam) bulan.BAB VKETENTUAN PENUTUPPasal 9Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar . . .

- 6 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakarta,pada tanggal 5 Februari 2007PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakarta,pada tanggal 5 Februari 2007MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdHAMID AWALUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 33Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RIKepala Biro Peraturan Peundang-undanganBidang Perekonomian dan Industri,MUHAMMAD SAPTA MURTI

- 7 -PENJELASANATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2007TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONALTAHUN 2005 – 2025I. UMUMNegara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari tujuh belas ribuanpulau, beraneka suku bangsa dan adat istiadat namun satu tujuandan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-citatersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secaralebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut.Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam PembukaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia dan untuk memajukan kesejateraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertibandunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dankeadilan sosial.Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah mengisikemerdekaan dengan berbagai pembangunan secara menyeluruhsejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus1945. Berbagai pengalaman berharga diperoleh selama mengisikemerdekaan tersebut dan menjadi pelajaran berharga untukmelangkah menuju masa depan yang lebih baik.Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuandibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalamPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional.Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanyamemuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yangcukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.Pembangunan . . .

- 8 -Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yangberkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupanmasyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugasmewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalamPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatanpembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkantingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhikebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasiyang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untukmencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalamPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting danmendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembaliberbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumberdaya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dankelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejarketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saingyang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagaipedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnyaotonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yangberkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangatdiperlukan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yangmemerintahkan penyusunan RPJP Nasional yang menganut paradigmaperencanaan yang visioner, maka RPJP Nasional hanya memuat arahansecara garis besar.Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. PelaksanaanRPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaanpembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangkamenengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMNasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJMNasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMNasional. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalammasing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, danprogram Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMNasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum,program . . .

- 9 -program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga,kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yangmencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arahkebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dankerangka pendanaan yang bersifat indikatif.RPJM sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam RencanaKerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunantahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional,rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaranperekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal,serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembagakewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yangbersifat indikatif.Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan danmenghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional,Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhirpemerintahannya diwajibkan menyusun RKP dan RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahunpertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya, yaitu pada tahun2010, 2015, 2020, dan 2025. Namun demikian, Presiden terpilihperiode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untukmenyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertamapemerintahannya yaitu tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025, melaluimekanisme perubahan APBN (APBN-P) sebagaimana diatur dalamUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan RAPBNsebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhanRPJPN adalah 2005-2025.Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJPNasional. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikutiperiodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerahtidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diaturdalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2005. Di samping itu, Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulansetelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalamUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional.Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undangtentang RPJP Nasional Tahun 2005–2025 adalah untuk: (a)mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaiantujuan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dansinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsipemerintah . . .

- 10 -pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjaminketerkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaansumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan,dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.Rencana pembangunan jangka panjang nasional diwujudkan dalamvisi, misi dan arah pembangunan nasional yang mencerminkan citacitakolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategiuntuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita berbangsasebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terciptanya masyarakatyang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan. Bila visitelah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi,yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi inidijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunanjangka panjang nasional.Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikiryang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebihmenitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olahpikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis,individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggaranegara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetapmengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupuntujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanyarencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkandalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional adalahproduk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembagalembaganegara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasionalsesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerahdijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah.Mengingat RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJPDaerah, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah yangdisusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah(Musrenbangda).Rancangan RPJP Daerah hasil Musrenbangda dapat dikonsultasikandan dikoordinasikan dengan Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional (Bappenas). RPJP Daerah ini ditetapkan dengan PeraturanDaerah.Sedangkan . . .

- 11 -Sedangkan RPJM Daerah merupakan visi dan misi Kepala Daerahterpilih. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerahsesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM Nasionaldan RPJP Daerah dapat disusun terlebih dahulu denganmengesampingkan RPJP Nasional sebagai pedoman.RPJM Nasional tahun 2004-2009 sudah ditetapkan terlebih dahuludengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 sebelum Undang-Undang ini ditetapkan, sesuai dengan Pasal 34 Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004.Sebelum Undang-Undang ini ditetapkan, beberapa daerah telahmenetapkan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Undang-Undang initetap mengakui keberadaan RPJP Daerah dan RPJM Daerah tersebut.Namun demikian, Undang-Undang ini memberikan batasan waktubagi Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan RPJP Daerah danRPJM Daerah sesuai dengan RPJP Nasional menurut Undang-Undang ini.Undang-Undang tentang RPJP Nasional 2005–2025 terdiri dari 5 babdan 9 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatanRPJP Nasional, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPNasional dan RPJP Daerah, dan ruang untuk melakukan penyesuaianterhadap RPJM Nasional dan RPJP Daerah yang telah ada denganberlakunya Undang-Undang tentang RPJP Nasional 2005 – 2025 sertaLampiran yang merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dariUndang-Undang tentang RPJP Nasional 2005–2025 yang berisi Visi,Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup Jelas.Pasal 2Cukup Jelas.Pasal 3Cukup Jelas.Pasal 4 . . .

- 12 -Pasal 4Cukup Jelas.Pasal 5Yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalahRKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025.Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerakyang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahunpertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN(APBN-P).Pasal 6Ayat (1)Maksud dari RPJP Daerah mengacu kepada RPJP Nasionalbukan untuk membatasi kewenangan daerah, tetapi agarterdapat acuan yang jelas, sinergi, dan keterkaitan dari setiapperencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkankewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan platformRPJP Nasional. RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut olehKepala Daerah berdasarkan visi dan misi dirinya yangdiformulasikan dalam bentuk RPJM Daerah.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 7Ayat (1)Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasionaldilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaanRPJP Nasional dari masing-masing pimpinankementerian/lembaga.Ayat (2) . . .

Ayat (2)- 13 -Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi,Kabupaten/Kota.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukanoleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.Ayat (3)Pasal 8Cukup jelas.Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Untuk mengakomodasi RPJP Daerah yang telah ada, danmengingat RPJP Daerah harus mengacu pada RPJP Nasional,maka RPJP Daerah baik substansi dan jangka waktunya perludisesuaikan dengan RPJP Nasional.Ayat (3)Untuk mengakomodasi RPJM Daerah yang telah ada agarsesuai dengan RPJP Daerah yang telah disesuaikan denganRPJP Nasional, maka RPJM Daerah substansinya perludisesuaikan dengan RPJP Daerah tanpa harus menyesuaikankurun waktu RPJM Daerah dengan RPJP Daerah maupunRPJM Nasional. Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaanpemilihan kepala daerah yang berbeda-beda tiap daerah.Pasal 9Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4700

DAFTAR ISIBAB I PENDAHULUAN 11.1 Pengantar ………………………………………………………………... 11.2 Pengertian ………………………………………………………………... 31.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………...... 31.4 Landasan ………………………………………………………………... 31.5 Tata Urut ………………………………………………………………... 4BAB II KONDISI UMUM 5II.1 Kondisi Pada Saat Ini ………………………………………………...... 5II.2 Tantangan …………………………………………………..................... 21II.3 Modal Dasar ………………………………………………….................. 34BAB IIIVISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN2005–2025 36BAB IVARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG TAHUN 2005–2025 41IV.1 Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 .……….. 45IV.1.1 Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Bermoral,Beretika, Berbudaya, dan Beradab …………………………………… 45IV.1.2 Mewujudkan Bangsa yang Berdaya-saing ….…………………….... 46IV.1.3 Mewujudkan Indonesia yang Demokratis Berlandaskan Hukum 57IV.1.4 Mewujudkan Indonesia yang Aman, Damai dan Bersatu ……….. 62IV.1.5 Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata danBerkeadilan ………………………………………………………………… 65IV.1.6 Mewujudkan Indonesia yang Asri dan Lestari ………………… 70IV.1.7 Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yangMandiri, Maju, Kuat dan Berbasiskan Kepentingan Nasional …. 74IV.1.8 Mewujudkan Indonesia yang Berperan Aktif dalam PergaulanInternasional ……………………………………………………………….. 75IV.2 Tahapan dan Skala Prioritas …………………………………………… 76IV.2.1 RPJM ke-1 (2005–2009) .………………………………………………… 77IV.2.2 RPJM ke-2 (2010–2014) …………………………………………………. 79IV.2.3 RPJM ke-3 (2015–2019) …………………………………………………. 80IV.2.4 RPJM ke-4 (2020–2024) …………………………………………………. 82BAB V PENUTUP 84

LAMPIRANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2007TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG NASIONAL TAHUN 2005–2025

- 1 -BAB IPENDAHULUANI.1 PENGANTAR1. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah mengisikemerdekaan selama 60 tahun sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalamera dua puluh tahun pertama setelah kemerdekaan (1945–1965), bangsaIndonesia mengalami berbagai ujian yang sangat berat. Indonesia telahberhasil mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatannegara. Persatuan dan kesatuan bangsa berhasil pula dipertahankandengan meredam berbagai benih pertikaian, baik pertikaian bersenjatamaupun pertikaian politik diantara sesama komponen bangsa. Pada masaitu para pemimpin bangsa berhasil menyusun rencana pembangunannasional. Namun, suasana yang penuh ketegangan dan pertikaian telahmenyebabkan rencana-rencana tersebut tidak dapat terlaksana denganbaik.2. Selanjutnya pada kurun waktu 1969–1997 bangsa Indonesia berhasilmenyusun rencana pembangunan nasional secara sistematis melaluitahapan lima tahunan. Pembangunan tersebut merupakan penjabaran dariGaris-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memberikan arah danpedoman bagi pembangunan negara untuk mencapai cita-cita bangsasebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Tahapan pembangunan yangdisusun dalam masa itu telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu prosespembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraanrakyat, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial.Proses pembangunan pada kurun waktu tersebut sangat berorientasi padaoutput dan hasil akhir. Sementara itu, proses dan terutama kualitasinstitusi yang mendukung dan melaksanakan tidak dikembangkan danbahkan ditekan secara politis sehingga menjadi rentan terhadappenyalahgunaan dan tidak mampu menjalankan fungsinya secaraprofesional. Ketertinggalan pembangunan dalam sistem dan kelembagaanpolitik, hukum, dan sosial menyebabkan hasil pembangunan menjaditimpang dari sisi keadilan dan dengan sendirinya mengancamkeberlanjutan proses pembangunan itu sendiri.3. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang berkembang menjadi krisismultidimensi, yang selanjutnya berdampak pada perubahan (reformasi) diseluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasitersebut memberikan semangat politik dan cara pandang baru sebagaimanatercermin pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Perubahan substansial dalam Undang-UndangDasar . . .

- 2 -Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terkait denganperencanaan pembangunan adalah a) Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR) tidak diamanatkan lagi untuk menetapkan Garis-garis Besar HaluanNegara (GBHN); b) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangansecara langsung oleh rakyat; dan c) desentralisasi dan penguatan otonomidaerah.4. Tidak adanya GBHN akan mengakibatkan tidak adanya lagi rencanapembangunan jangka panjang pada masa yang akan datang. Pemilihansecara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Presiden dan calonWakil Presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunanpada saat berkampanye. Keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkanketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan Presiden danWakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya.Desentralisasi dan penguatan otonomi daerah berpotensi mengakibatkanperencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara daerah yang satudengan daerah yang lainnya serta antara pembangunan daerah danpembangunan secara nasional.5. Untuk itu, seluruh komponen bangsa sepakat menetapkan sistemperencanaan pembangunan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang didalamnya diatur perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah(5 tahun), dan pembangunan tahunan.6. Belajar dari pengalaman masa lalu dengan mempertimbangkan perubahanperubahanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945diperlukan perencanaan pembangunan jangka panjang untuk menjagapembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan dan citacitabernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu (1) melindungi segenapbangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukankesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikutmenciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuanpembangunan nasional tersebut perlu ditetapkan visi, misi, dan arahpembangunan jangka panjang Indonesia.7. Berbagai pengalaman yang didapatkan selama 60 tahun mengisikemerdekaan merupakan modal yang berharga dalam melangkah ke depanuntuk menyelenggarakan pembangunan nasional secara menyeluruh,bertahap, dan berkelanjutan dalam wadah Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.I.2. PENGERTIAN . . .

- 3 -I.2 PENGERTIANRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumenperencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuandibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalamPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hinggatahun 2025.I.3 MAKSUD DAN TUJUANRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025,selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaanpembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikanarah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah,masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuannasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakatibersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunanbersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.I.4 LANDASANLandasan idiil RPJP Nasional adalah Pancasila dan landasan konstitusionalUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkanlandasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundangundanganyang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, yaitu:1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NomorVII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.I.5. TATA URUT . . .

- 4 -I.5 TATA URUTRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025disusun dalam tata urut sebagai berikut:Bab IBab IIPendahuluan.Kondisi Umum.Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025.Bab IVBab VArah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka PanjangTahun 2005–2025.Penutup.

- 5 -BAB IIKONDISI UMUMII.1 KONDISI PADA SAAT INIPembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telahmenunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yangmeliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmupengetahuan dan teknologi (iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukumdan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana danprasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pulatantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu,masih diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan nasional 20tahun ke depan.A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama1. Pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan terkait erat dengankualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Kondisi kehidupanmasyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umurpenduduk serta kualitas penduduk, seperti pendidikan, kesehatan, danlingkungan.2. Di bidang kependudukan, upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhanpenduduk harus terus menerus dilakukan sehingga dari waktu ke waktulaju pertumbuhan penduduk telah dapat diturunkan.3. Upaya untuk membangun kualitas manusia tetap menjadi perhatianpenting. Sumber daya manusia (SDM) merupakan subjek dan sekaligusobjek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak didalam kandungan hinggá akhir hayat. Kualitas SDM menjadi makin baikyang, antara lain, ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunanmanusia (IPM) Indonesia menjadi 0,697 pada tahun 2003 (HumanDevelopment Report, 2005). Secara rinci nilai tersebut merupakan kompositdari angka harapan hidup saat lahir (66,8 tahun), angka melek aksarapenduduk usia 15 tahun ke atas (87,9 persen), angka partisipasi kasarjenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi (66 persen), danproduk domestik bruto (PDB) per kapita yang dihitung berdasarkan paritasdaya beli (purchasing power parity) sebesar US $3.361. Indekspembangunan manusia (IPM) Indonesia menempati urutan ke-110 dari 177negara.4. Status . . .

- 6 -4. Status kesehatan masyarakat Indonesia secara umum masih rendah danjauh tertinggal dibandingkan dengan kesehatan masyarakat negara-negaraASEAN lainnya, yang ditandai, antara lain, dengan masih tingginya angkakematian ibu melahirkan, yaitu 307 per 100 ribu kelahiran hidup (SurveiDemografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI, 2002–2003), tingginya angkakematian bayi dan balita. Selain itu, gizi kurang terutama pada balita masihmenjadi masalah besar dalam upaya membentuk generasi yang mandiridan berkualitas.5. Taraf pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang, antaralain, diukur dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15tahun ke atas, meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yangtelah menamatkan pendidikan jenjang SMP/MTs ke atas; meningkatnyarata-rata lama sekolah; dan meningkatnya angka partisipasi sekolah untuksemua kelompok usia. Walaupun demikian, kondisi tersebut belummemadai untuk menghadapi persaingan global yang makin ketat padamasa depan. Hal tersebut diperburuk oleh tingginya disparitas tarafpendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kayadan miskin, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antardaerah, dandisparitas gender.6. Pemberdayaan perempuan dan anak, telah menunjukkan peningkatan yangtercermin dari peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, tetapibelum di semua bidang pembangunan. Di samping itu, partisipasi pemudadalam pembangunan juga makin membaik seiring dengan budaya olahragayang meluas di kalangan masyarakat. Taraf kesejahteraan sosialmasyarakat cukup memadai sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan,pelayanan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentantermasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) danpecandu narkotik dan obat-obat terlarang.7. Pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandaidengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman budaya,pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalahtanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antarbudaya.Namun, di sisi lain upaya pembangunan jatidiri bangsa Indonesia, sepertipenghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial,kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan makin memudar. Haltersebut, disebabkan antara lain, karena belum optimalnya upayapembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin,lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya globalyang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebihsesuai dengan karakter bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial danekonomi masyarakat.8. Dalam . . .

- 7 -8. Dalam bidang agama, kesadaran melaksanakan ajaran agama dalammasyarakat tampak beragam. Pada sebagian masyarakat, kehidupanberagama belum menggambarkan penghayatan dan penerapan nilai-nilaiajaran agama yang dianutnya. Kehidupan beragama pada masyarakat itumasih pada tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada substansinilai-nilai ajaran agama. Akan tetapi, ada pula sebagian masyarakat yangkehidupannya sudah mendekati, bahkan sesuai dengan ajaran agama.Dengan demikian, telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemukaagama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan internal danantarumat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. Namun,upaya membangun kerukunan intern dan antarumat beragama belum jugaberhasil dengan baik, terutama di tingkat masyarakat. Ajaran agamamengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi, dan dorongan mencapaikemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampumenggerakkan masyarakat untuk membangun. Selain itu, pesan-pesanmoral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupansehari-hari.B. Ekonomi1. Menjelang timbulnya krisis ekonomi pada tahun 1997, pembangunanekonomi sesungguhnya sedang dalam optimisme yang tinggi sehubungandengan keberhasilan pencapaian pembangunan jangka panjang pertama.Namun, berbagai upaya perwujudan sasaran pembangunan praktis terhentiakibat krisis yang melumpuhkan perekonomian nasional. Rapuhnyaperekonomian di negara-negara kawasan Asia Tenggara menunjukkanbahwa pondasi ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara,termasuk Indonesia belum kuat menahan gejolak eksternal. Pertumbuhancukup tinggi yang berhasil dipertahankan cukup lama lebih banyakdidorong oleh peningkatan akumulasi modal, tenaga kerja dan pengurasansumber daya alam daripada peningkatan dalam produktivitasperekonomian secara berkelanjutan. Dari krisis tersebut terangkatkelemahan mendasar bahwa kemajuan selama ini belum diikuti olehpeningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi yangakhirnya meruntuhkan kepercayaan para pelaku, baik di dalam maupun diluar negeri. Oleh karena itu, di samping rentan terhadap gangguaneksternal, struktur perekonomian seperti itu akan sulit berkembang jikadihadapkan pada kondisi persaingan yang lebih ketat, baik padapemasaran hasil produksi maupun pada peningkatan investasi, dalam eraperekonomian dunia yang makin terbuka.2. Krisis tahun 1997 telah meruntuhkan pondasi perekonomian nasional.Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun nilai tukar merosot drastismencapai sekitar Rp15.000,00 per US $ 1. Implikasinya, utang pemerintahdan swasta membengkak dan mengakibatkan permintaan agregat domestikterus menurun sampai dengan pertengahan 1998. Akibatnya, PDBmengalami . . .

