UU No. 17 Tahun 2007 - Website Jaringan Dokumentasi dan ...

- 31 -meningkatkan jumlah dan kondisi alutsista TNI untuk mencapai kekuatanyang melampaui kekuatan pertahanan minimal; mengembangkan alatutama Polri, lembaga intelijen, dan kontra intelijen sesuai dengan kemajuanteknologi; dan meningkatkan kesiapan komponen cadangan danpendukung pertahanan termasuk membangun kemampuan industripertahanan nasional. Upaya lebih lanjut dalam pengembangan industripertahanan nasional memerlukan dukungan berbagai kalangan agar dapatmenciptakan kemandirian alutsista TNI dan alat utama (alut) Polri yangdibarengi dengan penataan lebih lanjut pola interaksi antara TNI dan Polriterkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya masing-masing.4. Upaya memodernkan alutsista TNI secara bertahap terhambat oleh embargoyang dilakukan oleh beberapa negara. Kondisi itu diperparah dengan relatifrendahnya upaya pemanfaatan industri nasional dalam memenuhikebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan. Ketidaksesuaian di antarakebutuhan peralatan di satu sisi serta kemampuan teknis dan finansialindustri nasional di sisi lain juga merupakan salah satu penyebabketertinggalan dan ketergantungan peralatan pertahanan dan keamananterhadap negara lain. Dengan demikian, untuk mewujudkan kemandiriandalam pembangunan pertahanan dan keamanan diperlukan industripertahanan dan keamanan nasional yang tangguh.G. Hukum dan Aparatur1. Tantangan ke depan di dalam mewujudkan sistem hukum nasional yangmantap adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamintegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dankebenaran.2. Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. Banyakpermasalahan belum terselesaikan. Permasalahan itu makin meningkatkompleksitasnya dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, danrevolusi teknologi informasi. Proses demokratisasi yang dijalankan telahmembuat rakyat makin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Untuk itu,partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara termasuk dalampengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangkamewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tingkat partisipasi masyarakatyang rendah akan membuat aparatur negara tidak dapat menghasilkankebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur negara dalammengantisipasi proses demokratisasi perlu dicermati agar mampumemberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi,akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik.Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada sistem danmekanisme pemerintahan. Revolusi teknologi dan informasi (TI) akanmempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan negaradan pemerintahan. Pemanfaatan TI dalam bentuk e-government,e-procurement, . . .