Untitled - International Center for Transitional Justice

TOR yang LemahBeberapa kelemahan kunci dalam TOR adalah:• Fokus pada penyelesaian terhadap tuntutan untuk keadilan dengan mengalihkan ancamanterhadap pelaku dan bukan dengan mewajibkan mereka untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.KKP diberi mandat untuk fokus pada tanggung jawab lembaga dan bukan tanggungjawab individu. “Rekonsiliasi” diartikan sebagai upaya membantu pelaku dan bukankorban, termasuk kewenangan untuk merekomendasikan amnesti dan mengambil tindakanuntuk “rehabilitasi” mereka yang telah dituduh secara salah (wrongly accused) bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia.• Tidak menyebutkan korban;• Tidak mempunyai kewenangan yang cukup untuk mengakses bukti dan informasi, dan tidakmempunyai mekanisme untuk menjaga kerahasiaan informasi;• Tidak jelas atau tidak secara mendetail memberi gambaran bagaimana Komisi ini akanmengatasi berbagai isu. Secara khusus, mandat KKP dan kegiatan yang harus dilakukannyatidak jelas. Misalnya, TOR tidak menyebutkan apakah Komisi ini dapat atau harus menjalankandengar pendapat:• Membatasi mandat KKP pada peristiwa tahun 1999, sehingga menanggalkannya dari konteksyang luas dan membatasi kemampuan KKP untuk melihat persoalan-persoalan sejarah yangmendasar.Sesudah KKP dibentuk, para komisioner mencoba memperbaiki beberapa kelemahan dalam TOR,khususnya terkait dengan ketidakjelasan di dalamnya. Tetapi upaya untuk membuat peraturan ataukesepakatan internal di dalam Komisi, walaupun mencerminkan niat baik, akhirnya tidak mampumengatasi kelemahan-kelemahan substantif.Proses Dengar Pendapat KKPAntara bulan Februari sampai dengan Oktober 2007, KKP melakukan enam dengar pendapatpublik (disertai beberapa sesi yang tertutup). Lima dengar pendapat publik dilakukan di Indonesiadan satu di Timor-Leste. Walaupun banyak pihak telah pesimis terhadap kinerja KKP, dengarpendapat yang digelar masih juga mengejutkan dari segi kelemahannya. Secara khususnya:• Terdakwa pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan diberi kesempatan untuk secara publikmembela diri tentang tindakan-tindakannya dan memberi informasi yang patut dipertanyakankeabsahannya tanpa mendapatkan proses pemeriksaan silang (cross examination) yangberarti. Ini berakibat pada presentasi publik dan liputan media yang mencerminkan interpretasidari peristiwa tertentu secara sangat bias. Saksi dan saksi ahli yang independen kurangdilibatkan dalam dengar pendapat dan PBB menolak berpartisipasi dalam proses ini, yangsemakin membuat ketidakseimbangan dalam proses. Korban mendapatkan kesempatan yangsangat kecil untuk berbicara dan, pada beberapa kesempatan, merasa tidak terlindungi.• KKP juga menurunkan kredibilitasnya sendiri, tidak hanya karena kelemahan di atas, tetapikarena terlihat bekerja secara tidak terorganisir dan tidak kompak.Beberapa kelemahan dalam rancangan dan pelaksanaan dengar pendapat publik termasuk:• Proses seleksi saksi terlalu fokus pada para tersangka yang motivasinya untuk memberi kesaksiansecara jujur patut dipertanyakan;• Tidak adanya tekanan untuk menjamin pengungkapan kebenaran bagi saksi yang adalahtersangka. Walaupun ada kemungkinan rekomendasi amnesti dalam TOR, bahwasanya kemungkinanuntuk adanya proses pengadilan di Indonesia, Timor-Leste, maupun pengadilaninternasional sangat kecil, berarti tidak ada insentif untuk mengungkapkan kebenaran denganharapan mendapatkan amnesti. Lemahnya proses pemeriksaan silang yang dilakukan olehpara Komisioner dan tidak adanya jaminan keamanan bagi mereka yang memberi kesaksianyang merugikan kepentingan Indonesia mempersulit persoalan ini;2