Untitled - International Center for Transitional Justice

pendapat dan tidak ada upaya sistematik untuk menghubungi mereka yang disebut, untuk memberikesempatan bagi mereka memberi tanggapan atas tuduhan yang telah dibuat secara publik.Pernyataan para saksi tertuduh berlawanan dengan bukti-bukti yang disodorkan para korban dan saksilainnya, yang secara umum memberi kesaksian yang konsisten dengan temuan mekanisme keadilantransisi yang telah berlangsung sebelumnya. Keempat mekanisme menyimpulkan bahwa kekerasanyang terjadi adalah akibat penyerangan sistematik yang diorganisir, diarahkan dan didukung olehaparat keamanan Indonesia.Kutipan dari Michael Ignatieff (yang sebetulnya adalah observasi pesimis) yang menyatakan bahwa“yang dapat dihasilkan oleh sebuah komisi kebenaran adalah mengurangi jumlah kebohongan yangberedar tanpa ditantang dalam wacana publik” 136 menjadi relevan dalam konteks kerja KKP. Dengarpendapat yang diselenggarakan KKP memberikan kesempatan resmi bagi sejumlah pelaku kejahatanterhadap kemanusiaan untuk menyangkal tanggung jawabnya, tanpa memberi bukti yang kuat untukmendukung tuduhan-tuduhan ini. Dengar pendapat tersebut menjadi semacam iklan yang mendukungversi dari serangkaian peristiwa yang pada dasarnya kontradiktif dengan temuan utama dari keempatmekanisme yang dokumennya dimandatkan pada KKP untuk menganalisa. Sehingga, bertolak belakangdengan ungkapan Ignatieff, dengar pendapat yang digelar KKP mungkin saja telah meningkatkanjumlah kebohongan yang beredar di Indonesia dalam hubungannya dengan peristiwa tahun 1999.Dan walaupun kerja KKP belum usai, dapat dipertanyakan apakah proses dengar pendapat telahmemajukan agenda keadilan transisi di Indonesia dan Timor-Leste atau telah memundurkannya.3. Kegagalan Menguatkan para KorbanDalam berbagai komisi kebenaran lainnya, salah satu alasan kunci untuk menyelenggarakan dengarpendapat adalah untuk memberi suara kepada para korban, serta mengakui penderitaan mereka secarapublik. Sebaliknya, dengar pendapat yang diselenggarakan oleh KKP tidak memenuhi standarminimum dalam memberi dukungan dan menghormati para korban.Dukungan minimal diberikan pada para korban sebelum dan sesudah kesaksian mereka. Korban tidakdiberi informasi sebelum dengar pendapat tentang apa yang akan terjadi dalam dengar pendapat,mereka juga tidak dilengkapi dengan dukungan atau konseling sesudah dengar pendapat. 137 Staf yangmenemani korban dalam dengar pendapat yang diselenggarakan di Indonesia tidak memiliki keahlianatau dilatih khusus dalam memberi dukungan kepada korban.Aspek yang paling menyedihkan dari keterlibatan 'korban' adalah penanganan mereka oleh Komisisebagai partisan. Dalam satu contoh yang cukup mengganggu, dua orang saksi ‘pro-integrasi’ ditemukanoleh TNI bersaksi dalam dengar pendapat. Tidak ada keraguan atas penderitaan kedua perempuanini yang menceritakan tentang kematian suami mereka. Tetapi perselisihan yang cukup publik antarakomisioner dari Timor-Leste dan Indonesia mengenai kehadiran kedua perempuan tersebut dalamdengar pendapat membuat mereka berdua lebih kelihatan sebagai pion dalam kemelut politik internalKomisi.Persoalan bahasa dan budaya juga menimbulkan masalah. Walaupun penerjemahan ditawarkan, KKPlebih menganjurkan saksi untuk berbicara dalam bahasa Indonesia. Seorang korban yang tidak terlalufasih berbahasa Indonesia menjelaskan bahwa Komisi memberinya satu salinan dari pernyataannyauntuk dibacakan dalam dengar pendapat, tetapi hanya dalam bahasa Indonesia, padahal ia telahmeminta dibuatkan dalam versi bahasa Tetum. 138 Dalam beberapa dengar pendapat di Indonesia,sebagian pengunjung menertawakan upaya korban untuk berbicara dalam bahasa Indonesia atau aspeklain dari kesaksian mereka. 139136 Michael Ignatieff, “Articles of Faith,” Index of Censorship, Vol. 25 No. 5 (1996), 113.137 Fres da Costa, wawancara dengan penulis dan Manuela Pereira, 21 Agustus 2007, Suai; Esmeralda dosSantos, wawancara dengan penulis, Manuela Pereira dan Sara dos Reis Afonso, 20 Agustus 2007, Suai.; EmilioBareto, wawancara dengan penulis dan Manuela Pereira, 2 Oktober 2007, Dili.138 Fres da Costa, wawancara dengan penulis dan Manuela Pereira, 21 Agustus 2007, Suai.139 Contoh, selama kesaksian Augusto Dato Buti, dengar pendapat KKP, 2 Mei 2007, Jakarta, dan Bertha dosSantos, dengar pendapat KKP, 4 Mei 2007, Jakarta.32