- 8 -mengalami kontraksi sekitar 13 persen pada tahun tersebut. Banyaknyaperusahaan yang bangkrut mengakibatkan jumlah pengangguranmeningkat tajam hampir tiga kali lipat, yaitu sekitar 14,1 juta orang;jumlah masyarakat miskin meningkat hampir dua kali lipat, dari sekitar 28juta orang pada tahun 1996 menjadi sekitar 53 juta orang pada tahun1998. Hingga tahun 2004, angka kemiskinan masih tinggi (sekitar 30 jutajiwa) dan jumlah pengangguran masih sekitar 10 juta jiwa.3. Dengan berbagai program penanganan krisis yang diselenggarakan selamaperiode transisi politik, kondisi mulai membaik sejak tahun 2000.Perbaikan kondisi tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagaiberikut. Defisit anggaran negara turun dari 3,9 persen PDB pada tahun1999/2000 menjadi 1,1 persen PDB pada tahun 2004, stok utangPemerintah/PDB dapat ditekan di bawah 60 persen, dan cadangan devisaterus meningkat dalam empat tahun terakhir menjadi USD 35,4 miliar padatahun 2004. Nilai tukar dapat distabilkan pada tingkat sekitar Rp9.000,00per US $ 1 dan inflasi ditekan di angka sekitar 6,0 persen pada tahun 2004.Terkendalinya nilai tukar dan laju inflasi tersebut memberikan ruang gerakbagi kebijakan moneter untuk secara bertahap menurunkan suku bungaSertifikat Bank Indonesia (SBI). Penurunan suku bunga SBI tersebut diikutipenurunan suku bunga simpanan perbankan secara signifikan, tetapibelum sepenuhnya diikuti oleh penurunan suku bunga kredit perbankan.Meskipun belum optimal, penurunan suku bunga itu telah dimanfaatkanoleh perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit, memperkuatstruktur permodalan, dan meningkatkan penyaluran kredit, terutama yangberjangka waktu relatif pendek. Di sektor riil, kondisi yang stabil tersebutmemberikan kesempatan kepada dunia usaha untuk melakukanrestrukturisasi keuangan secara internal.4. Berbagai kinerja di atas telah berhasil memperbaiki stabilitas ekonomimakro. Walaupun demikian, kinerja tersebut belum mampu memulihkanpertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti sebelum krisis. Hal tersebutkarena motor pertumbuhan masih mengandalkan konsumsi. Sektorproduksi belum berkembang karena sejumlah permasalahan berkenaandengan tidak kondusifnya lingkungan usaha, yang menyurutkan gairahinvestasi, di antaranya praktik ekonomi biaya tinggi, termasuk praktikkorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta berbagai aturan yang terkaitdengan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, sulitnya pemulihan sektorinvestasi dan ekspor juga disebabkan oleh lemahnya daya saing nasional,terutama dengan makin ketatnya persaingan ekonomi antarnegara.Lemahnya daya saing tersebut, juga diakibatkan oleh rendahnyaproduktivitas SDM serta rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi didalam proses produksi. Permasalahan lain yang juga punya pengaruh kuatialah terbatasnya kapasitas infrastruktur di dalam mendukung peningkatanefisiensi distribusi. Penyelesaian yang berkepanjangan dari semuapermasalahan sektor riil di atas akan mengganggu kinerja kemajuan danketahanan . . .

- 9 -ketahanan perekonomian nasional, yang pada gilirannya dapat mengurangikemandirian bangsa.5. Walaupun secara bertahap berkurang, jumlah penduduk miskin masihcukup tinggi, baik di kawasan perdesaan maupun di perkotaan, terutamapada sektor pertanian dan kelautan. Oleh karena itu, kemiskinan masihmenjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun yang akandatang. Luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budayamasyarakat menyebabkan masalah kemiskinan di Indonesia menjadisangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalamankemiskinan yang berbeda. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi,karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karenajuga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadimiskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalampemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang ataukelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi1. Kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptekmengalami peningkatan. Berbagai hasil penelitian, pengembangan, danrekayasa teknologi telah dimanfaatkan oleh pihak industri danmasyarakat. Jumlah publikasi ilmiah terus meningkat meskipun tergolongmasih sangat rendah di tingkat internasional. Hal itu mengindikasikanpeningkatan kegiatan penelitian, transparansi ilmiah, dan aktivitasdiseminasi hasil penelitian dan pengembangan.2. Walaupun demikian, kemampuan nasional dalam penguasaan danpemanfaatan iptek dinilai masih belum memadai untuk meningkatkandaya saing. Hal itu ditunjukan, antara lain, oleh masih rendahnyasumbangan iptek di sektor produksi, belum efektifnya mekanismeintermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budayaiptek di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya iptek.D. Sarana dan PrasaranaKondisi sarana dan prasarana di Indonesia saat ini masih ditandai olehrendahnya aksesibilitas, kualitas, ataupun cakupan pelayanan. Akibatnya,sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya dapat menjadi tulangpunggung bagi pembangunan sektor riil termasuk dalam rangka mendukungkebijakan ketahanan pangan di daerah, mendorong sektor produksi, sertamendukung pengembangan wilayah.1. Pengembangan . . .

- 10 -1. Pengembangan prasarana penampung air, seperti waduk, embung, danau,dan situ, masih belum memadai sehingga belum dapat memenuhipenyediaan air untuk berbagai kebutuhan, baik pertanian, rumah tangga,perkotaan, maupun industri terutama pada musim kering yang cenderungmakin panjang di beberapa wilayah sehingga mengalami krisis air.Dukungan prasarana irigasi yang mengalami degradasi masih belum dapatdiandalkan karena hanya mengandalkan sekitar 10 persen jaringan irigasiyang pasokan airnya relatif terkendali karena berasal dari bangunanbangunanpenampung air, dan sisanya hanya mengandalkan ketersediaanair di sungai. Selain itu, laju pengembangan sarana dan prasaranapengendali daya rusak air juga masih belum mampu mengimbangi lajudegradasi lingkungan penyebab banjir sehingga bencana banjir masihmenjadi ancaman bagi banyak wilayah. Sejalan dengan perkembanganekonomi wilayah, banyak daerah telah mengalami defisit air permukaan,sedangkan di sisi lain konversi lahan pertanian telah mendorong perubahanfungsi prasarana irigasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian danpengendalian. Pada sisi pengembangan institusi pengelolaan sumber dayaair, lemahnya koordinasi antarinstansi dan antardaerah otonom telahmenimbulkan pola pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien, bahkantidak jarang saling berbenturan. Pada sisi lain, kesadaran dan partisipasimasyarakat, sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan polapengelolaan sumber daya air, masih belum mencapai tingkat yangdiharapkan karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan yangdimiliki.2. Krisis ekonomi berdampak pada menurunnya kualitas sarana danprasarana, terutama jalan dan perkeretaapian yang kondisinya sangatmemprihatinkan. Pada tahun 2004 sekitar 46,3 persen total panjang jalanmengalami kerusakan ringan dan berat serta terdapat 32,8 persen panjangjalan kereta api yang ada sudah tidak dioperasikan lagi. Selain itu, jaringantransportasi darat dan jaringan transportasi antarpulau belum terpadu.Sebagai negara kepulauan atau maritim, masih banyak kebutuhantransportasi antarpulau yang belum terpenuhi, baik dengan pelayananangkutan laut maupun penyeberangan. Peran armada nasional menurun,baik untuk angkutan domestik maupun internasional sehingga pada tahun2004 masing-masing hanya mampu memenuhi 54 persen dan 3,5 persen.Padahal sesuai dengan konvensi internasional yang berlaku, armadanasional berhak atas 40 persen pangsa pasar untuk muatan ekspor-impordan 100 persen untuk angkutan domestik. Untuk angkutan udara, denganpenerapan kebijakan multi-operator angkutan udara perusahaanpenerbangan relatif mampu menyediakan pelayanan dengan harga yangterjangkau oleh masyarakat. Di samping masalah yang disebabkan olehkrisis ekonomi, pembangunan prasarana transportasi mengalami kendalaterutama yang terkait dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan,operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, sertarendahnya aksesibilitas pembangunan sarana dan prasarana transportasidi beberapa . . .

- 11 -di beberapa wilayah terpencil belum terpadunya pembangunan transportasidan pembangunan daerah bagi kelompok masyarakat umum, sehinggapenyediaan transportasi terbatas pelayanannya. Demikian pula kualitaspelayanan angkutan umum yang makin menurun, terjadi tingkatkemacetan dan polusi di beberapa kota besar yang makin parah, sertatingkat kecelakaan yang makin tinggi. Di sisi lain, peran serta swasta belumberkembang terkait dengan kelembagaan dan peraturan perundangundanganyang belum kondusif.3. Dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untukmendorong pertumbuhan serta peningkatan daya saing bangsa. Masalahutama dalam pembangunan pos dan telematika adalah terbatasnyakapasitas, jangkauan, serta kualitas sarana dan prasarana pos dantelematika yang mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakatmengakses informasi. Kondisi itu menyebabkan semakin lebarnyakesenjangan digital, baik antardaerah di Indonesia maupun antaraIndonesia dan negara lain. Dari sisi penyelenggara pelayanan sarana danprasarana pos dan telematika (sisi supply), kesenjangan digital itudisebabkan oleh (a) terbatasnya kemampuan pembiayaan operator sehinggakegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada dan pembangunanbaru terbatas; (b) belum terjadinya kompetisi yang setara dan masihtingginya hambatan masuk (barrier to entry) sehingga peran dan mobilisasidana swasta belum optimal; (c) belum berkembangnya sumber danmekanisme pembiayaan lain untuk mendanai pembangunan sarana danprasarana pos dan telematika, seperti kerja sama pemerintah-swasta,pemerintah-masyarakat, serta swasta-masyarakat; (d) masih rendahnyaoptimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada sehinggaterdapat aset nasional yang tidak digunakan (idle); (e) terbatasnyakemampuan adopsi dan adaptasi teknologi; (f) terbatasnya pemanfaatanindustri dalam negeri sehingga ketergantungan terhadap komponenindustri luar negeri masih tinggi; dan (g) masih terbatasnya industriaplikasi dan materi (content) yang dikembangkan oleh penyelenggarapelayanan sarana dan prasarana. Terkait dengan kemampuan masyarakatuntuk memanfaatkan pelayanan sarana dan prasarana dari sisipermintaan, kesenjangan digital disebabkan oleh (a) terbatasnya daya beli(ability to pay) masyarakat terhadap sarana dan prasarana pos dantelematika; (b) masih rendahnya kemampuan masyarakat untukmemanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi;dan (c) terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengolah informasimenjadi peluang ekonomi, yaitu menjadikan sesuatu mempunyai nilaitambah ekonomi.4. Di bidang sarana dan prasarana energi termasuk kelistrikan, permasalahanpokok yang dihadapi, antara lain masih besarnya kesenjangan antarapasokan dan kebutuhan energi termasuk tenaga listrik yang kondisinyamakin kritis di berbagai daerah karena masih rendahnya kemampuaninvestasi . . .

- 12 -investasi dan pengelolaan penyediaan sarana dan prasarana energi; masihrendahnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana yangsudah terpasang dalam satu dasawarsa terakhir; masih tingginyaketergantungan konsumen terhadap bahan bakar minyak; masihdominannya peralatan dan material penunjang yang harus diimpor; sertaadanya regulasi-regulasi yang tidak konsisten. Pemenuhan kebutuhanenergi yang tidak merata serta dihadapkan pada luasnya wilayah Indonesiayang berbentuk kepulauan dengan densitas penduduk yang bervariasicukup menyulitkan pengembangan berbagai jenis sarana dan prasaranaenergi yang optimal. Hal itu juga dipengaruhi oleh lokasi potensi cadanganenergi primer yang tersebar dan sebagian besar jauh dari pusat beban;keterbatasan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi;tingginya pertumbuhan permintaan berbagai jenis energi setiap tahun;serta kondisi daya beli masyarakat yang masih rendah.5. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan perumahan hinggatahun 2020 diperkirakan mencapai lebih dari 30 juta unit sehinggakebutuhan rumah per tahun diperkirakan mencapai 1,2 juta unit. Datatahun 2004 mencatat bahwa sebanyak 4,3 juta jumlah rumah tanggabelum memiliki rumah. Penyediaan air minum juga tidak mengalamikemajuan yang berarti. Berdasarkan Data Statistik Perumahan danPermukiman Tahun 2004, jumlah penduduk (perkotaan dan pedesaan)yang mendapatkan akses pelayanan air minum perpipaan baru mencapai18,3 persen, hanya sedikit meningkat dibandingkan dengan 10 tahunsebelumnya (14,7 persen). Demikian juga halnya dengan penangananpersampahan di kawasan perkotaan dan perdesaan baru mencapai 18,41persen atau mencapai 40 juta jiwa, sedangkan cakupan pelayanan drainasebaru melayani 124 juta jiwa.E. Politik1. Perkembangan proses demokratisasi sejak tahun 1998 sampai denganproses penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 telah memberikan peluanguntuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasidemokrasi. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yang dilaksanakan sebanyak empat kali telah mengubahdasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa danbernegara, baik pada tataran kelembagaan negara maupun tataranmasyarakat sipil. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 yang kemudian memberikan ruang diterbitkannyaberbagai peraturan dan perundang-undangan di bidang politik sebagaipenjabarannya telah menjadi bagian penting dalam upaya merumuskanformat politik baru bagi konsolidasi demokrasi. Perubahan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara tegas menatakembali struktur dan kewenangan lembaga-lembaga negara termasukbeberapa . . .

- 13 -beberapa penyelenggaraan negara tambahan, seperti Komisi Yudisial,Komisi Pemilihan Umum, serta beberapa Komisi lainnya. Adanya penataantersebut telah memberikan peluang ke arah terwujudnya pengawasan danpenyeimbangan (checks and balances) kekuasaan politik. Perubahan formatpolitik tersebut terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentangPemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunandan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.Sebagai negara yang baru beberapa tahun memasuki proses demokratisasi,proses penataan kelembagaan tidak jarang menimbulkan konflik-konflikkepentingan.2. Berkenaan dengan Pemilu, keberhasilan penting yang telah diraih adalahtelah dilaksanakannya pemilu langsung anggota DPR, DPD, dan DPRD,serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, aman, dandemokratis pada tahun 2004. Selain itu, pemilihan kepala daerah secaralangsung pun sudah mampu dilaksanakan secara baik di seluruh Indonesiasejak tahun 2005. Hal itu merupakan modal awal yang penting bagi lebihberkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya.3. Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula dengan terumuskannyaformat hubungan pusat-daerah yang baru. Akan tetapi, hal itu terlihatmasih berjalan pada konteks yang prosedural dan sifatnya masih belumsubstansial. Format yang sudah dibangun didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sertaUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang pada intinya lebihmendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan dan mengatur mengenai hubungan wewenang antarapemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota,serta hubungan antarpemerintah daerah. Dewasa ini, pelaksanaandesentralisasi dan otonomi daerah masih mengalami berbagaipermasalahan, antara lain disebabkan kurangnya koordinasi pusat-daerahdan masih belum konsistennya sejumlah peraturan perundangan, baikantardaerah maupun antara pusat dan daerah.4. Perkembangan demokrasi ditandai pula dengan adanya konsensusmengenai format baru hubungan sipil-militer yang menjunjung tinggisupremasi sipil dan hubungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) denganKepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait dengan kewenangan dalammelaksanakan sistem pertahanan dan keamanan dengan ditetapkannyaUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-UndangNomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-UndangNomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Meskipundemikian, format baru yang dihasilkan itu masih menghadapi persoalanmengenai . . .

- 14 -mengenai pelaksanaannya yang sekadar bersifat prosedural dan harusdiperjuangkan lebih lanjut agar dapat terwujud secara lebih substantif.Selanjutnya, perkembangan demokrasi yang lain adalah disahkannyaUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian telahterwujud pula suatu kesepakatan nasional baru mengenai netralitaspegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri terhadap politik.5. Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembangnya kesadarankesadaranterhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik, yangdalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebihjauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagipengelolaan urusan-urusan publik. Kemajuan itu tidak terlepas dariberkembangnya peran partai politik, organisasi non-pemerintah danorganisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya. Walaupun demikian,perkembangan visi dan misi partai politik ternyata belum sepenuhnyasejalan dengan perkembangan kesadaran dan dinamika kehidupan sosialpolitik masyarakat dan tuntutan demokratisasi. Di samping itu, kebebasanpers dan media telah jauh berkembang yang antara lain ditandai denganadanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasimasyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraanpemerintahan. Walaupun demikian, kalangan pers belum dapat mengatasidampak dari kebebasan tersebut antara lain masih berpihak padakepentingan industri daripada kepentingan publik yang lebih luas.6. Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan perjalanan politik luarnegeri, Indonesia telah melakukan banyak hal dan mencapainya denganbaik. Walaupun demikian masih banyak hal yang belum diupayakan secaraoptimal berdasarkan potensi dan sumber daya yang ada. Apabila tidakdikelola secara memadai, kedudukan geopolitik yang strategis dengankekayaan sumber daya alam (SDA), populasi, dan proses demokrasi yangsemakin baik sebagai keunggulan komparatif untuk membangunkepemimpinan Indonesia di tataran global justru dapat menjadi sumberkerawanan bagi kepentingan Republik Indonesia. Menumbuhkanpenguatan citra Indonesia sebagai negara yang mampu memadukanaspirasi umat Islam dengan upaya konsolidasi demokrasi; memberikanperhatian yang sangat serius terhadap persatuan dan kesatuan nasional;meningkatkan penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia(HAM) yang tidak diskriminatif; dan mendorong pemulihan ekonomi yanglebih menjanjikan serta perlindungan hak-hak dasar warga negara secaralebih konsisten merupakan dasar-dasar kebijakan yang terusdikembangkan. Seluruh pencapaian itu menjadi aset penting bagipelaksanaan politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeriIndonesia. Di samping itu, kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauanyang mempunyai posisi geopolitik yang strategis dengan kekayaan SDA,populasi, dan proses demokratisasi yang semakin baik merupakankekuatan . . .

