Untitled - International Center for Transitional Justice

Akibatnya, PBB telah menyatakan akan menolak memberikan dukungan kepada KKP, “[k]ecuali jikaTOR-nya diperbaiki untuk mematuhi standar internasional.” 108Para saksi lainnya juga telah menolak berpartisipasi dalam dengar pendapat, karena mempertanyakankredibilitas KKP sebagai sebuah mekanisme mencari kebenaran sejati. 109 Sedikitnya satu korbanmenolak dengan alasan kurang yakin atas proses KKP. 110Dengan penolakan beberapa saksi yang diundang dan kebijakan KKP dalam memilih para pemberikesaksian, maka dengar pendapat didominasi oleh pejabat senior pemerintah Indonesia, anggota TNI,dan mantan para pemimpin milisi. Dari 56 orang saksi yang memberi kesaksian pada dengar pendapatmaupun publik, 28 saksi adalah aparat keamanan Indonesia dan milisinya (13 personil TNI, 3 anggotapolisi Indonesia dan 12 mantan milisia. Dari semua itu, 24 orang telah dituduh bertanggung jawabatas tindak kriminal oleh setidaknya satu mekanisme keadilan transisi yang terdahulu. Sebaliknya,hanya 14 orang korban atau saksi langsung dari masyarakat Timor-Leste dan hanya 3 saksi darikelompok hak asasi manusia atau kelompok pemantau pemilihan, kesaksiannya didengar olehKomisi. Perhatian pada para pelaku dan pejabat senior ini juga mengakibatkan ketimpangan jender diantara para saksi. Hanya 5 dari 59 orang saksi adalah perempuan. 111Perbandingan saksi seperti ini menimbulkan masalah. Kesaksian yang disampaikan mengandung biasperspektif dari lembaga-lembaga yang diwakili (termasuk TNI, Polri dan pemerintah Indonesia),tanpa pandangan ataupun tanggapan lain yang diberikan lewat perwakilan PBB dan kesempatan kecilyang tak sebanding bagi para korban. Situasi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa banyak saksitertuduh mempunyai motivasi yang cukup besar untuk menyesatkan KKP, baik untuk melindungireputasi mereka, pekerjaan dan/atau keamanan pribadi, untuk menghindari retribusi institusi atauuntuk alasan kesetiaan terhadap institusi dan pimpinan mereka.2. Gagal Mendorong atau Menghasilkan Pengungkapan KebenaranBerbagai kesulitan yang muncul dari kesaksian yang didominasi oleh institusi yang terlibat, diperburukdengan kurangnya mekanisme efektif apapun untuk menekan saksi untuk menyampaikankebenaran. Ini adalah akibat dari rancangan proses dengar pendapat, maupun persiapan danpengorganisasian Komisi yang tidak memadai.a. Amnesti sebagai insentif untuk mengungkapkan kebenaranSudah jelas bahwa rekomendasi amnesti KKP ditujukan untuk mendorong para pelaku pelanggaranhak asasi manusia mengaku kepada Komisi. 112 Tetapi pendekatan ini sepenuhnya gagal sebagaiinsentif bagi pengungkapan kebenaran. Bahkan beberapa saksi yang didakwa bertanggungjawab atasatas pelanggaran telah menolak kemungkinan mendapatkan rekomendasi amnesti dari Komisi. 113Faktor yang paling signifikan dalam gagalnya pendekatan amnesti adalah tidak adanya manfaatapapun dari amnesti de jure untuk kejahatan yang dilakukan di Timor Timur pada tahun 1999.Sebagian dari saksi KKP secara formal telah dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan ad hoc diJakarta. Saat ini mereka dilindungi dari proses pengadilan selanjutnya, setidaknya di Indonesia, oleh108 Ibid.109 Baik the Carter Center dan Asosiasi HAK diundang untuk memberikan kesaksian tentang hasil pemantauanyang mereka lakukan atas konsultasi publik, tetapi undangan tak dipenuhi Informasi ini diberikan kepadapenulis oleh staf Komisi, oleh Jose Luis Oliveira, Direktur Asosiasi HAK, serta oleh Jacinto Alves, wawancaradengan penulis, 20 April 2007.110 Jose Nunes, diskusi dengan penulis, 29 September 2007.111 Lihat Lampiran daftar nama-nama yang memberi kesaksian.112 Dalam wawancara dengan Radio ABC Australia, Horta menjelaskan bahwa “karena mereka percaya bahwaKomisi Kebenaran dan Persahabatan tidak akan menghasilkan penuntutan ke pengadilan, [anggota militer yangdisangka melakukan tindak kriminal] mereka bisa saja berpartisipasi dan bersikap jujur, kooperatif denganmenyampaikan kebenaran atas tindakan mereka dalam kekerasan 99.” “Timor Leste: Komisi Kebenaran tidakakan Menuntut Mereka Yang Bersalah”, Radio ABC Australia Asia Pacific, 5 Agustus 2005.113 Kiki Syahnakri secara publik menolak kemungkinan diberikannya amnesti pada anggota TNI. Dengarpendapat publik KKP, 24 Oktober 2007, Jakarta.26