Untitled - International Center for Transitional Justice

. Dengar Pendapat di DiliSatu sesi dengar pendapat yang cukup singkat dilakukan di Dili pada akhir bulan September 2007.Hal ini merupakan perkembangan positif dari usulan sebelumnya bahwa KKP mungkin membatasidengar pendapat di Indonesia karena masalah keterbatasan waktu. Tetapi dengar pendapat ini jugamengecewakan, dengan hanya menghadirkan enam orang saksi di muka umum. 145Di satu pihak, dengar pendapat di Dili merupakan sebuah kemajuan dibandingkan yang diselenggarakandi Indonesia. Para saksi jelas-jelas tidak merasa diintimidasi untuk berbicara bebas tentangperan militer Indonesia atau keterlibatan pemerintah dalam aktivitas milisi, dengan beberapa saksiyang menyebutkan keterlibatan para pejabat tingkat tinggi. 146 Ini juga menjadi kesempatan bagi mediaIndonesia untuk melaporkan kesaksian yang benar tentang masalah ini. 147 Pada umumnya,pengunjung menghormati korban dan dapat mendengarkan kesaksian mereka dalam bahasa Tetum.Tetapi di lain pihak, dengar pendapat tersebut tetap bermasalah. Sejumlah saksi mengelak, tetapi tidakditantang untuk memberikan informasi yang jelas. 148 Pertanyaan beberapa anggota komisioner lagilagitanpa persiapan dan tidak terorganisir. Para co-chair kelihatan tidak dapat mengendalikanprosedur. Walaupun ada potensi ketertarikan publik yang lebih besar, kenyataannya jumlah pengunjungrendah saja. KKP menyatakan bahwa ini disebabkan oleh siaran langsung televisi dan radio yangberarti orang dapat nonton atau mendengarkan dari rumah. 149 Tapi mungkin yang lebih berdampakadalah kurangnya pemberitahuan tentang acara ini, 150 kurangnya ketertarikan publik dan ‘boikot’terhadap proses yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil.Sementara, tiga orang pejabat tinggi, termasuk Perdana Menteri Timor-Leste saat ini, XananaGusmão, bersaksi dalam dengar pendapat tertutup. Pernyataan resmi menyatakan bahwa dengarpendapat ini tertutup, karena para pejabat ini tidak dapat hadir dalam tiga hari yang djadwalkan untukdengar pendapat. 151 Tetapi dalam diskusi pribadi, diakui bahwa dengar pendapat tersebut sengajadilakukan secara tertutup untuk mencegah konsekuensi diplomatik yang kurang baik, yang dapatmuncul dari pejabat tinggi Timor-Leste yang di depan umum bersaksi tentang peran TNI dalamkekerasan di tahun 1999. 152 Bahwa hal ini dianggap sebagai alasan yang cukup untuk menyampingkantransparansi dan pertanggungjawaban yang menyulut kemarahan para organisasi hak asasi manusia. 153Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa prioritas KKP ada pada memelihara “persahabatan” sekalipundengan mengorbankan pengakuan publik tentang kebenaran.5. Kerenggangan dan Sikap Berseberangan antara KomisionerKekurangan lain yang cukup signifikan dalam proses dengar pendapat adalah kerenggangan dan sikapberseberangan antara para komisioner. Hal ini adalah konsekuensi dari prosedur yang diadopsi olehKKP. Upaya mengajukan pertanyaan dengan gaya pengujian silang, sistem bergantian antaraIndonesia dan Timor-Leste, serta susunan tempat duduk yang terpisah memperburuk apa yang145 Dua saksi tambahan tidak hadir.146Kesaksian dari Thomas Goncalves, dengar pendapat KKP, 25 September 2007, Dili; dan kesaksian FranciscoLopes de Carvalho, dengar pendapat KKP, 26 September 2007, Dili.147 Lihat “Komisi kebenaran mengatakan bahwa kemiskinan mendukung milisi di Timor-Leste,” Jakarta Post,27 September 2007.148 Komisi mencatat bahwa total 91 orang menghadiri hari pertama dengar pendapat dan 106 orang menghadirihari kedua. Data diberikan kepada penulis oleh staf KKP. Tapi banyak yang tidak tinggal selama dengarpendapat berlangsung dan kebanyakan pada dengar pendapat tersebut, jumlah penonton sekitar 50 orang, yangpaling banyak dipenuhi oleh staf Komisi dan staf dari Sekretariat Teknis pascaCAVR dimana tempat dengarpendapat diadakan.149 Komentar disampaikan pada penulis oleh Jacinto Alves dan Dionisio Babo Soares.150 Publisitas hampir tak ada sampai satu atau dua hari sebelum dengar pendapat. Spanduk dipasang di beberapatempat di Dili untuk menunjukkan tanggal diadakannya dengar pendapat, tetapi tidak menyebutkan tempatpenyelenggaraannya.151 Dionisio Babo Soares, dikutip dalam “ONG Sira Kontra Audisaun Taka Ba Publika,” Timor Post, 26September 2007, 11.152 Diskusi dengan anggota dan staf Komisi.153 “ONG Sira Kontra Audisaun Taka Ba Publika,” Timor Post, 26 September 2007, 11.34