- 15 -kekuatan dan keunggulan komparatif sebagai potensi untuk membangunkepemimpinan Indonesia pada tataran global melalui inisiatif dankontribusi pemikiran komitmen Indonesia pada terbentuknya tatananhubungan internasional yang lebih adil, damai dan berimbang, sertamenolak unilateralisme.7. Bagi Indonesia, sebagai negara yang baru membangun demokrasi, pilihankebijakan luar negeri tidak lagi semata-mata menyangkut perspektif luarnegeri yang berdiri sendiri. Pertautan dinamika internasional dan domestikcenderung makin mewarnai proses penentuan kebijakan luar negeri.Walaupun demikian, satu hal prinsip yang tetap tidak boleh diabaikan,yakni seluruh proses perumusan kebijakan luar negeri ditujukan bagipemenuhan kepentingan nasional Indonesia dalam berbagai bidang. Dalamrangka pelaksanaan kebijakan luar negeri yang berorientasi kepadakepentingan nasional, Indonesia berupaya untuk memperkuat kelembagaanregional di tengah kecenderungan menguatnya unilateralisme.8. Dengan pesatnya perkembangan globalisasi, maka dalam mengembangkankehidupan politik demokratis yang berlandaskan hukum, faktorperkembangan pasar dunia mendapatkan perhatian yang lebih khususkarena akan sangat memengaruhi hubungan yang dinamis antara negaradan masyarakat. Dengan demikian, selain faktor negara dan masyarakat,faktor pasar makin tidak mungkin untuk diabaikan begitu saja.F. Pertahanan Keamanan1. Upaya pertahanan dan keamanan negara telah memberikan kontribusi bagipembentukan NKRI dan penyelenggaraan pembangunan dalam upayapencapaian cita-cita negara, seperti yang tercantum dalam pembukaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalamperjalanan sejarah bangsa dan dalam setiap dinamika arah dan kebijakanpolitik negara, sistem pertahanan rakyat semesta terbukti telah menjadisistem yang mampu menegakkan kedaulatan NKRI serta menjaga keutuhanwilayah dan keselamatan bangsa.2. Pada masa masyarakat dan bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan denganpenyelenggaraan pembangunan, sistem politik telah menjadikan dwifungsiABRI sebagai bagian dari sistem pertahanan rakyat semesta. Pada awalnyadwifungsi ABRI ini mampu menciptakan stabilitas nasional yangmerupakan prasyarat pembangunan. Walaupun demikian, dalamperkembangannya pelaksanaan dwifungsi tersebut berdampak tidakmenguntungkan bagi profesionalisme TNI dan Polri serta bersifatkontraproduktif bagi dinamika masyarakat keseluruhan. Pelaksanaanfungsi sosial dan politik tersebut merupakan salah satu faktor yangmenyebabkan strategi, teknologi, dan pembiayaan pertahanan-keamanantidak terarah pada pembentukan kekuatan pertahanan minimal untukmenegakkan . . .

- 16 -menegakkan kedaulatan NKRI serta menjaga keutuhan wilayah dankeselamatan bangsa. Kemampuan TNI dalam melaksanakan fungsinya dibidang pertahanan negara sampai saat ini masih memperihatinkan. Hal ituditandai tidak saja menyangkut kondisi alat utama sistem persenjataan(alutsista) yang tidak mencukupi atau mayoritas peralatan yang usangsecara umur dan teknologi, tetapi juga menyangkut sumber daya manusiadan tingkat kesejahteraannya. Di samping itu, sebagian proses pengadaan,pemeliharaan, pengoperasian, dan pemenuhan suku cadang alutsista TNImasih memiliki ketergantungan pada negara-negara lain.3. Gerakan reformasi pada tahun 90-an menghendaki perubahan secara totaldi segala bidang penyelenggaraan negara termasuk tuntutan terhadapreposisi TNI dan Polri. Penyempurnaan terhadap reposisi dan peran TNI danPolri dikukuhkan melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentangPemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TentaraNasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.Selanjutnya, ketetapan MPR tersebut diperkuat lagi dengandiundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang PertahananNegara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentangTentara Nasional Indonesia. Walaupun demikian, reposisi tersebutberdampak pada adanya ketidakterkaitan penanganan masalah pertahanandan masalah keamanan dalam negeri yang seharusnya bersama-samadengan keamanan sosial merupakan satu kesatuan dalam keamanannasional. Dengan demikian, reformasi di bidang pertahanan dan keamanantidak hanya menyangkut pemisahan antara TNI dan Polri, tetapi jugamengenai penataan lebih lanjut hubungan antara keduanya secarakelembagaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya masingmasing.G. Hukum dan Aparatur1. Dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terusdilanjutkan mencakup beberapa hal. Pertama, pembangunan substansihukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis telahmempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baiksesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, yaituberdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan. Dengan ditetapkannya undang-undangtersebut, proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangandapat diwujudkan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standaryang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membuat peraturanperundang-undangan serta meningkatkan koordinasi dan kelancaranproses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kedua,penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan.Perubahan . . .

- 17 -Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 membawa perubahan mendasar di bidang kekuasaankehakiman dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang mempunyaihak menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan Komisi Judisial yang akan melakukanpengawasan terhadap sikap tindak dan perilaku hakim. Peningkatankemandirian hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004tentang Kekuasaan Kehakiman membawa perubahan bagi terselenggaranyacheck and balances dalam penyelenggaraan negara dengan beralihnyakewenangan administratif, organisasi, dan keuangan lembaga peradilankepada Mahkamah Agung. Peningkatan kemandirian tidak berarti lepasdari kontrol dan pengawasan. Dengan dibentuknya Komisi Judisial yangkomposisi keanggotaannya cukup representatif, pengawasan dan kontrolterhadap kemandirian lembaga peradilan dan pembentukan sistem hukumnasional dapat dilakukan agar lebih berhasil guna, sehinggapenyelenggaraan fungsi negara di bidang hukum dapat dilakukan secaralebih efektif dan efisien. Ketiga, pelibatan seluruh komponen masyarakatyang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukansistem hukum nasional yang dicita-citakan.2. Hingga saat ini, pelaksanaan program pembangunan aparatur negaramasih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan negaradan pemerintahan. Permasalahan tersebut, antara lain masih terjadinyapraktik-praktik penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN danbelum terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat,murah, manusiawi, dan berkualitas. Upaya yang sungguh-sungguh untukmemberantas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publiksebenarnya telah banyak dilakukan. Walaupun demikian, hasil yangdicapai belum cukup menggembirakan. Kelembagaan pemerintah, baik dipusat maupun di daerah, masih belum terlihat efektif dalam membantupelaksanaan tugas dan sistem manajemen pemerintahan juga belum efisiendalam menghasilkan dan menggunakan sumber-sumber daya. Upayaupayauntuk meningkatkan profesionalisme birokrasi masih belumsepenuhnya dapat teratasi mengingat keterbatasan dana pemerintah.H. Wilayah dan Tata Ruang1. Tata ruang Indonesia saat ini dalam kondisi krisis. Krisis tata ruang terjadikarena pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih seringdilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang, tidak mempertimbangkankeberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta tidak memerhatikankerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Keinginan untukmemperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkankeinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihansehingga menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam danlingkungan hidup, serta memperbesar risiko timbulnya korban akibatbencana . . .

- 18 -bencana alam. Selain itu, sering terjadi konflik pemanfaatan ruangantarsektor, contohnya konflik antara kehutanan dan pertambangan.Beberapa penyebab utama terjadinya permasalahan tersebut adalah (a)belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidangpengelolaan penataan ruang, (b) rendahnya kualitas dari rencana tataruang, (c) belum diacunya perundangan penataan ruang sebagai payungkebijakan pemanfaatan ruang bagi semua sektor; dan (d) lemahnyapenerapan hukum berkenaan dengan pemanfaatan ruang dan penegakanhukum terhadap pelanggaran berkenaan dengan pemanfaatan ruang.2. Pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tertinggalmasih mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi,dan politik serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu,kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggalmemerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar daripemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayahtertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil,antara lain, (1) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkanwilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju; (2) kepadatanpenduduk relatif rendah dan tersebar; (3) kebanyakan wilayah-wilayahtersebut miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia;(4) belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal olehpemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan aslidaerah (PAD) secara langsung; dan (5) belum optimalnya dukungan sektorterkait untuk pengembangan wilayah-wilayah tersebut.3. Banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis di luarPulau Jawa belum dikembangkan secara optimal. Hal itu disebabkan,antara lain (1) adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untukpengembangan produk unggulan; (2) belum adanya sikap profesionalismedan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah; (3)belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihakpada petani dan pelaku usaha swasta; (4) belum berkembangnyainfrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaanpengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah; (5)masih lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerja sama diantara pelaku-pelakupengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaganonpemerintah, dan masyarakat, serta antara pemerintah pusat, provinsi,dan kabupaten/kota, dalam upaya meningkatkan daya saing produkunggulan; (6) masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecilterhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi,dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dankerja sama investasi; (7) keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisikdan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produkunggulan daerah; serta (8) belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama . . .

- 19 -sama antarwilayah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasandan produk unggulan.4. Wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensiSDA yang cukup besar serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagipertahanan dan keamanan negara. Walaupun demikian, pembangunan dibeberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkandengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomimasyarakat yang tinggal di daerah tersebut umumnya jauh lebih rendahdibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga.Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayahperbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selamaini cenderung berorientasi inward looking sehingga seolah-olah kawasanperbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara.Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayahprioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementaraitu, pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutamakarena lokasinya sangat terisolasi dan sulit dijangkau, diantaranya banyakyang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya sertabelum banyak tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah.5. Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan saat ini masih sangatterpusat di pulau Jawa-Bali, sedangkan pertumbuhan kota-kota menengahdan kecil, terutama di luar Jawa, berjalan lambat dan tertinggal.Pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang ini ditambah dengan adanyakesenjangan pembangunan antarwilayah menimbulkan urbanisasi yangtidak terkendali. Secara fisik, hal itu ditunjukkan oleh (1) meluasnyawilayah perkotaan karena pesatnya perkembangan dan meluasnya kawasanpinggiran (fringe-area) terutama di kota-kota besar dan metropolitan; (2)meluasnya perkembangan fisik perkotaan di kawasan ‘sub-urban’ yangtelah ‘mengintegrasi’ kota-kota yang lebih kecil di sekitar kota inti danmembentuk konurbasi yang tak terkendali; (3) meningkatnya jumlah desakota;dan (4) terjadinya reklasifikasi (perubahan daerah rural menjadidaerah urban, terutama di Jawa). Kecenderungan perkembangan semacamitu berdampak negatif terhadap perkembangan kota-kota besar danmetropolitan itu sendiri maupun kota-kota menengah dan kecil di wilayahlain.6. Dampak negatif yang ditimbulkan di kota-kota besar dan metropolitan,antara lain, adalah (1) terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadapsumber daya alam di sekitar kota-kota besar dan metropolitan untukmendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (2) terjadinyasecara terus menerus konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasanpermukiman, perdagangan, dan industri; (3) menurunnya kualitaslingkungan fisik kawasan perkotaan akibat terjadinya perusakanlingkungan dan timbulnya polusi; (4) menurunnya kualitas hidupmasyarakat . . .

- 20 -masyarakat di perkotaan karena permasalahan sosial-ekonomi, sertapenurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan; serta (5) tidakmandiri dan terarahnya pembangunan kota-kota baru sehingga justrumenjadi tambahan beban bagi kota inti. Dampak negatif lain yangditimbulkan terhadap kota-kota di wilayah lain, yaitu (1) tidak meratanyapenyebaran penduduk perkotaan dan terjadinya ‘konsentrasi’ pendudukkota di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, danBekasi (Jabodetabek), (20 persen dari total jumlah penduduk perkotaanIndonesia tinggal di sana); (2) tidak optimalnya fungsi ekonomi perkotaan,terutama di kota-kota menengah dan kecil, dalam menarik investasi dantempat penciptaan lapangan pekerjaan; dan (3) tidak optimalnya peranankota dalam memfasilitasi pengembangan wilayah.7. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnyamasih jauh tertinggal dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan. Halitu merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi dan prosesindustrialisasi, baik investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah,sehingga infrastruktur dan kelembagaan cenderung terkonsentrasi didaerah perkotaan. Selain itu, kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masihbanyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan diwilayah perdesaan. Akibatnya, peran kota yang diharapkan dapatmendorong perkembangan perdesaan justru memberikan dampak yangmerugikan pertumbuhan perdesaan.I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup1. Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitusebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistemkehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati,penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, danudara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasilpembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampumenyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumberdaya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikankelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkunganmenurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya dayadukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karenakemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi lajupertumbuhan penduduk.2. Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangatmengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegallogging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan,meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak padatempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, sertameningkatnya . . .

- 21 -meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004,kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektardengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.3. Sumber daya kelautan belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini karenabeberapa hal, antara lain, (1) belum adanya penataan batas maritim; (2)adanya konflik dalam pemanfaatan ruang di laut; (3) belum adanya jaminankeamanan dan keselamatan di laut; (4) adanya otonomi daerahmenyebabkan belum ada pemahaman yang sama terhadap pengelolaansumber daya kelautan; (5) adanya keterbatasan kemampuan sumber dayamanusia dalam mengelola sumber daya kelautan; dan (6) belum adanyadukungan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan.4. Pencemaran air, udara, dan tanah juga masih belum tertangani secaratepat karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurangmemerhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Keberadaanmasyarakat adat yang sangat bergantung pada sumber daya alam danmemiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam juga belumdiakui. Kearifan lokal sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaansumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.5. Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah juga telahmengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaansumber daya alam, baik antarwilayah, antara pusat dan daerah, sertaantarpenggunaan. Untuk itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam danlingkungan hidup secara tepat akan dapat mendorong perilaku masyarakatuntuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 20tahun mendatang agar Indonesia tidak mengalami krisis sumber daya alam,khususnya krisis air, krisis pangan, dan krisis energi.II.2 TANTANGANA. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama1. Dalam 20 tahun mendatang, Indonesia menghadapi tekanan jumlahpenduduk yang makin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2005sebesar 219,9 juta orang diperkirakan meningkat mencapai sekitar 274 jutaorang pada tahun 2025. Sejalan dengan itu berbagai parameterkependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkandengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup,dan menurunnya angka kematian bayi. Meskipun demikian, pengendaliankuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untukmenciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukungterjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usiaproduktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif.Kondisi . . .

- 22 -Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkankualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu,persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatiansehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antara PulauJawa dan luar Pulau Jawa serta antara wilayah perkotaan dan perdesaandapat dikurangi.2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur denganindeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan rendahnyaproduktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Pembangunankesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkankualitas sumber daya manusia. Di bidang kesehatan tantanganpembangunan yang dihadapi, antara lain, adalah mengurangi kesenjanganstatus kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatanantarwilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlahdan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkanakses terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda penyakityaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalahpenyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadipeningkatan penyakit tidak menular serta meningkatnya penyalahgunaannarkotik dan obat-obat terlarang. Sementara itu, tantangan yang dihadapipembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yangberkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yangmenyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebihtinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, sertamenurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggiantarkelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya danpenduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antarapenduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antarjenis kelamin.Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkankualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikanantardaerah, antarjenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskinsehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorongpembangunan nasional secara menyeluruh termasuk dalammengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuanuntuk hidup dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan dayasaing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayananpendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan bonus demografi.3. Kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidangpembangunan masih rendah. Hal itu, antara lain, ditandai oleh rendahnyaangka indeks pembangunan gender (IPG) dan tingginya tindak kekerasan,eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta kurangmemadainya kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak. Dengandemikian, tantangan di bidang pembangunan perempuan dan anak adalahmeningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidangpembangunan, . . .

- 23 -pembangunan; menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi, dandiskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta meningkatkankesejahteraan dan perlindungan anak. Sementara itu, tantangan di bidangpemuda dan olahraga adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalampembangunan serta meningkatkan budaya dan prestasi olahraga.Tantangan lainnya adalah menurunkan beban permasalahan kesejahteraansosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagaikrisis sosial, seperti menipisnya nilai budaya dan agama; menurunkanekses dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomimasyarakat dan terjadinya bencana sosial dan bencana alam; danmeningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat.4. Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologikomunikasi dan informasi menjadi tantangan bangsa Indonesia untukdapat mempertahankan jati diri bangsa sekaligus memanfaatkannya untukpengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatandaya saing melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan penyerapan nilainilaiuniversal.5. Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusiaseutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalahmengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkankerukunan intern dan antarumat beragama, serta memberikan rasa amandan perlindungan dari tindak kekerasan.B. Ekonomi1. Pembangunan ekonomi sampai saat ini, meskipun telah menghasilkanberbagai kemajuan, masih jauh dari cita-citanya untuk mewujudkanperekonomian yang tangguh dan menyejahterakan seluruh lapisanmasyarakat. Oleh karena itu, tantangan besar kemajuan perekonomian 20tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukuptinggi dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secaranyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan daribangsa-bangsa lain yang lebih maju.2. Secara eksternal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi persainganekonomi antarnegara yang makin runcing akibat makin pesat danmeluasnya proses globalisasi. Basis kekuatan ekonomi yang masih banyakmengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentahdari eksploitasi sumber-sumber daya alam tak terbarukan, untuk masadepan perlu diubah menjadi perekonomian yang produk-produknyamengandalkan keterampilan SDM serta mengandalkan produk-produk yangbernilai tambah tinggi dan berdaya saing global sehingga ekspor bahanmentah dapat dikurangi kemudian digantikan dengan ekspor produk yangbernilai tambah tinggi dan berdaya saing global. Perkembangan ekonomiregional . . .

- 24 -regional di kawasan Asia Timur dan Asia Selatan yang pesat dengantumbuhnya raksasa ekonomi global di masa depan, seperti Cina dan India,merupakan salah satu fokus utama yang perlu dipertimbangkan secaracermat di dalam menyusun pengembangan struktur dan daya saingperekonomian nasional. Dengan demikian, integrasi perekonomian nasionalke dalam proses globalisasi dapat mengambil manfaat sebesar-besarnyadan sekaligus dapat meminimalkan dampak negatif yang muncul.3. Secara internal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi pertambahanpenduduk nasional yang masih relatif tinggi dan rasio penduduk usiaproduktif yang diperkirakan mencapai tingkat maksimal (sekitar 50 persendari total penduduk) pada periode tahun 2020–2030. Dalam periodetersebut, angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipatjumlahnya dari kondisi saat ini. Dengan komposisi pendidikan angkatankerja yang pada tahun 2004 sekitar 50 persen berpendidikan setingkat SD,dalam 20 tahun ke depan komposisi pendidikan angkatan kerjadiperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikansetingkat SMP sampai dengan SMU. Dengan demikian, kapasitasperekonomian pada masa depan dituntut untuk mampu tumbuh danberkembang agar mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yanglayak.4. Tantangan internal yang penting lainnya adalah terlalu teraglomerasinyaaktivitas perekonomian di pulau Jawa yang melebihi daya dukung optimallingkungan hidupnya. Pada masa yang akan datang, perekonomian jugadituntut untuk mampu berkembang secara lebih proporsional di seluruhwilayah tanah air dengan mendorong perkembangan ekonomi di luar pulauJawa, dalam rangka pemerataan pembangunan untuk mengurangikesenjangan regional. Selain akan bermanfaat untuk menjagakeseimbangan lingkungan, terutama di pulau Jawa, hal tersebut juga akanberguna untuk memperkuat perekonomian domestik yang ditunjukkan olehdiversifikasi perekonomian sekaligus perbaikan di dalam kesempatan kerjadan berusaha sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pemerataanpendapatan masyarakat secara nasional.5. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu bangsa didalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian.Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankankedaulatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi daripengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. Dengan pemahaman itu,tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitasperekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologiserta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaanekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsipprinsippemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhandasar dalam negeri.6. Pemecahan . . .

