Untitled - International Center for Transitional Justice

erkaitan dengan kesaksian pelaku yang membela diri, karena publik tidak mendapatkan bukti yangmempertanyakan keabsahan kesaksian tersebut.Ketika para korban dilibatkan dalam dengar pendapat, dalam beberapa kasus terdapat beberapa halyang memprihatinkan, misalnya bagaimana mereka diseleksi. Tiga orang korban yang menyampaikantentang kejahatan yang dilakukan oleh kelompok pro-kemerdekaan. Dua dari mereka, dibawa dariTimor Barat, menjadi pusat dari sebuah kontroversi kecil, ketika komisioner Timor-Leste, OlandinaAlves, bertanya pada salah seorang korban bagaimana ia sampai bersaksi untuk KKP. Saksi tidakmenjawab atas instruksi dari Co-chair Benjamin Mangkoedilaga, namun nampaknya kedua saksidiidentifikasi dan dibawa ke Jakarta oleh staf militer Indonesia. 103 Keterlibatan pihak tertuduh dalammenghadirkan saksi ke hadapan Komisi merupakan hal yang amat memprihatinkan.Seleksi korban yang dipolitisir mencapai puncaknya dalam dengar pendapat yang keempat, dengankesaksian dari Domingos Alves, yang dalam jadwal dan siaran pers disebutkan sebagai korban dariancaman, serta intimidasi dari para aktor pro-kemerdekaan. 104 Pada saat kesaksian Alves serta tanyajawabnya,tidak pernah disebutkan fakta bahwa ia adalah salah seorang terdakwa dalam suratdakwaan dari Unit Kejahatan Berat atas tindak kejahatan terhadap kemanusiaan (mencakup penyiksaan,pembunuhan dan pembantaian) yang dilakukannya sebagai pemimpin milisi di tingkatkecamatan. 105Tidak hanya para korban, orang lain dengan keahlian dan pengetahuan tentang peristiwa tahun 1999pun tidak dilihat sebagai saksi potensial oleh Komisi. Hanya sejumlah kecil pekerja LSM danpengamat pemilu yang diminta untuk bersaksi, dan tidak ada wartawan yang berada di Timor Timurpada tahun 1999 ataupun mantan anggota KPP-HAM yang diundang.Faktor lain yang mempengaruhi komposisi pemilihan saksi KKP adalah tidak hadirnya sejumlahundangan penting. Beberapa mantan staf UNAMET diundang untuk memberikan kesaksian, tetapitidak hadir. 106 PBB telah menyatakan bahwa para stafnya tidak akan bersaksi pada dengar pendapatyang diselenggarakan oleh KKP, karena merasa prihatin dengan isi TOR tentang rekomendasiamnesti:TOR KKP memberi kemungkinan dimana badan tersebut dapat merekomendasikanamnesti dan tidak menghalanginya untuk membuat rekomendasi tersebut untukkejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran berat hak asasi manusia, ataupunpelanggaran berat atas hukum humaniter. Kebijakan PBB pada hakekatnya tidakdapat mendukung atau memperbolehkan diberikannya amnesti untuk genosida,kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, atau pelanggaran berat hak asasimanusia, ataupun melakukan apapun yang dapat menghasilkannya. 107103 Informasi diberikan kepada penulis oleh staf Komisi.104 Dengar pendapat KKP yang keempat, Hotel Sanur Paradise, Denpasar, Bali, 24 Juli 2007. Domingos Alvesdiperkenalkan sebagai korban dalam dengar pendapat, tercantum dalam daftar saksi yang, serta dalam siaranpers tentang dengar pendapat ini. Update KKP (20 Agustus 2007), www.ctf-ri-tl.org.105Kasus No. 4/2004, Vonis Vasco da Cruz et al, yang diarsipkan pada 29 November 2004,http://www.jsmp.minihub.org/Court%20Monitoring/PanelKhusus/Documents/2004/04-2004%20Vasco%20da%20Cruz%20et%20al/042004%20Vasco%20Da%20Cruz%20et%20al%20Indictment.pdf. Di samping yang lainnya, Alves dituduh memainkan peran dan berpartisipasi dalam pembantaian massal diGereja Suai. Jumlah orang yang terbunuh dalam pembantaian tersebut masih belum diketahui, tetapidiperkirakan antara 40 sampai 200 orang. Mereka yang terbunuh termasuk pastur-pastur Katholik dansetidaknya sepuluh orang anak di bawah 18 tahun. Lihat Geoffrey Robinson, “East Timor 1999” (Timor Timur1999), 185.106 Yang diundang termasuk Ian Martin (Wakil Khusus Sekjen PBB), Alan Mills (pimpinan polisi sipilUNAMET), David Savage (petugas kepolisian sipil PBB selama UNAMET yang juga bekerja pada UnitKejahatan Berat) serta Rezaqul Haider (Petugas Penghubung Komandan Militer UNAMET). Informasidiberikan kepada penulis oleh staf Komisi.107 “Sekretaris Jendral Mengatakan Pejabat PBB Tidak akan Bersaksi pada Komisi Timor-Leste, karena TORMemberi Kemungkinan Amnesti Untuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” SG/SM/11101, 26 Juli 2007,http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sgsm11101.doc.htm.25