12.07.2015 Views

UU No. 17 Tahun 2007 - Website Jaringan Dokumentasi dan ...

UU No. 17 Tahun 2007 - Website Jaringan Dokumentasi dan ...

UU No. 17 Tahun 2007 - Website Jaringan Dokumentasi dan ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

- 29 -4. Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada tantangan bagaimanamelembagakan kebebasan pers/media massa. Akses masyarakat terhadapinformasi yang bebas <strong>dan</strong> terbuka, dalam banyak hal, akan lebihmemudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik. Peran mediamassa yang bebas sangat menentukan dalam proses menemukan,mencegah, mempublikasikan berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan<strong>dan</strong> korupsi. Tantangan lain adalah mengatasi berbagai dampak negatifperkembangan industri pers yang cenderung berpihak pada kepentingankapitalis <strong>dan</strong> bukan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.Keseluruhan upaya tersebut berada dalam konteks menempatkan perananpers sebagai salah satu pilar dari perkembangan demokrasi suatu negara.5. Berkenaan dengan hubungan luar negeri, tantangan dalam dua puluhtahun mendatang adalah menempatkan posisi Indonesia secara tepat atasisi-isu global dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia secaramaksimal bagi kepentingan nasional <strong>dan</strong> merevitalisasi konsep identitasnasional dalam politik luar negeri. Selain itu, bersama negara-negaraberkembang lainnya, diplomasi Indonesia juga perlu terus mendorong kearah terciptanya tatanan ekonomi dunia yang lebih adil, meningkatnyadukungan <strong>dan</strong> peran berbagai pelaku dalam menyelenggarakan hubunganluar negeri, <strong>dan</strong> terlaksananya hubungan politik luar negeri <strong>dan</strong> diplomasiIndonesia. Sikap Pelaksanaan politik luar negeri RI yang bebas <strong>dan</strong> aktifditujukan pula untuk mendukung upaya memperkuat peranankelembagaan regional, terutama untuk memperjuangkan kepentingannegara-negara berkembang pada tingkat regional. Tantangan lain yangdihadapi adalah melaksanakan strategi yang tepat dalam menghadapipotensi konflik teritorial dengan negara-negara tetangga melalui upayauntuk menindaklanjuti United Nations Convention on Law of the Sea(UNCLOS) 1982 yang merupakan salah satu langkah strategis, baik dalamkonteks penguatan perlindungan terhadap kedaulatan wilayah dari segihukum internasional maupun pemanfaatan nilai-nilai ekonomi karenaIndonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Di samping itu,kecenderungan-kecenderungan unilateralisme ke depan akan dapatmenyebabkan lumpuhnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaiinstitusi utama dalam diplomasi multilateral untuk menegakkanperdamaian <strong>dan</strong> keamanan internasional. Untuk menghindari hal tersebut,Indonesia perlu ikut menyuarakan <strong>dan</strong> memperjuangkan makna pentingmultilateralisme secara global dengan mengedepankan perlunya reformasi<strong>dan</strong> demokratisasi PBB menjadi tantangan yang harus diwujudkan secarakonsisten <strong>dan</strong> berkelanjutan.F. Pertahanan Keamanan . . .

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!