- 25 -6. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suaramasyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, danpemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial,budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, yaitukurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin,kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnyasinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerahdalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasidan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalampengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, sertaketerbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerahberpenduduk miskin padahal investasi daerah miskin di pedesaan dandaerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan ataumengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.C. Ilmu Pengetahuan dan TeknologiPersaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntutpeningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalamrangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasispengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek nasional,tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek untukmeningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup bangsa;menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, danpangan; memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain;mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat; meningkatkankomitmen bangsa terhadap pengembangan iptek; mengatasi degradasi fungsilingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; sertameningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, saranadan prasarana, maupun pembiayaan iptek.D. Sarana dan Prasarana1. Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupanmenghadapi tantangan utama, yaitu meningkatkan pasokan air baku yangditempuh melalui pengembangan prasarana penampung air yang dapatdikelola bersama oleh masyarakat. Selain itu, pengembangan sarana danprasarana pengendali daya rusak air harus mampu mengantisipasiperkembangan daerah-daerah permukiman dan industri baru. Intervensisarana dan prasarana juga perlu dilakukan untuk mengurangi lajusedimentasi sejalan dengan upaya-upaya konservasi dan reboisasi terutamadengan mengembangkan bangunan-bangunan pengendali sedimen yangdapat dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan jaringan irigasi belumdiselenggarakan dengan pengutamaan peran masyarakat petani dengandukungan penuh dari pemerintah dan pihak pengguna air irigasi.Peningkatan . . .

- 26 -Peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasaranasumber daya air harus terus dikembangkan sesuai prinsip-prinsippengelolaan sumber daya air terpadu (integrated water resourcesmanagement). Upaya mempertahankan kondisi kualitas air yang ada sertapemulihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan melaluipendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi.2. Tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akandatang adalah mengembangkan sistem transportasi nasional yang efisiendan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itudiperlukan peningkatan transportasi yang terpadu antarmoda danintramoda serta selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkanpelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial danbudaya, serta mendukung kesatuan dan persatuan NKRI dan perwujudannegara kepulauan. Tantangan utama dalam rangka meningkatkankapasitas sumber daya agar dapat melaksanakan pembangunantransportasi nasional adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan danperaturan yang kondusif, meningkatkan iklim kompetisi yang sehat,meningkatkan peran serta negara, swasta, dan masyarakat dalampelayanan tranportasi publik, mengembangkan alternatif pembiayaan daninvestasi, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia danteknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramahlingkungan.3. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan kebutuhan masyarakat yangmakin meningkat untuk mendapatkan akses informasi menuntut adanyapenyempurnaan dalam hal penyelenggaraan pembangunan pos dantelematika. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara pendidikandengan teknologi informasi serta sektor-sektor strategis lainnya. Walaupunpembangunan pos dan telematika saat ini telah mengalami berbagaikemajuan, informasi masih merupakan barang yang dianggap mewah danhanya dapat diakses dan dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat. Olehsebab itu, tantangan utama yang dihadapi dalam sektor itu adalahmeningkatkan penyebaran dan pemanfaatan arus informasi danteledensitas pelayanan pos dan telematika masyarakat pengguna jasa.Tantangan lainnya adalah konvergensi teknologi informasi dan komunikasiyang menghilangkan sekat antara telekomunikasi, teknologi informasi danpenyiaran, pendidikan dan etika moral.4. Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi adalah meningkatkankeandalan pasokan energi, sarana dan prasarana, serta proses danpenyalurannya untuk keperluan domestik karena belum ada kebijakan tariflokal untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis energi serta sarana danprasarananya. Di samping itu, lokasi sumber daya energi yang potensialyang sebagian besar berada di luar pulau Jawa, selama inipengembangannya terbatas hanya untuk menyalurkan energi konvensionaldari . . .

- 27 -dari lokasi sumber daya ke pusat permintaan energi, sedangkan sarana danprasarana energi lainnya terutama energi terbarukan masih sangattertinggal.5. Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan hunian bagimasyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, adalah (a)melakukan reformasi secara serentak, khususnya yang berkaitan denganperpajakan, retribusi/biaya perizinan daerah, pertanahan dan tata ruang,sebagai upaya untuk menekan dan mengurangi harga rumah sehinggadapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat; (b)menyempurnakan pola subsidi sektor perumahan yang tepat sasaran,transparan, akuntabel, dan pasti, khususnya subsidi bagi masyarakatberpendapatan rendah; (c) mendorong adanya insentif perpajakan kepadadunia usaha agar berpartisipasi secara langsung dalam penyediaanperumahan; dan (d) melakukan penguatan swadaya masyarakat dalampembangunan rumah melalui pemberian fasilitas kredit mikro perumahan,fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepadakelompok masyarakat yang berswadaya dalam pembangunan rumah.Dengan demikian, penyediaan perumahan dapat diselenggarakan dengantidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat,melainkan juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilankeputusan.6. Dengan makin terbatasnya sumber dana yang dapat dimobilisasi olehpemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana danprasarana, anggaran pemerintah akan lebih difokuskan pada penyediaansarana dan prasarana yang secara ekonomi dan sosial bermanfaat, tetapisecara finansial kurang layak. Untuk proyek sarana dan prasarana yanglayak secara finansial akan dibangun dengan memanfaatkan dana-danamasyarakat dan membuka peluang kerja sama dengan badan usaha,terutama swasta dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana danprasarana. Hal itu, merupakan tantangan yang menuntut dilakukannyaberbagai penyempurnaan aturan main, terutama yang berkaitan denganstruktur industri penyediaan sarana dan prasarana serta pentingnyareformasi di sektor keuangan guna memfasilitasi kebutuhan akan danadanajangka panjang masyarakat yang tersimpan di berbagai lembagakeuangan.E. Politik1. Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dalampembangunan politik adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secaraberkelanjutan. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut, tantanganyang akan dihadapi adalah melaksanakan reformasi struktur politik,menyempurnakan proses politik, dan mengembangkan budaya politik yanglebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutansehingga . . .

- 28 -sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dansubstansial dapat tercapai. Tantangan lain yang dihadapi untuk menjagakonsolidasi demokrasi adalah perlunya menyepakati pentingnya konstitusiyang lebih demokratis. Proses perubahan yang sudah berlangsung 4(empat) kali masih menyisakan berbagai persoalan ketidaksempurnaandalam hal filosofi maupun substansi konstitusional, terutama dalamkaitannya dengan pelembagaan dan penerapan nilai-nilai demokrasi secaraluas.2. Konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan seluruh masyarakatIndonesia yang bersatu padu dalam wadah NKRI. Tantangan utamanyaadalah meneguhkan kembali makna penting persatuan nasional denganmemerhatikan berbagai keanekaragaman latar belakang dan kondisi. Halitu meliputi aspek desentralisasi, keadilan sosial, serta sensitif politik yangbelum tuntas penyelesaiannya, seperti masalah federalisme, masalahpemberlakuan syariat Islam, dan masalah hubungan negara dan agama.Tantangan lain dalam melaksanakan konsolidasi demokrasi adalahmelaksanakan rekonsiliasi nasional untuk menyelesaikan danmenuntaskan persoalan-persoalan yang masih mengganjal pada masa yanglalu, seperti pelanggaran HAM berat dan tindakan-tindakan kejahatanpolitik yang dilakukan atas nama negara.Terkait dengan telah dirumuskannya format hubungan pusat dan daerahyang baru, tantangan ke depan adalah menciptakan hubungan pusatdengan daerah yang benar-benar mampu memadukan kepentingan dalamupaya memperkuat ikatan NKRI dan tetap menjaga berkembangnya iklimdemokrasi hingga ke tingkat lokal atau dinamika di berbagai daerah3. Tantangan lain untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunyamereformasi birokrasi sipil dan TNI-Polri. Konsolidasi demokrasimemerlukan pelaksana kebijakan yang reformis di dalam pemerintahan danmemerlukan dukungan birokrasi yang memenuhi syarat profesionalisme,kredibilitas dan kapasitas, serta efisiensi dan efektivitas. Di samping itu,salah satu tantangan demokrasi terbesar adalah masih belum kuatnyamasyarakat sipil, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Oleh karenaitu, dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan, pendidikan politikakan merupakan alat transformasi sosial menuju demokrasi. Masyarakatsipil yang kuat sangat tergantung kepada kapasitas masyarakat dalammerespon dan memahami dinamika pasar global dan pasar dalam negeriserta saling berinteraksi antara negara, masyarakat sipil, dan pasar dalammewujudkan negara yang demokratis. Tantangan lain untuk menjagaproses konsolidasi demokrasi adalah mendorong terbangunnya partaipolitik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakanpendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politikrakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelolapenyelenggaraan negara secara profesional.4. Konsolidasi . . .

- 29 -4. Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada tantangan bagaimanamelembagakan kebebasan pers/media massa. Akses masyarakat terhadapinformasi yang bebas dan terbuka, dalam banyak hal, akan lebihmemudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik. Peran mediamassa yang bebas sangat menentukan dalam proses menemukan,mencegah, mempublikasikan berbagai bentuk penyelewengan kekuasaandan korupsi. Tantangan lain adalah mengatasi berbagai dampak negatifperkembangan industri pers yang cenderung berpihak pada kepentingankapitalis dan bukan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.Keseluruhan upaya tersebut berada dalam konteks menempatkan perananpers sebagai salah satu pilar dari perkembangan demokrasi suatu negara.5. Berkenaan dengan hubungan luar negeri, tantangan dalam dua puluhtahun mendatang adalah menempatkan posisi Indonesia secara tepat atasisi-isu global dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia secaramaksimal bagi kepentingan nasional dan merevitalisasi konsep identitasnasional dalam politik luar negeri. Selain itu, bersama negara-negaraberkembang lainnya, diplomasi Indonesia juga perlu terus mendorong kearah terciptanya tatanan ekonomi dunia yang lebih adil, meningkatnyadukungan dan peran berbagai pelaku dalam menyelenggarakan hubunganluar negeri, dan terlaksananya hubungan politik luar negeri dan diplomasiIndonesia. Sikap Pelaksanaan politik luar negeri RI yang bebas dan aktifditujukan pula untuk mendukung upaya memperkuat peranankelembagaan regional, terutama untuk memperjuangkan kepentingannegara-negara berkembang pada tingkat regional. Tantangan lain yangdihadapi adalah melaksanakan strategi yang tepat dalam menghadapipotensi konflik teritorial dengan negara-negara tetangga melalui upayauntuk menindaklanjuti United Nations Convention on Law of the Sea(UNCLOS) 1982 yang merupakan salah satu langkah strategis, baik dalamkonteks penguatan perlindungan terhadap kedaulatan wilayah dari segihukum internasional maupun pemanfaatan nilai-nilai ekonomi karenaIndonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Di samping itu,kecenderungan-kecenderungan unilateralisme ke depan akan dapatmenyebabkan lumpuhnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaiinstitusi utama dalam diplomasi multilateral untuk menegakkanperdamaian dan keamanan internasional. Untuk menghindari hal tersebut,Indonesia perlu ikut menyuarakan dan memperjuangkan makna pentingmultilateralisme secara global dengan mengedepankan perlunya reformasidan demokratisasi PBB menjadi tantangan yang harus diwujudkan secarakonsisten dan berkelanjutan.F. Pertahanan Keamanan . . .

- 30 -F. Pertahanan Keamanan1. Perubahan geopolitik internasional yang ditandai dengan memudarnyaprinsip multilateralisme dan menguatnya pendekatan unilateralisme yangberdampak pada berkembangnya doktrin pertahanan pre-emptive strikeakan mengubah sama sekali tataran politik internasional dan dapatmenembus batas-batas yurisdiksi sebuah negara di luar kewajaran hukuminternasional yang berlaku saat ini. Selain itu, menguatnya kemampuanmiliter negara tetangga yang secara signifikan melebihi kemampuanpertahanan Republik Indonesia telah melemahkan posisi tawar dalam ajangdiplomasi internasional. Oleh karena itu, salah satu tantangan utamapembangunan kemampuan pertahanan dan keamanan yang harus diatasipada masa mendatang adalah membangun kekuatan pertahanan yangmelampaui kekuatan pertahanan minimal, sehingga disegani di kawasanregional dan internasional.2. Potensi dan ancaman konflik berintensitas rendah yang didukung denganperkembangan metode dan alat teknologi tinggi diperkirakan akan makinmeningkat pada masa mendatang. Potensi dan ancaman tersebut adalahterorisme, konflik komunal, kejahatan transnasional, kejahatan terhadapkekayaan negara terutama di wilayah yurisdiksi laut Indonesia dan wilayahperbatasan, serta berkembangnya variasi tindak kriminal konvensional.Tantangan lain dalam pembangunan pertahanan dan keamanan adalahmeningkatkan profesionalisme Polri seiring dengan peningkatankesejahteraan anggotanya agar mampu melindungi dan mengayomimasyarakat, mencegah tindak kejahatan, menuntaskan tindak kriminalitas,serta meningkatkan profesionalisme TNI seiring dengan peningkatankesejahteraan prajurit serta penguatan kapasitas lembaga intelijen dankontra intelijen dalam rangka menciptakan keamanan nasional.3. Ancaman dan gangguan bagi kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dankeutuhan wilayah sangat terkait dengan bentang dan posisi geografis yangsangat strategis, kekayaan alam yang melimpah, serta belum tuntasnyapembangunan karakter dan kebangsaan, terutama pemahaman mengenaimasalah multikulturalisme yang dapat berdampak pada munculnyagerakan separatisme dan konflik horizontal. Sementara itu, kemampuanpertahanan dan keamanan saat ini dihadapkan pada situasi kekuranganjumlah dan ketidaksiapan alutsista dan alat utama lainnya yang jika tidakdilakukan upaya percepatan penggantian, peningkatan, dan penguatanakan menyulitkan penegakkan kedaulatan negara, penyelamatan bangsa,dan penjagaan keutuhan wilayah di masa mendatang. Keadaan tersebutdiperburuk oleh terjadinya kelemahan sistemik komponen cadangan danpendukung pertahanan yang merupakan prasyarat berfungsinya sistempertahanan semesta. Oleh karena itu, tantangan yang juga harus diatasiuntuk membangun kemampuan pertahanan dan keamanan adalahmeningkatkan . . .

- 31 -meningkatkan jumlah dan kondisi alutsista TNI untuk mencapai kekuatanyang melampaui kekuatan pertahanan minimal; mengembangkan alatutama Polri, lembaga intelijen, dan kontra intelijen sesuai dengan kemajuanteknologi; dan meningkatkan kesiapan komponen cadangan danpendukung pertahanan termasuk membangun kemampuan industripertahanan nasional. Upaya lebih lanjut dalam pengembangan industripertahanan nasional memerlukan dukungan berbagai kalangan agar dapatmenciptakan kemandirian alutsista TNI dan alat utama (alut) Polri yangdibarengi dengan penataan lebih lanjut pola interaksi antara TNI dan Polriterkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya masing-masing.4. Upaya memodernkan alutsista TNI secara bertahap terhambat oleh embargoyang dilakukan oleh beberapa negara. Kondisi itu diperparah dengan relatifrendahnya upaya pemanfaatan industri nasional dalam memenuhikebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan. Ketidaksesuaian di antarakebutuhan peralatan di satu sisi serta kemampuan teknis dan finansialindustri nasional di sisi lain juga merupakan salah satu penyebabketertinggalan dan ketergantungan peralatan pertahanan dan keamananterhadap negara lain. Dengan demikian, untuk mewujudkan kemandiriandalam pembangunan pertahanan dan keamanan diperlukan industripertahanan dan keamanan nasional yang tangguh.G. Hukum dan Aparatur1. Tantangan ke depan di dalam mewujudkan sistem hukum nasional yangmantap adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamintegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dankebenaran.2. Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. Banyakpermasalahan belum terselesaikan. Permasalahan itu makin meningkatkompleksitasnya dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, danrevolusi teknologi informasi. Proses demokratisasi yang dijalankan telahmembuat rakyat makin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Untuk itu,partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara termasuk dalampengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangkamewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tingkat partisipasi masyarakatyang rendah akan membuat aparatur negara tidak dapat menghasilkankebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur negara dalammengantisipasi proses demokratisasi perlu dicermati agar mampumemberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi,akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik.Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada sistem danmekanisme pemerintahan. Revolusi teknologi dan informasi (TI) akanmempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan negaradan pemerintahan. Pemanfaatan TI dalam bentuk e-government,e-procurement, . . .

- 32 -e-procurement, e-business dan cyber law selain akan menghasilkanpelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akanmeningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata kepemerintahan yangbaik.H. Wilayah dan Tata Ruang1. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan tantangan padamasa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tataruang yang telah terjadi. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang baikdan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antaraperencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruangyang baik diperlukan bagi (a) arahan lokasi kegiatan, (b) batasankemampuan lahan, termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungandan kerentanan terhadap bencana alam, (c) efisiensi dan sinkronisasipemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan.Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruangyang searah, dalam arti tidak saling bertabrakan antarsektor, dengan tetapmemerhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, sertakerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana.2. Pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah perlu dilakukantidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruhwilayah Indonesia, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuannasional. Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untukmengurangi kesenjangan antarwilayah bukan untuk memeratakanpembangunan fisik di setiap daerah, terutama untuk mengurangikesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di masingmasingdaerah maupun antardaerah. Dalam kaitan itu, perlu diperhatikanpemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan sumber daya alamkelautan yang selama ini belum optimal sebagai satu kesatuan pengelolaansumber daya alam di dalam setiap wilayah.3. Sementara itu, dari sisi eksternal secara pasti persaingan global akansemakin kuat berpengaruh pada pembangunan nasional pada masa yangakan datang. Perekonomian nasional akan menjadi lebih terbuka sehinggasecara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadapperkembangan dan pertumbuhan daerah-daerah di Indonesia. Sejak tahun2003, AFTA telah diberlakukan secara bertahap di lingkup negara-negaraASEAN, dan perdagangan bebas akan berlangsung sepenuhnya mulaitahun 2008. Selanjutnya, mulai tahun 2010 perdagangan bebas di seluruhwilayah Asia Pasifik akan dilaksanakan. Dalam kaitan itu, tantangan bagidaerah-daerah ialah menyiapkan diri menghadapi pasar global untukmendapatkan keuntungan secara maksimal sekaligus mengurangi kerugiandari persaingan global melalui pengelolaan sumber daya yang efisien danefektif. . . .

