Untitled - International Center for Transitional Justice

• Komisi tidak diwajibkan untuk memutuskan pertanggungjawaban individu dan menyebutkannama-nama mereka;• Komisi tidak mempunyai kewenangan untuk mewajibkan kehadiran para saksi atau penyerahandokumen;• Tidak ada persyaratan untuk memperhatikan keseimbangan jender dalam memilih anggota;• TOR tidak mewajibkan Komisi untuk independen.3. Motivasi Pendirian KKPPihak-pihak yang mengkritik KKP mengklaim bahwa pembentukannya dirancang untuk mengantisipasirekomendasi COE untuk mendirikan sebuah pengadilan internasional 42 (yang kemudianmemang direkomendasi oleh COE). Dugaan ini diperkuat oleh pernyataan dari kedua pemerintahyang mengklaim bahwa COE tidak lagi diperlukan sesudah adanya KKP. Setelah mengetahui bahwaPBB tetap berencana mendirikan COE, kedua Menteri Luar Negeri Indonesia dan Timor-Lestemengeluarkan siaran pers bersama yang menyatakan bahwa:Mengingat inisiatif para pemimpin negara Indonesia dan Timor-Leste [untukmendirikan KKP], inisiatif yang dikeluarkan oleh Sekjen PBB [untuk menunjuksebuah COE] kelihatannya menjadi berlebihan. 43Pernyataan serupa juga dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat berdirinya COE. 44Apakah motivasinya berkaitan dengan COE atau tidak, jelas bahwa tujuan KKP terutamaberhubungan dengan membina hubungan bilateral yang baik. Deklarasi Bersama pada tanggal 14Desember menyatakan bahwa permasalahan yang tersisa sedang diselesaikan agar dapat “memeliharadan mendukung hubungan bilateral”. Walaupun hampir semua pemimpin di Timor-Leste sangatberhati-hati untuk tidak menyebutkan bahwa hubungan diplomatik dengan Indonesia adalah raisond’etre KKP, beberapa orang telah menyatakannya secara terbuka. Co-Chair KKP dari Timor-Leste,Dionisio Babo Soares, menjelaskan alasan pembentukan KKP sebagai berikut:• Walaupun PBB berupaya untuk menyelesaikan krisis Timor-Leste pada tahun1999 secara baik, banyak orang di Timor-Leste frustrasi dengan badan dunia ini,karena tidak serius mengatasi persoalan tahun 1999 dengan memperbolehkanIndonesia mendirikan Pengadilan Ad Hoc-nya sendiri untuk mengadili parapelaku pada tahun 1999– walaupun dapat dipastikan bahwa sidang yangdilakukan di Indonesia akan gagal;• Hubungan antara kedua negara, Indonesia dan Timor-Leste, sangat baik dan semakinmembaik setiap harinya;• Berbagai kepentingan nampaknya, tanpa disengaja, selaras (Timor-Leste tertarik untukbergabung dengan ASEAN dan membutuhkan bantuan Indonesia, sedangkan Indonesiamemerlukan Timor-Leste untuk meningkatkan citranya di dunia, serta juga untuk mendekatiAS agar membatalkan larangannya atas penjualan peralatan senjata kepada Indonesia danlain-lain);• Indonesia menjadi sangat penting bagi Timor-Leste dari segi politik, ekonomi dan jugapembangunan;42 Lihat contoh, komentar dari John Miller dari “East Timor Action Network” (ETAN – Jaringan Aksi TimorTimur) dalam “Komisi Bersama Kelihatannya tidak Melanjutkan Kebenaran atau Persahabatan antara Timordan Indonesia,” Newswire Services, 22 Februari 2007.43 Siaran Pers bersama dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste, 22Desember 2004, http://www.kbri-tokyo.go.id/menue/information/press/joint-press-release-ri-timorleste.htm.44 Pesan utama dari jumpa pers yang diberikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri, Dr. Marty Natalegawadan Yuri O. Thamrin, 17 Februari 2005, http://www.deplu.go.id/?hotnews_id=430; dan Siaran Pers, DepartemenLuar Negeri Indonesia, “Indonesia tetap konsisten bahwa COE tidak diperlukan”, 21 Februari 2005 No.19/PR/II/2005, http://www.deplu.go.id/?press_id=50.12