Untitled - International Center for Transitional Justice

Deklarasi yang mereka berikan kepada kami mengubah fakta yang tidak dapatdiubah. Kadang ketika para saksi memberikan deklarasi mereka, kami melihat bahwabukti-bukti yang mereka sampaikan bohong belaka. Tetapi ini tergantung padamasing-masing deklarasi. 97Dalam upaya membela proses ini, para komisioner telah mengecilkan peran dengar pendapat sebagaimekanisme pencari kebenaran dengan menekankan bahwa Komisi juga menggunakan cara lain untukmenentukan kebenaran. 98 Jawaban tersebut gagal mengakui kemunduran yang telah disebabkan olehproses dengar pendapat tersebut.1. Keterwakilan Saksi yang Tidak ImbangKelemahan mendasar dalam proses dengar pendapat adalah fokus Komisi pada kesaksian dari paratertuduh dan pejabat senior. Menurut analisa latar belakang para saksi, KKP mendengarkan buktihanya dari 13 korban dari total 56 orang yang bersaksi dalam dengar pendapat. 99 Ini sangat berbedadengan kinerja berbagai komisi kebenaran lainnya: CAVR mendengar kesaksian dari sekitar 200korban dalam dengar pendapat; 100 dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan mendengarkankesaksian dari sekitar 2.000 korban. Justifikasi yang diberikan atas ketidaknampakankorban dalam dengar pendapat KKP adalah bahwa korban telah mempunyai kesempatan bicaramelalui CAVR dan bahwa Komisi mempunyai akses kepada perspektif korban melalui proses reviewdokumen CAVR. 101 Alasan seperti ini tidak mempertimbangkan dampak dengar pendapat terhadappublik, apalagi publik yang tidak mempunyai akses pada bukti-bukti yang dimiliki oleh Komisi. Juga,sejauh ini Komisi baru mengakses Laporan Akhir CAVR, database pernyataan dan profil komunitas.Komisi belum mengakses secara sistematis pernyataan para korban ataupun transkrip dengarpendapat. 102Kalaupun nantinya KKP mengakses dan mempergunakan kesaksian korban yang ada pada arsipCAVR dan mekanisme lainnya, hal ini tidak dapat menggantikan proses mendengarkan kesaksianlangsung. Mendengarkan seorang korban menceritakan pengalamannya memberi kesempatan padakomisioner dan publik untuk berempati pada korban, dan menampakkan wajah kemanusiaan daripelanggaran hak asasi manusia yang sedang diinvestigasi.Lima sesi dengar pendapat yang diselenggarakan di Indonesia, sebenarnya memberi kesempatanuntuk menghadirkan sebagian dari ribuan kesaksian korban yang memberi kesaksian pada CAVR kehadapan publik Indonesia. Namun, suara 10 orang korban yang memberi kesaksian di Indonesia sulitterdengar, karena gemuruh suara pelaku yang jumlahnya jauh lebih banyak dan memberikan paparanyang sangat berbeda dari kesaksian korban. Juga publik Indonesia tidak dapat mengetahui kebenaran97 “Audensia CVA Ba Dala Haat Iha Bali: Sasin Husi Indonezia Nega Sai Autor Krime 1999,” Timor Post, 31Juli 2007.98 Komentar yang dilontarkan oleh anggota Komisi Jacinto Alves pada Diskusi Panel Jaringan Refleksi KrisisTimor-Leste tentang Dengar Pendapat KKP; “Reflection on violations of human rights in Timor-Leste in 1999”(Refleksi atas pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste pada tahun 1999), 19 April 2007, Dili; Komentaryang disampaikan oleh Dionisio Babo Soares dalam diskusi dengan penulis dan yang lainnya, 27 September2007, Dili; Petrus Turang, wawancara dengan penulis, 25 Mei 2007, Denpasar.99 Lihat Lampiran.100 Chega!, Bagian 10, 26, para. 120. Daftar korban yang memberikan bukti, dan transkrip dari dengar pendapatkorban dapat dilihat pada http://www.doj.gov.za/trc/trc_frameset.htm (pilih “putusan dengar pendapat amnestidan transkrip.”)101 Jacinto Alves, wawancara dengan penulis, 20 April 2007.102 Ijin informal diberikan pada Komisi untuk melakukan pemeriksaan dokumen terbatas atas profil masyarakatdan untuk mengakses database pelanggaran hak asasi manusia CAVR. Informasi tentang profil komunitas dalamChega!, Bab 10, 46-62, paragraf 194-220. Tidak ada ijin yang dikeluarkan sampai saat ini untuk mengaksespernyataan korban atau arsip audiensi publik CAVR. Namun, wawancara dengan korban yang hadir dalamdengar pendapat CAVR mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus mereka diberi salinan pernyataan merekakepada CAVR – hal ini mengindikasikan bahwa setidaknya dalam beberapa kasus, anggota Komisi atau stafKomisi telah mengakses arsip CAVR tanpa ijin (hal ini bukanlah hal yang sulit, karena prosedur yang tidakjelas dalam mengakses arsip dan kenyataan bahwa beberapa anggota KKP, serta stafnya mempunyai kontakdengan CAVR.)24