- 33 -efektif. Oleh karena itu, tantangannya ialah memanfaatkan potensi danpeluang keunggulan di masing-masing daerah dalam rangka mendukungdaya saing nasional sekaligus meminimalkan dampak negatif globalisasi.I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup1. Dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saatini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepatakan dihadapkan pada tiga ancaman, yaitu krisis pangan, krisis air, dankrisis energi. Ketiga krisis itu menjadi tantangan nasional jangka panjangyang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagikehidupan masyarakat dan bangsa, yaitu terancamnya persatuan bangsa,meningkatnya semangat separatisme, dan menurunnya kesehatanmasyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkankemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan olehmeningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya,rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnyakondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu, praktik pertaniankonvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutansistem produksi pertanian. Di lain pihak, bertambahnya kebutuhan lahanpertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutandan terganggunya keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutanakibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupanlahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnyaketersediaan air yang mengancam turunnya debit air waduk dan sungaipada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian danpengoperasian pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Sementara itu,kelangkaan ketersediaan energi tak terbarukan juga terus terjadi karenapola konsumsi energi masih menunjukkan ketergantungan pada sumberenergi tak terbarukan. Tantangan utama dalam penyediaan energi adalahmeningkatkan kemampuan produksi minyak dan gas bumi yang sekaligusmemperbesar penerimaan devisa, memperbanyak infrastruktur energiuntuk memudahkan layanan kepada masyarakat, serta mengurangiketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan kontribusi gas,batubara, serta energi terbarukan seperti biogas, biomassa, panas bumi(geothermal), energi matahari, arus laut, dan tenaga angin. Selain itu,terdapat kemungkinan pengembangan energi tenaga nuklir yangmemerlukan penelitian mendalam tentang keamanan teknologi yangdigunakan, lokasi geografis, dan risiko yang mungkin akan dihadapi.2. Kemajuan dapat diperoleh dengan memanfaatkan (a) sumber daya alamdaratan (seperti hutan, tambang, dan lahan untuk budidaya yangcakupannya dibatasi oleh wilayah kedaulatan negara) dan (b) sumber dayakelautan, yang tersebar di wilayah laut teritorial, zona ekonomi ekslusifsampai dengan 200 mil laut dan hak pengelolaan di wilayah laut lepas yangjaraknya dapat lebih dari 200 mil laut. Mengoptimalkan pendayagunaansumber . . .

- 34 -sumber daya kelautan untuk perhubungan laut, perikanan, pariwisata,pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan menjaditantangan yang perlu dipersiapkan agar dapat menjadi tumpuan masadepan bangsa. Sumbangan sumber daya kelautan terhadap perekonomiannasional yang cukup besar merupakan urutan kedua setelah jasa-jasa.Bahkan, terdapat kecenderungan daya saing industri pada saat ini telahbergeser ke arah industri berbasis kelautan. Pembangunan kelautan padamasa mendatang memerlukan dukungan politik dan pemihakan yang nyatadari seluruh pemangku kepentingan, yang tentunya menjadi tantanganseluruh komponen bangsa.3. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh lajupertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan,perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaranmasyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan transportasidan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri, pertanian,dan rumah tangga memberi dampak negatif yang mengakibatkan terjadinyaketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalammenyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalamjangka panjang juga menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklimdan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupanmanusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belumberkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaankeanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber dayapembangunan yang dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupunmendatang, sehingga memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, danpemanfaatan secara lestari selain upaya ke arah pematenan (hak ataskekayaan intelektual/HAKI). Oleh karena itu, penyelamatan ekosistembeserta flora-fauna di dalamnya menjadi bagian integral dalam membangundaya saing Indonesia.II.3 MODAL DASARModal dasar pembangunan nasional adalah seluruh sumber kekuatannasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dandidayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional.1. Wilayah Indonesia, yang dideklarasikan pada tanggal 13 Desember 1957dan diterima menjadi bagian dari hukum laut internasional (UNCLOS,1982), menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayahlaut terluas, jumlah pulau terbanyak, dan pantai terpanjang kedua didunia. Letak geografis Indonesia yang berada di khatulistiwa serta di antaradua benua dan dua samudera sangat strategis bagi hubungan antarbangsadi dunia.Wilayah . . .

- 35 -Wilayah Indonesia yang seperti itu sangat penting disadari karenamerupakan kekuatan sekaligus kelemahan dan memberikan peluang sertaancaman yang menjadi basis bagi kebijakan pembangunan di berbagaibidang, baik di bidang sosial dan budaya, ekonomi industri, wilayah,lingkungan hidup, pertahanan keamanan, maupun hukum dan aparaturnegara.2. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat, laut,udara dan dirgantara terbatas jumlahnya sehingga pendayagunaannyaharus dilakukan secara bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat.3. Penduduk dalam jumlah besar dengan budaya sangat beragam merupakansumber daya potensial dan produktif bagi pembangunan nasional.4. Perkembangan politik yang telah melalui tahap awal reformasi telahmemberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politikdan ekonomi serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaanpembangunan.BAB III . . .

- 36 -BAB IIIVISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONALTAHUN 2005–2025Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapidalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yangdimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantumdalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah:INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMURVisi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah padapencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunannasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkatkemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsauntuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagidiri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisikemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian.Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirianmengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindaridalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa.Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantunganantarbangsa semakin kuat. Kemandirian yang demikian adalah paham yangproaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yangdinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi salingketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya,maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupansejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju denganmengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu,untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi.Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuansekaligus kemandirian.Kemandirian . . .

- 37 -Kemandirian suatu bangsa tercermin, antara lain, pada ketersediaansumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutankebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparaturpemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeriyang makin kokoh sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar negerimenjadi kecil; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Apabilakarena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangidengan keunggulan lain sehingga tidak membuat ketergantungan dankerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dangejolak ekonomi dunia.Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkansikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai dirinya, masyarakatnya, sertasemangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkutsikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluasluasnya.Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspekkehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanankeamanan.Tingkat kemajuan suatu bangsa dinilai berdasarkan berbagai ukuran.Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu negara diukur darikualitas sumber daya manusianya. Suatu bangsa dikatakan makin majuapabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlakmulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikanpenduduknya ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendahserta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli sertaprofesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan,ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhanpenduduk, termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandaidengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidupyang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secarakeseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermindalam produktivitas yang makin tinggi.Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu bangsadiukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatandan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagianekonomi suatu bangsa menjadikan bangsa tersebut lebih makmur dan lebihmaju. Negara yang maju pada umumnya adalah negara yang sektor industridan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktursebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segipenghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan nasional maupundalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dalam proses produksi berkembangketerpaduan . . .

- 38 -keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dansektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya adapada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepadapemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasanlingkungan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirinusantara. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, danberfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisiendengan produktivitas yang tinggi. Negara yang maju umumnya adalah negarayang perekonomiannya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luarnegeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, bangsayang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasukhukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsiberdasarkan aturan dasar, yaitu konstitusi yang ditetapkan oleh rakyatnya.Bangsa yang maju juga ditandai oleh adanya peran serta rakyat secara nyatadan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik,maupun pertahanan dan keamanan. Dalam aspek politik, sejarahmenunjukkan adanya keterkaitan erat antara kemajuan suatu bangsa dansistem politik yang dianutnya. Bangsa yang maju pada umumnya menganutsistem demokrasi, yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya.Bangsa yang maju adalah bangsa yang hak-hak warganya, keamanannya, danketenteramannya terjamin dalam kehidupannya. Selain unsur-unsur tersebut,bangsa yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju.Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak hanya dicerminkan olehperkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas.Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam keseluruhan aspekkehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yangmendasari kehidupan politik dan sosial.Pembangunan bangsa Indonesia bukan hanya sebagai bangsa yang mandiridan maju, melainkan juga bangsa yang adil dan makmur. Sebagai pelaksanadan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyatmempunyai hak, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupunmenikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan darirakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilanmerupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan nasional.Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada semua aspek kehidupan.Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan tarafkehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial,pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hakpolitik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkanperlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian, bangsa adilberarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu,gender, . . .

- 39 -gender, maupun wilayah. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudahterpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan maknadan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalahmemperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yangbertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal danantarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya,mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budayabangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangkamemantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankanpembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian,pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan;membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum danaparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasiskeunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif denganmembangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanantermasuk pelayanan jasa dalam negeri.3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalahmemantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuatperan masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomidaerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalammengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahanstruktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkanhukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak padarakyat kecil.4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangunkekuatan TNI hingga melampui kekuatan esensial minimum serta diseganidi kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan danmeningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi danmengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskantindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontraintelijennegara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkankesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dankontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.5. Mewujudkan . . .

- 40 -5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalahmeningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosialsecara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok danwilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan danpengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagimasyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasaranaekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasukgender.6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaanpelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antarapemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alamdan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dankenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melaluipemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman,kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatanekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan;memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untukmendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanankehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatankeanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkanwawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunanIndonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber dayamanusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasionaluntuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangunekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatansumber kekayaan laut secara berkelanjutan.8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan duniainternasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangkamemperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesiaterhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasionaldan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional danbilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagaibidang.BAB IV . . .

- 41 -BAB IVARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANGTAHUN 2005–2025Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalahmewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahappembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam NegaraKesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil,pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan padapencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.A. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral,beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal berikut:1. Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlakmulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikandengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yangberagam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudiluhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembangdinamis, dan berorientasi iptek.2. Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnyaperadaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia, dan menguatnyajati diri dan kepribadian bangsa.B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakatyang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh hal-hal berikut:1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas danberkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negaraberpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yangtidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5persen.2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peranperempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitassumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indekspembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG),serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskankeunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian,dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yangdikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas,industri . . .

- 42 -industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerakperekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitaspelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.4. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal danterintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yangandal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnyaelektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi.Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modernguna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnyakonservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsisumber daya air.5. Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untukmewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, danbertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukungpembangunan nasional.C. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum danberkeadilan ditunjukkan oleh hal-hal berikut:1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusiayang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasionalyang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat,dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanyapenghormatan pada hak-hak asasi manusia.2. Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaandemokrasi.3. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupanpolitik.4. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkanpada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan.5. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupanpolitik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkanhukum, birokrasi yang professional dan netral, masyarakat sipil,masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanyakemandirian nasional.D. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganyakeutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatannegara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeriditandai oleh hal-hal berikut:1. Terwujudnya . . .

- 43 -1. Terwujudnya keamanan nasional yang menjamin martabatkemanusiaan, keselamatan warga negara, dan keutuhan wilayah dariancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan, baik dari luar negerimaupun dari dalam negeri.2. TNI yang profesional, komponen cadangan dan pendukung pertahananyang kuat terutama bela negara masyarakat dengan dukungan industripertahanan yang andal.3. Polri yang profesional, partisipasi kuat masyarakat dalam bidangkeamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif, serta mantapnyakoordinasi antara institusi pertahanan dan keamanan.E. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandaioleh hal-hal berikut:1. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayahdiwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraanmasyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalamkerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalamkualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan panganuntuk tingkat rumah tangga.3. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dansarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung olehsistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan,efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukimankumuh.4. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengankehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilaitambah bagi masyarakat.F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari ditandai oleh hal-halberikut:1. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam danpelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetapterjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalammendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi,seimbang, dan lestari.2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber dayaalam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modalpembangunan nasional.3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalampengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidupuntuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.G. Terwujudnya . . .

- 44 -G. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju,kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional ditandai oleh hal-halberikut:1. Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semuapulau dan kepulauan Indonesia.2. Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautanyang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.3. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset,dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara.4. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkanpemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.5. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.H. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan duniainternasional ditandai oleh hal-hal berikut:1. Memperkuat dan mempromosikan identitas nasional sebagai negarademokratis dalam tatanan masyarakat internasional.2. Memulihkan posisi penting Indonesia sebagai negara demokratis besaryang ditandai oleh keberhasilan diplomasi di fora internasional dalamupaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, danpengamanan kekayaan sumber daya alam nasional.3. Meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagaikerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yanglebih adil dan damai.4. Terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global.5. Meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan Indonesia di luarnegeri.Untuk mencapai tingkat kemajuan, kemandirian, serta keadilan yangdiinginkan, arah pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20 tahunmendatang adalah sebagai berikut.IV.1 ARAH . . .

- 45 -IV.1 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005–2025IV.1.1 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA,BERMORAL, BERETIKA, BERBUDAYA, DAN BERADABTerciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, danberetika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yangpenuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaranakan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yangsesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklimkondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampumerespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilaikebangsaan.1. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peranagama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membinaakhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadikekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Disamping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkankerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa salingpercaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat sehingga terciptasuasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, danharmonis.2. Pembangunan dan pemantapan jati diri bangsa ditujukan untukmewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik,modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilailuhur bangsa, seperti religius, kebersamaan dan persatuan, serta nilaimodern yang universal yang mencakup etos kerja dan prinsip tatakepemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri bangsa tersebutdilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilaibudaya bangsa yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilaimodern yang membangun. Untuk memperkuat jati diri dan kebanggaanbangsa, pembangunan olah raga diarahkan pada peningkatan budaya danprestasi olah raga.3. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar bangsaIndonesia menguasai iptek serta mampu berjaya pada era persainganglobal. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan denganmeningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melaluipengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar,masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangantradisi iptek dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtifmenuju budaya produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas,antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkankeseimbangan . . .

- 47 -3. Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalammeningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penting perannyadalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkatkemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pendidikan diarahkan untukmeningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukungterwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia,dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era globaldengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat Indonesiadan tanpa diskriminasi. Komitmen pemerintah terhadap pendidikan harustercermin pada kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas ilmupengetahuan dan teknologi (iptek), serta politik anggaran danterintegrasinya seluruh pendidikan kedinasan ke dalam perguruan tinggi.Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjangpendidikan. Oleh karena itu, perlu disediakan pendidikan dasar yangbermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan.Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhanpembangunan sosial ekonomi Indonesia pada masa depan termasuk untukmendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalamanpenguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untukmenumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuanpeserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam yangdilandasi oleh penghormatan pada hak-hak asasi manusia (HAM).Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembanganiptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup danproduktivitas penduduk Indonesia termasuk untuk memberikan bekalpengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yangjumlahnya semakin besar.4. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatanderajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkanperikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, sertapengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada pendudukrentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dankeluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melaluipeningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber dayamanusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai olehpeningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemenkesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memerhatikan dinamikakependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan,kemajuan iptek, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangatkemitraan dan kerja sama lintas sektor. Penekanan diberikan padapeningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotifdan preventif. Pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan, yaitusetiap kebijakan publik selalu memerhatikan dampaknya terhadapkesehatan. . . .

- 48 -kesehatan. Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintassektor yang meliputi produksi pangan, pengolahan, distribusi, hinggakonsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan kandungan gizi yangcukup, seimbang, serta terjamin keamanannya dalam rangka mencapaistatus gizi yang baik.5. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan padapeningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, danperlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlahtindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dananak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan genderdan anak di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data danstatistik gender.6. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber dayamanusia, pembangunan karakter kebangsaan (nation building) danpartisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidangekonomi, sosial budaya, iptek dan politik, serta memiliki wawasankebangsaan dan beretika bangsa Indonesia. Di samping itu, pembangunanolahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasiolahraga di kalangan masyarakat.B. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan BerdayaSaing Global7. Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian domestikserta berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukantransformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatifsumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif.Interaksi antardaerah didorong dengan membangun keterkaitan sistemproduksi, distribusi, dan pelayanan antardaerah yang kokoh. Upayatersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola peningkatanproduktivitas nasional melalui inovasi, penguasaan, penelitian,pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasispengetahuan serta kemandirian dan ketahanan bangsa secaraberkelanjutan; mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakanpraktik terbaik dan kepemerintahan yang baik secara berkelanjutan, danmengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.8. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomiyang memerhatikan kepentingan nasional sehingga terjamin kesempatanberusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainyapenanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlumemerhatikan secara cermat dinamika globalisasi, komitmen nasional diberbagai fora perjanjian ekonomi internasional, dan kepentingan nasionaldengan . . .

- 49 -dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah, sertamenjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa.9. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomidengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik didalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dannon-diskriminatif; menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklimpersaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen; mendorongpengembangan standardisasi produk dan jasa untuk meningkatkan dayasaing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuaidengan pengembangan ekonomi nasional; dan meningkatkan daya saingusaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai wilayah Indonesia sehinggamenjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi danmemperkuat basis ekonomi dalam negeri.10. Peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator,regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkatguna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkunganusaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsunganmekanisme pasar.11. Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industrisebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam artiluas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produksecara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yangefektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agarterwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.12. Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitasdan kemanfaatan iptek nasional dalam rangka mendukung daya saingsecara global. Hal itu dilakukan melalui peningkatan, penguasaan, danpenerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa,pembangunan pusat-pusat keunggulan iptek, pengembangan lembagapenelitian yang handal, perwujudan sistem pengakuan terhadap hasilpertemuan dan hak atas kekayaan intelektual, pengembangan danpenerapan standar mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek,peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana iptek. Berbagailangkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomiyang berbasis pengetahuan, serta pengembangan kelembagaan sebagaiketerkaitan dan fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengembangankegiatan usaha.13. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyakbanyaknyalapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraanpekerja informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yangharmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yangmemadai, . . .

- 50 -memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yangmemuaskan semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan.Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggisehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggidengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi programprogrampelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensipeningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasisumber daya manusia. Sebagian besar pekerja, termasuk tenaga kerjaIndonesia yang bekerja di luar negeri, akan dibekali dengan pengakuankompetensi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persainganglobal.14. Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomiyang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas denganmewujudkan iklim investasi yang menarik; mendorong penanaman modalasing bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional; sertameningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasiekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaiankemakmuran bagi rakyat.15. Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektorpertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan ditingkatkan agarmampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuatbasis produksi secara nasional. Hal itu merupakan faktor strategis karenaberkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan danketerbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan. Semua itu harusdilaksanakan secara terencana dan cermat untuk menjamin terwujudnyatransformasi seluruh elemen perekonomian nasional ke arah lebih majudan lebih kokoh pada era globalisasi.16. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian dalam artiluas dan kelautan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petanidan nelayan dengan mengembangkan agribisnis yang dinamis dan efisien,yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan. Peningkatan itudiselenggarakan melalui revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional,optimalisasi sumber daya, dan pengembangan sumber daya manusiapelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatanproduktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluangusaha. Selain bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakatpedesaan pada umumnya, upaya tersebut dapat menciptakan diversifikasiperekonomian perdesaan yang pada gilirannya meningkatkan sumbangandi dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Perhatian perlu diberikanpada upaya-upaya pengembangan kemampuan masyarakat, pengentasankemiskinan secara terarah, serta perlindungan terhadap sistemperdagangan dan persaingan yang tidak adil.17. Pembangunan . . .

- 51 -17. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yangberdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkaitdengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan strukturindustri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembanganekonomi di luar Pulau Jawa. Struktur industri dalam hal penguasaanusaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli danberbagai distorsi pasar melalui penegakan persaingan usaha yang sehatdan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar. Strukturindustri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industrikecil dan menengah sebagai basis industri nasional yang sehat, sehinggamampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilaidengan industri hilir dan industri berskala besar.18. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, sektorindustri perlu dibangun guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal)yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuatmelalui (1) pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasiproduk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, ataupengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); (2) penguatan hubunganantarindustri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukungdan industri komplemen, termasuk dengan jaringan perusahaanmultinasional terkait, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektorprimer dan jasa yang mendukungnya; dan (3) penyediaan berbagaiinfrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang, antara lain, meliputisarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi, serta saranadan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian,dan pengendalian kualitas; serta sarana dan prasarana pendidikan danpelatihan tenaga kerja industri).19. Jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan kebijakanpengembangan ekonomi nasional agar mampu mendukung secara efektifpeningkatan produksi dan daya saing global dengan menerapkan sistemdan standar mengelolanya sesuai dengan praktik terbaik (the best practice)internasional, yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta nilaitambah perekonomian nasional dan yang mampu mendukung kepentinganstrategis di dalam pengembangan sumber daya manusia di dalam negeriyang meliputi pengembangan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatanteknologi nasional, dan peningkatan kepentingan nasional dalampengentasan kemiskinan dan pengembangan kegiatan perekonomianperdesaan.20. Perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan dan mendukungperekonomian nasional agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligusmeminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamikaglobalisasi. Upaya tersebut diselenggarakan melalui (a) perkuatan posisinasional di dalam berbagai fora kerja sama perdagangan internasional(skala global, . . .

- 52 -(skala global, regional, bilateral, dan multilateral) untuk meningkatkan dayasaing dan akses pasar ekspor nasional sekaligus mengamankankepentingan strategis nasional dalam rangka mengentaskan kemiskinan,menurunkan tingkat pengangguran, mengembangkan perdesaan, danmelindungi aktivitas perekonomian nasional dari persaingan dan praktikperdagangan internasional yang tidak sehat, dan (b) pengembangan citra,standar produk barang dan jasa nasional yang berkualitas internasional,serta fasilitasi perdagangan internasional yang berdaya saing.21. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusinasional yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha untukmewujudkan (a) berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dalamperlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, (b)terintegrasinya aktivitas perekonomian nasional dan terbangunnyakesadaran penggunaan produksi dalam negeri, (c) meningkatnyaperdagangan antar wilayah/daerah, dan (d) terjaminnya ketersediaanbahan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau.22. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomidan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraanmasyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja.Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesonakeindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluasdi dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomiyang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.23. Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) diarahkan agar menjadipelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing denganproduk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhanmasyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalamperubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik. Untuk itu,pengembangan UKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatankewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung denganupaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasilinovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.Pengembangan UKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalammodernisasi agribisnis dan agroindustri, termasuk yang mendukungketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industrimelalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, danpeningkatan kualitas sumber daya manusia.24. Sektor keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan didalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhanekonomi yang berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadapkemungkinan gejolak krisis melalui implementasi sistem jaring pengamansektor keuangan Indonesia, peningkatan kontribusi lembaga jasa keuanganbank . . .

- 53 -bank dan non-bank dalam pendanaan pembangunan terutama peningkatanakses pendanaan bagi keluarga miskin, baik di perdesaan maupun diperkotaan, serta peningkatan kualitas pertumbuhan perbankan nasional.Dengan demikian, setiap jenis investasi, baik jangka pendek maupunjangka panjang, akan memeroleh sumber pendanaan yang sesuai dengankarakteristik jasa keuangan. Selain itu, semakin beragamnya lembagakeuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagiseluruh lapisan masyarakat.25. Perbaikan pengelolaan keuangan negara bertumpu pada sistem anggaranyang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitaspemanfaatan. Dalam rangka meningkatkan kemandirian, peran pinjamanluar negeri dijaga pada tingkat yang aman. Sementara itu, sumber utamadalam negeri yang berasal dari pajak terus ditingkatkan efektivitasnya.Kepentingan utama pembiayaan pemerintah adalah penciptaan pembiayaanpembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayananpublik, baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan saranafisik serta ekonomi, maupun mendukung peningkatan daya saing ekonomi.C. Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan danTeknologi26. Pembangunan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmupengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, sertamengembangkan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologidan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan, danperekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan daya saingbangsa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yangsenantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifanlokal, serta memerhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkunganhidup.27. Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan danenergi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, danteknologi kesehatan; pengembangan teknologi material maju; sertapeningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektorproduksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergikebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengankebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, danpengembangan mekanisme intermediasi iptek. Dukungan tersebutdimaksudkan untuk penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorongpembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Di samping itu,diupayakan peningkatan kerja sama penelitian domestik dan internasionalantarlembaga . . .

- 54 -antarlembaga penelitian dan pengembangan (litbang), perguruan tinggi dandunia usaha serta penumbuhan industri baru berbasis produk litbangdengan dukungan modal ventura.D. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju28. Peran pemerintah akan lebih difokuskan pada perumusan kebijakanpembangunan sarana dan prasarana, sementara peran swasta dalampenyediaan sarana dan prasarana akan makin ditingkatkan terutamauntuk proyek-proyek yang bersifat komersial. Kerja sama dengan swastadalam pembangunan sarana dan prasarana diarahkan untuk (a)menyediakan sarana dan prasarana transportasi untuk pelayanandistribusi komoditi perdagangan dan industri serta pergerakan penumpangdan barang, baik dalam lingkup nasional maupun internasional; (b)menghilangkan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan sertaefektivitas dan efisiensi tenaga listrik; (c) meningkatkan teledensitaspelayanan telematika masyarakat pengguna jasa; dan (d) memenuhikebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpapermukiman kumuh.29. Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkanfungsi air sebagai sumber daya sosial (social goods) dan sumber dayaekonomi (economic goods) yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu,efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjaminkebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan diwujudkanmelalui pendekatan pengelolaan kebutuhan (demand management) yangditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan,pengonsumsian air, dan pendekatan pengelolaan pasokan (supplymanagement) yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dankeandalan pasokan air. Pengelolaan prasarana sumber daya air diarahkanuntuk mewujudkan peningkatan keandalan layanan melalui kemitraandengan dunia usaha tanpa membebani masyarakat, penguatankelembagaan masyarakat, dan memerhatikan pelestarian fungsi lingkunganhidup. Selain itu, pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agarpola pengelolaan yang lebih berkeadilan dapat tercapai. Pengembangan danpenerapan sistem pemanfaatan terpadu (conjunctive use) antara airpermukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakansinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah. Pengendaliandaya rusak air mengutamakan pendekatan nonkonstruksi melaluikonservasi sumber daya air dan keterpaduan pengelolaan daerah aliransungai. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antarapemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat bencana,tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pascabencana.30. Pembangunan . . .

- 55 -30. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatanekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melaluipendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan danpemerataan pembangunan antardaerah; membentuk dan memperkukuhkesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanannasional; serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkansasaran pembangunan nasional. Untuk itu, pembangunan transportasidilaksanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan secaraantarmoda dan intramoda; menyelaraskan peraturan perundang-undanganyang terkait dengan penyelenggaraan transportasi yang memberikankepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif; mendorong seluruhpemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan;meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkanefisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetapmempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadappelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat; menyediakanpelayanan angkutan umum masal di daerah perkotaan yang didukungpelayanan pengumpan, yang aman, nyaman, tertib, terjangkau dan ramahlingkungan serta bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan; sertameningkatkan budaya berlalu lintas yang tertib dan disiplin. Untukpelayanan transportasi di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaandikembangkan sistem transportasi perintis yang berbasis masyarakat(community based) dan wilayah. Untuk mendukung daya saing dan efisiensiangkutan penumpang dan barang diarahkan pada perwujudan kebijakanyang menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasatransportasi dalam konteks pelayanan global; mempercepat danmemperlancar pergerakan penumpang dan barang melalui perbaikanmanajemen transportasi antarmoda; meningkatkan pembangunan jalanbebas hambatan pada koridor-koridor strategis; meningkatkan pangsaangkutan barang melalui kereta api, angkutan barang antarpulau, baikmelalui sistem Ro-Ro maupun angkutan laut konvensional yang didukungoleh peningkatan peran armada nasional serta angkutan komoditi khususdengan moda transportasi udara (fresh good and high value);mengembangkan sistem transportasi nasional yang andal danberkemampuan tinggi yang bertumpu pada aspek keselamatan, danketerpaduan antarmoda, antarsektor, antarwilayah, aspek sosial budaya,dan profesionalitas sumber daya manusia transportasi serta menerapkandan mengembangkan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi,dan ramah lingkungan.31. Pembangunan pos dan telematika diarahkan untuk mendorong terciptanyamasyarakat berbasis informasi (knowledge-based society) melaluipenciptaan landasan kompetisi jangka panjang penyelenggaraan pos dantelematika dalam lingkungan multioperator; pengantisipasian implikasi darikonvergensi telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran, baikmengenai kelembagaan maupun peraturan termasuk yang terkait denganisu . . .

- 56 -isu keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi; penerapanhak kekayaan intelektual; peningkatan legalitas yang nantinya dapatmengakibatkan konvergensi pasar dan industri; pengoptimalanpembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telematika danprasarana nontelekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika;penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhanpasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada;peningkatan sinergi dan integrasi prasarana jaringan menuju nextgeneration network; peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakatterhadap potensi pemanfaatan telematika serta pemanfaatan danpengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;pengembangan industri dalam negeri; dan industri konten sebagai upayapenciptaan nilai tambah dari informasi.32. Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikandiarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana energi untukmeningkatkan akses dan pelayanan konsumen terhadap energi melalui (1)pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasionalsecara memadai dan dapat memiliki kehandalan yang tinggi melaluirehabilitasi dan repowering pembangkit yang ada serta pembangkit baru; (2)pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang memiliki sistem tatakelembagaan yang terstruktur dengan mengoptimalkan dalam sistem danproses pengelolaan ketenagalistrikan yang berfungsi secara efisien,produktif, dan profesional, sehingga dapat memberikan peluang yang lebihluas dan kondusif bagi investasi swasta yang terpisah dari misi sosial, sertamampu melibatkan secara luas peran pemerintah daerah, khususnyauntuk wilayah nonkomersial; (3) pengembangan diversifikasi energi untukpembangkit listrik yang baru terutama pada pembangkit listrik yangberbasis batubara dan gas secara terbatas dan bersifat jangka menengahagar dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak dan dalamjangka panjang akan mengedepankan energi terbarukan, khususnyabioenergi, geothermal, tenaga air, tenaga angin, tenaga surya, bahkantenaga nuklir dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat;(4) pengembangan industri penunjang ketenagalistrikan nasional yangmengedepankan peningkatan kandungan lokal, pengembangan daya gunaiptek yang melibatkan dunia usaha, pendidikan, pemerintah, danmasyarakat secara terintegrasi dan bersifat strategis berbasis transferpengetahuan (knowledge transfer) termasuk pengembangan standarisasiproduk dan sertifikasi kelistrikan nasional; (5) pengembangan sistemketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan (6) pembangunan jaringanpipanisasi BBM, kilang, depot, dan terminal transit; (7) pembangunanjaringan pipanisasi gas yang terintegrasi; (8) pembangunan sarana danprasarana transportasi batubara dari lokasi pertambangan ke pelabuhanserta sarana dan prasarana distribusinya; serta (9) pengembangan saranadan prasarana pembangkit panas bumi dan energi alternatif terbarukan,terutama mikrohidro dan energi surya.33. Pembangunan . . .

- 57 -33. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untukmewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhansektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi,pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggapkebutuhan (demand responsive approach) dan pendekatan terpadu dengansektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air, sertakesehatan.E. Reformasi Hukum dan Birokrasi34. Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnyapertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yangberkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; sertamenciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindunganhukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkankemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menanganidan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi,korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melaluipembaruan materi hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukantatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upayauntuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakanhukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, sertapelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dankesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib,teratur, lancar, serta berdaya saing global.35. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untukmeningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkantata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampumendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.IV.1.3 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG DEMOKRATIS BERLANDASKANHUKUMDemokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untukmewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Demokrasidapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatanpembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkanakuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Hukum padadasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif danmenghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananyakeadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakankelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender. Hukum yang ditaati dandiikuti . . .

- 58 -diikuti akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasarmasyarakat secara maksimal.Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil dilakukan denganmemantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peranmasyarakat sipil sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifatbottom up bisa berjalan; menumbuhkan masyarakat tanggap (responsivecommunity) yang akan mendorong semangat sukarela (spirit of voluntarism)yang sejalan dengan makna gotong royong; memperkuat kualitasdesentralisasi dan otonomi daerah; menjamin perkembangan dan kebebasanmedia dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukanpembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum danmenegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihakpada rakyat kecil.1. Penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada prosespelembagaan demokrasi dilakukan dengan (a) mempromosikan danmenyosialisasikan pentingnya keberadaan sebuah konstitusi yang kuat danmemiliki kredibilitas tinggi sebagai pedoman dasar bagi sebuah prosesdemokratisasi berkelanjutan; (b) menata hubungan antara kelembagaanpolitik, kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara; (c)meningkatkan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara negara dalammenjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusidan peraturan perundangan; (d) memantapkan pelaksanaan desentralisasidan otonomi daerah serta mencegah disintegrasi wilayah dan perpecahanbangsa; (e) melaksanakan rekonsiliasi nasional secara tuntas; dan (f)menciptakan pelembagaan demokrasi lebih lanjut untuk mendukungberlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.2. Penataan peran negara dan masyarakat dititikberatkan pada pembentukankemandirian dan kedewasaan masyarakat serta pembentukan masyarakatmadani yang kuat dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Di samping itu,penataan peran negara dan masyarakat diarahkan pada penataan fungsifungsiyang positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga adat,dan partai politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalammengelola berbagai potensi konflik sosial yang dapat merusak sertamemberdayakan berbagai potensi positif masyarakat bagi pembangunan.Upaya untuk mendorong perwujudan masyarakat sipil yang kuat perlu jugamemerhatikan pengaruh pasar dalam kehidupan sosial politik nasional agartidak terjadi ekses-ekses negatif dan kesenjangan sosial yang merugikankehidupan masyarakat.3. Penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan diwujudkan dengan (a) meningkatkan secara terusmenerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbukabagi para pejabat politik dan publik serta (b) mewujudkan komitmen politikyang . . .

- 59 -yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa serta keleluasaanberserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warganegara berdasarkanaspirasi politiknya masing-masing.4. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilainilaidemokratis diupayakan melalui (a) penciptaan kesadaran budaya danpenanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilainilaiHAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi,melalui berbagai wacana dan media serta (b) upaya mewujudkan berbagaiwacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnyamemelihara persatuan bangsa.5. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan padapencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dilakukan dengan (a)mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, terlembaga serta menjaminhak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannyapenyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis; (b) mewujudkanpemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnyamedia-media massa daerah yang independen; (c) mewujudkan deregulasiyang lebih besar dalam bidang penyiaran sehingga dapat lebih menjaminpemerataan informasi secara nasional dan mencegah monopoli informasi;(d) menciptakan jaringan informasi yang bersifat interaktif antaramasyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakankebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; (e) menciptakanjaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkanseluruh link informasi yang ada di pelosok nusantara sebagai suatukesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa; (f)memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektifagar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepadamasyarakat internasional supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang dapatmeletakkan Indonesia pada posisi politik yang menyulitkan: serta (g)meningkatkan peran lembaga independen di bidang komunikasi daninformasi untuk lebih mendukung proses pencerdasan masyarakat dalamkehidupan politik dan perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan.6. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukumnasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang UndangDasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunanmateri hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana danprasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadarandan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum;serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengantetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku danpengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian danperlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum,serta . . .

- 60 -serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran,ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yangmakin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasionalakan makin lancar.7. Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruanproduk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undanganwarisan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentinganmasyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas danmelibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasiladan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yangmencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian danpengembangan hukum. Di sisi lain, perundang-undangan yang baru jugaharus mampu mengisi kekurangan/kekosongan hukum sebagai pengarahdinamika lingkungan strategis yang sangat cepat berubah. Perencanaanhukum sebagai bagian dari pembangunan materi hukum harusdiselenggarakan dengan memerhatikan berbagai aspek yang memengaruhi,baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam pergaulan masyarakatinternasional yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidangpembangunan sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhikebutuhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara serta dapatmengantisipasi perkembangan zaman. Pembentukan hukumdiselenggarakan melalui proses terpadu dan demokratis berdasarkanPancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, serta sehingga menghasilkan produk hukum beserta peraturanpelaksanaan yang dapat diaplikasikan secara efektif dengan didukung olehpenelitian dan pengembangan hukum yang didasarkan pada aspirasi dankebutuhan masyarakat. Penelitian dan pengembangan hukum diarahkanpada semua aspek kehidupan sehingga hukum nasional selalu dapatmengikuti perkembangan dan dinamika pembangunan yang sesuai denganaspirasi masyarakat, baik kebutuhan saat ini maupun masa depan. Untukmeningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan hukum diperlukankerja sama dengan berbagai komponen lembaga terkait, baik di dalammaupun di luar negeri.8. Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan danmengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum,dan badan peradilan sehingga aparatur hukum mampu melaksanakantugas dan kewajibannya secara profesional. Kualitas dan kemampuanaparatur hukum dikembangkan melalui peningkatan kualitas danprofesionalisme melalui sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulumyang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan sertapengembangan sikap aparatur hukum yang menunjung tinggi kejujuran,kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme, serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan.Aparatur. . . .

- 61 -Aparatur hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secaraprofesional perlu didukung oleh sarana dan prasarana hukum yangmemadai serta diperbaiki kesejahteraannya agar di dalam melaksanakantugas dan kewajiban aparatur hukum dapat berjalan dengan baik danterhindar dari pengaruh dan intervensi pihak-pihak dalam bentuk korupsi,kolusi, dan nepotisme.9. Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM)dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatifdengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak asasimanusia (HAM), keadilan, dan kebenaran, terutama dalam penyelidikan,penyidikan, dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangkamewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial sehingga dapat mendukungpembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dandinamis. Penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM) dilakukanterhadap berbagai tindak pidana, terutama yang akibatnya dirasakanlangsung oleh masyarakat luas, antara lain tindak pidana korupsi,kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan narkotik. Dalam rangkamenjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,penegakan hukum di laut secara terus-menerus harus ditingkatkan sesuaidengan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan nasional danhukum internasional. Pemantapan lembaga peradilan sebagai implikasisatu atap dengan lembaga Mahkamah Agung secara terus-menerusmelakukan pengembangan lembaga peradilan; peningkatan kualitas danprofesionalisme hakim pada semua lingkungan peradilan; dukungan sertaperbaikan sarana dan prasarana pada semua lingkungan peradilansehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap citralembaga peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan.10. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukumyang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadapsegala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan akses kepadamasyarakat terhadap pelibatan dalam berbagai proses pengambilankeputusan pelaksanaan pembangunan nasional sehingga setiap anggotamasyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagaiwarga negara. Akibatnya, akan terbentuk perilaku warga negara Indonesiayang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudanmasyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harusdidukung oleh pelayanan dan bantuan hukum dengan biaya yangterjangkau, proses yang tidak berbelit, dan penetapan putusan yangmencerminkan rasa keadilan.11. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negaradicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baikpada semua tingkat, lini pemerintahan, dan semua kegiatan; pemberiansanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahguna kewenangansesuai . . .

- 62 -sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas danefektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal,pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat; serta peningkatanetika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman parapenyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yangbaik.IV.1.4 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN, DAMAI DAN BERSATUDengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi,dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukankemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknyakedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya gangguan keamanandalam berbagai bentuk kejahatan dan potensi konflik horisontal akanmeresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat.Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakansyarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang.1. Keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunanpertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunankeamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi,demografi, sosial, dan budaya serta berwawasan nusantara.2. Pembangunan pertahanan yang mencakup sistem dan strategi pertahanan,postur dan struktur pertahanan, profesionalisme TNI, pengembanganteknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan alutsista, komponencadangan, dan pendukung pertahanan diarahkan pada upaya terusmenerusuntuk mewujudkan kemampuan pertahanan yang melampauikekuatan pertahanan minimal agar mampu menegakkan kedaulatan negaradan menjaga keselamatan bangsa serta keutuhan wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia yang meliputi wilayah darat yang tersebar dan beragamtermasuk pulau-pulau terluar, wilayah yurisdiksi laut hingga meliputi ZonaEkonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan landasan kontinen, serta ruangudara nasional. Selanjutnya, kemampuan pertahanan tersebut terusditingkatkan agar memiliki efek penggentar yang disegani untukmendukung posisi tawar dalam ajang diplomasi.3. Sistem dan strategi pertahanan nasional secara terus menerusdisempurnakan untuk mewujudkan sistem pertahanan semestaberdasarkan kapabilitas pertahanan agar secara simultan mampumengatasi ancaman dan memiliki efek penggentar. Dalam sistempertahanan semesta tersebut, pertahanan nasional akan didesain agarmempunyai kemampuan menangkal ancaman di wilayah terluar Indonesiadan kemampuan untuk mempertahankan wilayah daratan serta mengawasidan melindungi wilayah yurisdiksi laut Indonesia dan ruang udaranasional.4. Postur . . .

- 63 -4. Postur dan struktur pertahanan diarahkan untuk dapat menjawab berbagaikemungkinan tantangan, permasalahan aktual, dan pembangunankapabilitas jangka panjang yang sesuai dengan kondisi geografis dandinamika masyarakat. Postur dan struktur pertahanan matra daratdiarahkan untuk mampu mengatasi kondisi medan dan topografis yangberagam, melakukan pergerakan cepat antarwilayah dan antarpulau danmengatasi ancaman dengan efisien. Postur dan struktur matra lautdiarahkan untuk membangun kemampuan untuk mengatasi luasnyawilayah laut nusantara di permukaan dan kedalaman dan memberikandukungan dan kompatibilitas terhadap pergerakan matra darat dan udara.Postur dan struktur matra udara diarahkan untuk dapat mengawasiterutama ruang udara nasional dan sebagian ruang udara regional, mampumelampui kebutuhan minimal penjagaan ruang udara nasional, memulaipemanfaatan ruang angkasa, dan memberikan dukungan operasi bersamaantarmatra.5. Peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia dilaksanakandengan tetap menjaga netralitas politik dan memusatkan diri pada tugastugaspertahanan dalam bentuk operasi militer untuk perang maupunoperasi militer selain perang melalui fokus pengembangan sumber dayamanusia dan pembangunan alutsista. Sebagai komponen utamapertahanan, sumber daya manusia TNI disiapkan dengan memenuhikecukupan jumlah personil setiap matra yang diwujudkan dalam kondisiselalu terlatih; memiliki penguasaan lapangan yang tinggi; memilikipenguasaan operasional dan perawatan peralatan perang modern; memilikidoktrin dan organisasi militer yang solid; memiliki manajemen pribadi yangbaik; mampu mengemban pelaksanaan tugas kemanusiaan, tanggapterhadap kemajuan teknologi dan perkembangan sosial masyarakat; sertamemiliki kompetensi dalam masa purna tugas. Peningkatan profesionalismedari sumber daya manusia TNI tersebut dimbangi dengan meningkatkankesejahteraan melalui kecukupan gaji, penyediaan dan fasilitasi rumahtinggal, jaminan kesehatan, peningkatan pendidikan, dan penyiapan skemaasuransi masa tugas.6. Peningkatan kondisi dan jumlah alutsista setiap matra dilaksanakanmenurut validasi postur dan struktur pertahanan untuk dapat melampauikebutuhan kekuatan pertahanan minimal. Pemenuhan kebutuhan alutsistadipenuhi secara bertahap sejalan dengan kemampuan keuangan negaraatas dasar perkembangan teknologi, prinsip kemandirian, kemudahaninteroperabilitas dan perawatan, serta aliansi strategis. Pengembanganalutsista diarahkan dengan strategi akuisisi alat teknologi tinggi denganefek deterrence dan pemenuhan kebutuhan dasar operasional secara efektifdan efisien dengan mendayagunakan dan mengembangkan potensi dalamnegeri, termasuk industri pertahanan nasional dalam prinsipkeberlanjutan.7. Pemantapan . . .

- 64 -7. Pemantapan komponen cadangan dan pendukung pertahanan negaradalam kerangka basis strategi teknologi, dan pembiayaan terusditingkatkan dalam proses yang bersifat kontinyu maupun terobosan.Peningkatan kemampuan komponen dukungan pertahanan tersebutmeliputi penguasaan kemampuan pemanfaatan kondisi sumber daya alamdan buatan, sinkronisasi pembangunan sarana dan prasarana nasionalterhadap kepentingan pertahanan, partisipasi masyarakat madani dalampenyusunan kebijakan pertahanan, komponen bela negara masyarakat,dukungan mutualisme industri pertahanan nasional secara langsungmaupun kemampuan konversi industri, serta keberlanjutan pembiayaanmelalui rekayasa keuangan.8. Perlindungan wilayah yurisdiksi laut Indonesia ditingkatkan dalam upayamelindungi sumber daya laut bagi kemakmuran sebesar-besarnya rakyat.Perlindungan terhadap wilayah yurisdiksi laut Indonesia dilakukan denganmeningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan untuk melakukanpengawasan dan penegakan hukum internasional serta meningkatkankemampuan deteksi dan penangkalan di laut. Perlindungan wilayahyurisdiksi udara Indonesia ditingkatkan sebagai upaya untuk menjagakedaulatan nasional secara menyeluruh dengan membangun sistempemantauan dan deteksi nasional di wilayah udara serta meningkatkankemampuan menangkal penerbangan illegal.9. Pembangunan keamanan diarahkan untuk meningkatkan profesionalismePolri beserta institusi terkait dengan masalah keamanan dan meningkatkanperan serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanandan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, sertaterselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.10. Peningkatan profesionalisme Polri dicapai melalui pembangunankompetensi pelayanan inti, perbaikan rasio polisi terhadap penduduk,pembinaan sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan alat utama,serta peningkatan pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga kepolisian.Arah pengembangan organisasi dan fungsi kepolisian disesuaikan denganperubahan kondisi lingkungan strategis faktor pengendali utamanya adalahantisipasi perkembangan karakter kewilayahan dan faktor-faktordemografis. Profesionalisme sumber daya manusia kepolisian ditingkatkanmelalui penyempurnaan seleksi, perbaikan pendidikan dan pelatihan, danpembangunan spirit of the corps. Peningkatan profesionalisme tersebutdiikuti oleh peningkatan bertahap kesejahteraan aparat kepolisian melaluikenaikan penghasilan, penyediaan dan fasilitasi rumah tinggal, jaminankesehatan, dan tunjangan purna tugas. Peran serta masyarakat dalampenciptaan keamanan masyarakat akan dibangun melalui mekanismepemolisian masyarakat. Pemolisian masyarakat berarti masyarakat turutbertanggung jawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan danketertiban . . .

- 65 -ketertiban dalam bentuk kerja sama dan kemitraan dengan polisi dalammenjaga keamanan dan ketertiban.11. Peningkatan profesionalisme lembaga intelijen dan kontra intelijen dalammendeteksi, melindungi, dan melakukan tindakan pencegahan berbagaiancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpengaruh terhadapkepentingan keamanan nasional.IV.1.5 MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DANBERKEADILANPembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponenbangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktifmasyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, sertamenghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju,mandiri dan adil.1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi danpeluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah,serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukunglingkungan. Tujuan utama pengembangan wilayah adalah peningkatankualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta pemerataannya.Pelaksanaan pengembangan wilayah tersebut dilakukan secara terencanadan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang.Rencana pembangunan dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencanatata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya.2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dancepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayahtertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembanganekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayahadministrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan matarantaiproses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melaluipengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnyakoordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor,antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluangberusaha dan investasi di daerah.3. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayahwilayahtertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapattumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangiketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatanpembangunan yang perlu dilakukan, selain dengan pemberdayaanmasyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasikhusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan, perlu puladilakukan . . .

- 66 -dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayahcepat tumbuh dan strategis dalam satu ‘sistem wilayah pengembanganekonomi’.4. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arahkebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inwardlooking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintugerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakanpendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatankesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulaupulaukecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.5. Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecildiseimbangkan pertumbuhannya dengan mengacu pada sistempembangunan perkotaan nasional. Upaya itu diperlukan untuk mencegahterjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali (urban sprawl &conurbation), seperti yang terjadi di wilayah pantura Pulau Jawa, sertauntuk mengendalikan arus migrasi masuk langsung dari desa ke kota-kotabesar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja,termasuk peluang usaha, di kota-kota menengah dan kecil, terutama diluar Pulau Jawa. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan keterkaitankegiatan ekonomi sejak tahap awal.6. Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dikendalikan dalam suatusistem wilayah pembangunan metropolitan yang kompak, nyaman, efisiendalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yangberkelanjutan melalui (1) penerapan manajemen perkotaan yang meliputioptimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zonapenyangga di sekitar kota inti dengan penegakan hukum yang tegas danadil, serta peningkatan peran dan fungsi kota-kota menengah dan kecil disekitar kota inti agar kota-kota tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kotatempat tinggal (dormitory town) saja, tetapi juga menjadi kota mandiri; (2)pengembangan kegiatan ekonomi kota yang ramah lingkungan sepertiindustri jasa keuangan, perbankan, asuransi, dan industri telematika sertapeningkatan kemampuan keuangan daerah perkotaan; dan (3) perevitalankawasan kota yang meliputi pengembalian fungsi kawasan melaluipembangunan kembali kawasan; peningkatan kualitas lingkungan fisik,sosial, budaya; serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik, terutamapengembangan sistem transportasi masal yang terintegrasi antarmoda.7. Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah ditingkatkan,terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankanperannya sebagai ‘motor penggerak’ pembangunan wilayah-wilayah disekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatanpembangunan . . .

- 67 -pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhanpelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kota masing-masing.8. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengankegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis (hasilproduksi wilayah perdesaan merupakan backward linkages dari kegiatanekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu ‘sistem wilayah pengembanganekonomi’. Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan adanya perluasandan diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan (nonpertanian) dipedesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan.9. Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan agroindustripadat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasiskan pertanian dankelautan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaankhususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya;pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi dikawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakanketerkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan salingmenguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembagakeuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan social capitaldan human capital yang belum tergali potensinya sehingga kawasanperdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja;intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produkpertanian, terutama terhadap harga dan upah.10. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagipembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agarpemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Rencana TataRuang Wilayah disusun secara hierarki. Dalam rangka mengoptimalkanpenataan ruang perlu ditingkatkan (a) kompetensi sumber daya manusiadan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tataruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalamperencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.11. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, sertamelaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah denganmenerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Selainitu, perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan,dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaanland reform serta penciptaan insentif/disinsentif perpajakan yang sesuaidengan luas, lokasi, dan penggunaan tanah agar masyarakat golonganekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah. Selain itu,menyempurnakan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melaluiinventarisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undanganpertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat, sertapeningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melaluikewenangan . . .

- 68 -kewenangan administrasi, peradilan, maupun alternative dispute resolution.Selain itu, akan dilakukan penyempurnaan kelembagaan pertanahansesuai dengan semangat otonomi daerah dan dalam kerangka NegaraKesatuan Republik Indonesia, terutama yang berkaitan dengan peningkatankapasitas sumber daya manusia bidang pertanahan di daerah.12. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatankapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintahdaerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembagalegislatif daerah. Selain itu, pemberdayaan masyarakat akan terusdikembangkan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan;peningkatan akses pada modal usaha dan sumber daya alam; pemberiankesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan danperaturan yang menyangkut kehidupan mereka; serta peningkatankesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktifyang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan.13. Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangkamemanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah;menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan; serta menghindaritimbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Pembangunan kerja samaantardaerah melalui sistem jejaring antardaerah akan sangat bermanfaatsebagai sarana berbagi pengalaman, berbagi keuntungan dari kerja sama,maupun berbagi tanggung jawab pembiayaan secara proporsional, baikdalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana maupundalam pembangunan lainnya.14. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dankemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuanproduksi dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan panganyang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun hargayang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yangberagam sesuai dengan keragaman lokal.15. Koperasi yang didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadiwahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektifpara anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektorkegiatan ekonomi sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyatadalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untukmeningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendahdalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinanmelalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usahaserta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, danpembinaan usaha.16. Dalam . . .

- 69 -16. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraansosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar padakelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakatmiskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, danwilayah bencana.17. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikanperlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntungdisempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukungoleh peraturan-peraturan perundangan, pendanaan, serta sistem nomorinduk kependudukan (NIK). Pemberian jaminan sosial dilaksanakan denganmempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar dimasyarakat.18. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dandikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hakrakyat akan pelayanan sosial dasar. Sistem jaminan sosial nasional (SJSN)yang sudah disempurnakan bersama sistem perlindungan sosial nasional(SPSN) yang didukung oleh peraturan perundang–undangan danpendanaan serta sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapatmemberikan perlindungan penuh kepada masyarakat luas. secara bertahapsehingga Pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan denganmemperhatikan budaya dan sistem yang sudah berakar di kalanganmasyarakat luas.19. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnyadiarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yangberkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakatserta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupidan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, danefisien; (2) penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasaranadan sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensipembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakanlapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaranpembangunan; dan (3) pembangunan pembangunan perumahan besertaprasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dankeseimbangan lingkungan hidup.20. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dansanitasi diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pengelolaan aset (assetmanagement) dalam penyediaan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhankebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (3)penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel danprofesional; dan (4) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalampelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.21. Penanggulangan . . .

- 70 -21. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan,dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap denganmengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Sejalan denganproses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan padapeningkatan pemahaman tentang pentingnya mewujudkan hak-hak dasarrakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan padapeningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dariupaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.IV.1.6 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ASRI DAN LESTARISumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunannasional dan, sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber dayaalam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutanbagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitashidup manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang maju,mandiri, dan adil, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelolasecara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektordan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatanpembangunan.1. Mendayagunakan Sumber Daya Alam yang Terbarukan.Sumber daya alam terbarukan, baik di darat dan di laut, harus dikelola dandimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawabdengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang.Pengelolaan sumber daya alam terbarukan yang sudah berada dalamkondisi kritis diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkandaya dukungnya yang selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasalingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkankemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan.Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alamterbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upayapemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasisekarang maupun generasi mendatang. Di samping itu, pemanfaatansumber daya alam yang terbarukan akan diarahkan untuk memenuhikebutuhan energi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber dayaberbasis kelautan dan hasil-hasil pertanian sebagai energi alternatif.2. Mengelola Sumber Daya Alam yang Tidak Terbarukan.Pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan, seperti bahan tambang,mineral, dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secaralangsung, melainkan diperlakukan sebagai masukan, baik bahan bakumaupun bahan bakar, untuk proses produksi yang dapat menghasilkannilai tambah yang optimal di dalam negeri. Selain itu, sumber daya alamtak terbarukan . . .

- 71 -tak terbarukan pemanfaatannya harus seefisien mungkin dan menerapkanstrategi memperbesar cadangan dan diarahkan untuk mendukung prosesproduksi di dalam negeri. Pemanfaatan sumber daya energi yang tidakterbarukan, seperti minyak dan gas bumi, terutama diarahkan untukmemenuhi kebutuhan energi yang terjangkau masyarakat di dalam negeridan untuk mendukung industri berbasis hidrokarbon, seperti industripetrokimia, industri pupuk dalam mendukung sektor pertanian di dalamnegeri. Keluarannya (output) diarahkan untuk dapat dijadikan sebagaimodal kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompoksumber daya alam tersebut diarahkan untuk percepatan pertumbuhanekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, jugauntuk upaya reklamasi, konservasi, dan memperkuat pendanaan dalampencarian sumber-sumber energi alternatif yang menjadi jembatan darienergi fosil ke energi yang terbarukan, seperti energi yang memanfaatkannuklir dan panas bumi dan atau bahan substitusi yang terbarukan danatau bahan substitusi yang terbarukan seperti biomassa, biogas,mikrohidro, energi matahari, arus laut, panas bumi (geothermal) dan tenagaangin yang ramah lingkungan. Pengembangan sumber-sumber energialternatif itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetapmempertimbangkan kelestarian lingkungan. Di samping itu, pengembanganenergi juga mempertimbangkan harga energi yang memperhitungkan biayaproduksi, menginternalisasikan biaya lingkungan, sertamempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan demikian,pembangunan energi terus diarahkan kepada keragaman energi dankonservasi energi dengan memerhatikan kelestarian fungsi lingkunganhidup. Pengembangan energi juga dilaksanakan dengan memerhatikankomposisi penggunaan energi (diversifikasi) yang optimal bagi setiap jenisenergi.3. Menjaga Keamanan Ketersediaan Energi.Menjaga keamanan ketersediaan energi diarahkan untuk menyediakanenergi dalam waktu yang terukur antara tingkat ketersediaan sumbersumberenergi dan tingkat kebutuhan masyarakat.4. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air.Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutandaya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan airdan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dankebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untukmeningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air danpendekatan supply management yang ditujukan untuk meningkatankapasitas dan keandalan pasokan air; serta memperkokoh kelembagaansumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayananterhadap masyarakat.5. Mengembangkan . . .

- 72 -5. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan.Arah pembangunan ke depan perlu memerhatikan pendayagunaan danpengawasan wilayah laut yang sangat luas. Dengan cakupan dan prospeksumber daya kelautan yang sangat luas, arah pemanfaatannya harusdilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensifagar dapat meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Disamping itu, mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaansumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pendekatan keterpaduandalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalammenjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu,kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakanketerpaduan antara sektor lautan dan daratan serta menyatu dalamstrategi pembangunan nasional sehingga kekuatan darat dan laut dapatdimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan bangsa.6. Meningkatkan Nilai Tambah atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tropisyang Unik dan Khas.Diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil sumber daya alam terusdikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memilikinilai tambah yang tinggi, termasuk untuk pengembangan mutu dan hargayang bersaing dalam merebut persaingan global. Arah ini harus menjadiacuan bagi pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam selaintetap menekankan pada pemeliharaan sumber daya alam yang ada dansekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Perhatian khususdiberikan kepada masyarakat lokal agar dapat memeroleh akses yangmemadai dan menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya alam yangada di wilayahnya. Dengan demikian, pembangunan pada masa yang akandatang tidak hanya berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomisemata, melainkan juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan.7. Memerhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis Sumber Daya Alam yangAda di Setiap Wilayah.Kebijakan pengembangan sumber daya alam yang khas pada setiap wilayahdilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuatkapasitas dan komitmen daerah untuk mendukung pembangunan yangberkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnyapemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan olehpemerintah pusat maupun pemerintah daerah antara lain melaluipemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi di tingkatlokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas sumber dayaalam. Pengelolaan sumber daya alam di luar pulau Jawa, terutama dikawasan tertinggal diberikan perhatian khusus agar dapat dikembangkanpotensinya untuk percepatan pembangunan wilayah, tetapi tetapmengedepankan aspek keberlanjutan bagi generasi mendatang. Untuk itu,diperlukan . . .

- 73 -diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan agarmenjadi pedoman pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan lestari.8. Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia.Secara geografis Indonesia berada di wilayah pertemuan tiga lempengtektonik. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikanruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksidini serta sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadapancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu, perluditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agardapat diantisipasi secara dini. Hal itu dapat memberikan manfaat besarbagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia danharta benda karena adanya perencanaan wilayah yang peduli/pekaterhadap bencana alam.9. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlupenerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secarakonsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan padapemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidakmempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihandan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upayapeningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunanberkelanjutan.10. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan LingkunganHidup.Kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu didukung oleh peningkatankelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup;penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas serta sistem politik yangkredibel dalam mengendalikan konflik; peningkatan sumber daya manusiayang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; sertaperkembangan asimilasi sosial budaya yang makin mantap sehingggalingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalamkehidupan. Selanjutnya, cara pandang terhadap lingkungan hidup yangberwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalamkegiatan produksi dan konsumsi, dengan cara menanamkan nilai dan etikalingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaransosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.11. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup.Kebijakan itu diarahkan terutama bagi generasi muda sehingga terciptasumber daya manusia yang berkualitas dan peduli terhadap isu sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian, pada masa yang akandatang mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konseppembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.IV.1.7 MEWUJUDKAN . . .

- 74 -IV.1.7 MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANGMANDIRI, MAJU, KUAT DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONALPembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada polapembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya lautberbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dankelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanankeamanan, dan teknologi.1. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari, antara lain, melalui (a)pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang dapatdiwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (b)melestarikan nilai-nilai budaya serta wawasan bahari serta merevitalisasihukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan; dan (c) melindungi danmenyosialisasikan peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi,restorasi, dan konservasi.2. Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia di bidangkelautan yang diwujudkan, antara lain, dengan (a) mendorong jasapendidikan dan pelatihan yang berkualitas di bidang kelautan untukbidang-bidang keunggulan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangankerja dan (b) mengembangkan standar kompetensi sumber daya manusia dibidang kelautan. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan danpenguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, danpengembangan sistem informasi kelautan.3. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, danhal-hal terkait di dalamnya, termasuk kewajiban-kewajiban yang telahdigariskan oleh hukum laut United Nation Convention on the Law Of Sea(UNCLOS) 1982. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS pada tahun 1986sehingga mempunyai kewajiban, antara lain, (a) menyelesaikan hak dankewajiban dalam mengelola sumber daya kelautan berdasarkan ketentuanUNCLOS 1982; (b) menyelesaikan penataan batas maritim (perairanpedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, danlandas kontinen); (c) menyelesaikan batas landas kontinen di luar 200 millaut; (d) menyampaikan laporan data nama geografis sumber daya kelautankepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sisi lain, Indonesia juga perlupengembangan dan penerapan tata kelola dan kelembagaan nasional dibidang kelautan, yang meliputi (a) pembangunan sistem hukum dan tatapemerintahan yang mendukung ke arah terwujudnya Indonesia sebagaiNegara Kepulauan serta (b) pengembangan sistem koordinasi, perencanaan,monitoring, dan evaluasi.4. Melakukan . . .

- 75 -4. Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan asetNegara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi (a) peningkatan kinerjapertahanan dan keamanan secara terpadu di wilayah perbatasan; (b)pengembangan sistem monitoring, control, and survaillance (MCS) sebagaiinstrumen pengamanan sumber daya, lingkungan, dan wilayah kelautan; (c)pengoptimalan pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan dan pulaupulaukecil terdepan; dan (d) peningkatan koordinasi keamanan danpenanganan pelanggaran di laut.5. Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, danberkelanjutan yang meliputi (a) perhubungan laut; (b) industri maritim; (c)perikanan; (d) wisata bahari; (e) energi dan sumber daya mineral; (f)bangunan laut; dan (g) jasa kelautan.6. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut dilakukanmelalui (a) pengembangan sistem mitigasi bencana; (b) pengembangan earlywarning system; (c) pengembangan perencanaan nasional tanggap darurattumpahan minyak di laut; (d) pengembangan sistem pengendalian hamalaut, introduksi spesies asing, dan organisme laut yang menempel padadinding kapal; serta (e) pengendalian dampak sisa-sisa bangunan danaktivitas di laut.7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir dilakukandengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil yangmampu memberikan lapangan kerja lebih luas kepada keluarga miskin.IV.1.8 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERPERAN AKTIF DALAMPERGAULAN INTERNASIONALMelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat konstitusi yangharus diperjuangkan secara konsisten. Sebagai negara yang besar secarageografis dan jumlah penduduk, Indonesia sesungguhnya memiliki peluangdan potensi untuk mempengaruhi dan membentuk opini internasional dalamrangka memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam rangka mewujudkanIndonesia maju, mandiri, adil dan makmur, Indonesia sangat penting untukberperan aktif dalam politik luar negeri dan kerja sama lainnya baik di tingkatregional maupun internasional, mengingat konstelasi politik dan hubunganinternasional lainnya yang terus mengalami perubahan-perubahan yangsangat cepat.1. Peranan hubungan luar negeri terus ditingkatkan dengan penekanankanpada proses pemberdayaan posisi Indonesia sebagai negara, termasukpeningkatan kapasitas dan integritas nasional melalui keterlibatan diorganisasi-organisasi internasional, yang dilakukan melalui optimalisasipemanfaatan . . .

- 76 -pemanfaatan diplomasi dan hubungan luar negeri dengan memaknai secarapositif berbagai peluang yang menguntungkan bagi kepentingan nasionalyang muncul dari perspektif baru dalam hubungan internasional yangdinamis.2. Penguatan kapasitas dan kredibilitas politik luar negeri dalam rangka ikutserta menciptakan perdamaian dunia, keadilan dalam tata hubunganinternasional, dan ikut berupaya mencegah timbulnya pertentangan yangterlalu tajam di antara negara-negara yang berbeda ideologi, dan sistempolitik maupun kepentingan agar tidak mengancam keamananinternasional sekaligus mencegah munculnya kekuatan yang terlalubersifat hegemonik-unilateralistik di dunia.3. Peningkatan kualitas diplomasi di fora internasional dalam upayapemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanankekayaan sumber daya alam, baik daratan maupun lautan, serta antisipasiterhadap berbagai isu baru dalam hubungan internasional yang akanditangani dengan parameter utamanya adalah pencapaian secara optimalkepentingan nasional.4. Peningkatan efektivitas dan perluasan fungsi jaringan kerjasama yang adademi membangun kembali solidaritas Association of South East Asian Nation(ASEAN) di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan keamanan menujuterbentuknya komunitas ASEAN yang lebih solid.5. Pemeliharaan perdamaian dunia melalui upaya peningkatan salingpengertian politik dan budaya, baik antarnegara maupun antarmasyarakatdunia serta peningkatan kerja sama internasional dalam membanguntatanan hubungan dan kerja sama ekonomi internasional yang lebihseimbang.6. Penguatan jaringan hubungan dan kerja sama yang produktif antar aktoraktornegara dan aktor-aktor nonnegara yang menyelenggarakan hubunganluar negeri.IV. 2 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITASUntuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas,pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritasyang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah.Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensipermasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahanlainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapanberbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode keperiode . . .

- 77 -periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunanjangka panjang.Setiap sasaran pokok dalam delapan misi pembangunan jangka panjangdapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritasmasing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritasutama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atasdasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagaiberikut.IV.2.1 RPJM ke-1 (2005 – 2009)Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahapsebelumnya, RPJM I diarahkan untuk menata kembali dan membangunIndonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yangaman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraanrakyatnya meningkat.Indonesia yang aman dan damai ditandai dengan meningkatnya rasa amandan damai serta terjaganya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ikamelalui tertanganinya berbagai kerawanan dan tercapainya landasanpembangunan kemampuan pertahanan nasional, serta meningkatnyakeamanan dalam negeri termasuk keamanan sosial sehingga perananIndonesia dalam menciptakan perdamaian dunia semakin meningkat. Kondisiitu didukung oleh berkembangnya nilai baru yang positif dan produktif padasetiap aspek kehidupan dalam rangka memantapkan budaya nasional,termasuk wawasan dan budaya bahari; menguat dan meluasnya pemahamantentang identitas nasional sebagai negara demokrasi dalam tatananmasyarakat internasional; dan meningkatnya pelestarian serta pengembangankekayaan budaya untuk memperkokoh kedaulatan NKRI berlandaskanfalsafah Pancasila.Indonesia yang adil dan demokratis ditandai dengan meningkatnya keadilandan penegakan hukum; terciptanya landasan hukum untuk memperkuatkelembagaan demokrasi; meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidangpembangunan; terciptanya landasan bagi upaya penegakan supremasi hukumdan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan tertatanyasistem hukum nasional. Bersamaan dengan itu, pelayanan kepada masyarakatmakin membaik dengan meningkatnya penyelenggaraan desentralisasi danotonomi daerah yang tercermin dengan terjaminnya konsistensi seluruhperaturan pusat dan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan danperundang-undangan yang lebih tinggi; serta tertatanya kelembagaan birokrasidalam mendukung percepatan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.Meningkatnya . . .

- 78 -Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia ditandai denganmenurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalandengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; berkurangnya kesenjanganantarwilayah, termasuk meningkatnya pengelolaan pulau-pulau kecilterdepan; meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk sumberdaya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi; dan membaiknya pengelolaan sumber daya alamdan mutu lingkungan hidup. Kondisi itu dicapai dengan mendorongpertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yg lebih kondusif, termasukmembaiknya infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur lebihdidorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasarkebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan,terutama untuk sektor transportasi, energi dan kelistrikan, serta pos dantelematika. Bersamaan dengan itu dilaksanakan revitalisasi kelembagaanpusat-pusat pertumbuhan yang memiliki lokasi strategis, antara lain kawasanekonomi khusus (KEK) dan kawasan andalan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, antara lain, ditandai oleh meningkatnya indeks pembangunanmanusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) yang diarahkan untukmembangun bangsa yang berkarakter cerdas, adil dan beradab,berkepribadian nasional, tangguh, kompetitif, bermoral, dan berdasarkanfalsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia danmasyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada TuhanYang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, toleran terhadapkeberagaman, bergotong-royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek;meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikandan kesehatan; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuandan anak; dan mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.Bersamaan dengan hal tersebut ditingkatkan mitigasi bencana alam sesuaidengan kondisi geologi Indonesia. Pengendalian pencemaran dan kerusakanlingkungan didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untukmencintai lingkungan hidup dan menyadari keadaan wilayah yang rawanbencana sehingga makin peduli dan antisipatif. Hal itu didukung olehpengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas di setiap tingkatanpemerintahan dalam rangka penanggulangan bencana serta diacunya rencanatata ruang secara hierarki dari tingkatan nasional, pulau, provinsi, hinggakabupaten/kota sebagai payung kebijakan spasial semua sektor dalam rangkamencegah dampak kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan dampakbencana.IV.2.2 RPJM . . .

- 79 -IV.2.2 RPJM ke-2 (2010 – 2014)Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutanRPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembaliIndonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitassumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu danteknologi serta penguatan daya saing perekonomian.Kondisi aman dan damai di berbagai daerah Indonesia terus membaik denganmeningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan negara yangditandai dengan peningkatan kemampuan postur dan struktur pertahanannegara serta peningkatan kemampuan lembaga keamanan negara.Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum,tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hakasasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Sejalandengan itu, kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujudditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahserta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupanbangsa. Posisi penting Indonesia sebagai negara demokrasi yang besar makinmeningkat dengan keberhasilan diplomasi di fora internasional dalam upayapemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanankekayaan sumber daya alam nasional. Selanjutnya, kualitas pelayanan publikyang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yangditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semuatingkatan pemerintah.Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagaiindikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnyapendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkatpengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertaidengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkatpendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikannasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizimasyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuhkembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinyajumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangankesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah;dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luarJawa; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalamrangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri manufaktursejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatanpembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerahsecara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi; . . .

- 80 -teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkankerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas danrelevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorongprakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung olehpengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika;peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panasbumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; sertapengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan danpermukiman. Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputiperhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dansumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, danberkelanjutan.Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaansumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makinberkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaranmasyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dankonservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai denganmenguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragamanhayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkanuntuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modalpembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnyakelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiaptingkatan pemerintahan; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagaigerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu didukung denganmeningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatanruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaanpembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalianpemanfaatan ruang.IV.2.3 RPJM ke-3 (2015 – 2019)Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutanRPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunansecara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian dayasaing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alamdan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologiyang terus meningkat.Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruhwilayah Indonesia, kemampuan pertahanan nasional dan keamanan dalamnegeri makin menguat yang ditandai dengan terbangunnya profesionalismeinstitusi pertahanan dan keamanan negara serta meningkatnya kecukupankesejahteraan prajurit serta ketersediaan alat utama sistem persenjataan TNIdan alat utama Polri melalui pemberdayaan industri pertahanan nasional.Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsasejalan . . .

- 81 -sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi denganmenitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dansemakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisiitu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Indonesiadalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanandunia yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan. Bersamaandengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupanberkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dandaerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkatkesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah, dan merata yangdidorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yangdisertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusiaterus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan,termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemenpelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajatkesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender;meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan danperlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; danmantapnya budaya dan karakter bangsa.Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkanoleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untukmendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang,dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber dayaalam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dandidukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilakumasyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataanruang di seluruh wilayah Indonesia.Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengansemakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dansumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaaninfrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dandunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuandan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaanekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaandan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandaioleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinyapasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehinggaelektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, sertamulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik denganmempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranyapelayanan . . .

- 82 -pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanyamasyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya airyang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air danpengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minumuntuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembanganinfrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untukmendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhankebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungbagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistempembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, danakuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpapermukiman kumuh.IV.2.4 RPJM ke-4 (2020 – 2024)Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutanRPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesiayang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomianyang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yangdidukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnyakonsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politikserta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnyarasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman,baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi itu didukung olehmantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai olehterwujudnya TNI yang profesional dengan komponen cadangan dan pendukungpertahanan yang kuat; terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI danpartisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijenyang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang handal;terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber padaPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata kepemerintahan yangbaik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yangprofesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, danmasyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian nasionaldalam konstelasi gobal.Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makintinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauanlembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber dayamanusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai olehmeningkat . . .

- 83 -meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikanseiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan;meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan statusgizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan danperlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisidan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa,sumber daya manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh,kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yangdicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yangberagama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudiluhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamisdan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakatmakin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsilingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupansehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konseppembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saingperekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antaraindustri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembagadan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik.Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dankemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yangefisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha daninvestasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk dizona ekonomi eksklusif dan lautan bebas dalam rangka peningkatanperekonomian nasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yangsemakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehinggapendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setaradengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguranterbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dansejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi posdan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruhwilayah NKRI; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumahtangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi denganprasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukungoleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan,efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan,keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dandimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saingbangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yangakan datang.BAB V . . .

- 84 -BAB VPENUTUPRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan nasional merupakan pedomanbagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunannasional 20 tahun ke depan.RPJPN ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJP Daerah danmenjadi pedoman bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalammenyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalampenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunandan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Keberhasilan pembangunan nasionaldalam mewujudkan visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmurperlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dandemokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepadarakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOSalinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RIKepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Perekonomian dan Industri,MUHAMMAD SAPTA MURTI