Untitled - International Center for Transitional Justice

dokumen internal aparat keamanan maupun pemerintahan Indonesia yang sampai dengansekarang belum dapat diakses oleh mekanisme pencari kebenaran maupun mekanisme investigasiprojustisia yang ada di Timor-Leste dan Indonesia.• TOR tersebut tidak memberikan perlindungan khusus untuk mencegah saksi yang akanmemberikan kesaksian yang memberatkan diri sendiri (privilege against self-incrimination),maupun sanksi terhadap pernyataan palsu, atau mekanisme lain yang dapat mencegahpernyataan yang bohong.Pada akhirnya, kelemahan dalam TOR ini tidak terlalu relevan, karena kegagalan kedua negara untukmenetapkan undang-undang sebagai dasar pembentukan KKP, sebagai sebuah badan hukum dengankewenangan hukum yang spesifik. Sehingga KKP tidak pernah secara efektif diberi kewenanganapapun di luar apa yang diberikan kepada setiap individu oleh hukum Indonesia dan Timor-Leste.d. Ketidakjelasan dan tidak rincinya mandat dan aktivitas KomisiSelain daripada serangkaian masalah ini, TOR tersebut mempunyai satu kelemahan utama: kurangdetail dan rancu. Dengan hanya 14 pasal substantif, TOR tersebut ternyata pendek saja. Banyakrincian yang biasanya dimuat dalam undang-undang pembentukan sebuah komisi kebenaran yangtidak dimuat. 80 Dan pada ketentuan yang ada, isinya amat tidak jelas. Satu contoh, TOR tersebut tidakmenyebutkan kemandirian KKP dari pemerintah Indonesia dan Timor-Leste, dan hanya menyatakanbahwa kedua Menteri Luar Negeri akan bertindak sebagai penasehat. 81Kerancuan yang paling mendasar dalam TOR berhubungan dengan mandat dan aktivitas KKP.Mandat Komisi dalam Pasal 14, termasuk pengungkapan kebenaran tentang peristiwa (pencariankebenaran) dan penilaian atas materi dari keempat institusi sebelumnya (review dokumen). Tidakpernah jelas apakah kewenangan tersebut dibatasi pada review keempat dokumen atau jika dapatmenggunakan metode lain seperti wawancara, pengambilan pernyataan atau melaksanakan dengarpendapat.C. Peraturan Internal dan Strategi KomisiBerbagai kelemahan dalam TOR, tidak adanya dasar hukum baik di Indonesia ataupun Timor-Leste,dan kurangnya konsultasi selama masa pembentukan, menimbulkan tantangan berat bagi para anggotaKomisi. Pada awal masa kerja Komisi, para anggotanya sepakat secara internal bahwa TOR tersebutmemang problematis, terutama karena banyak hal yang tidak jelas. Salah seorang anggota Komisijuga menyatakan keprihatinannya bahwa TOR tersebut kurang memberikan perhatian kepada situasipara korban. 82 Sehingga para anggota Komisi mengadakan pendekatan kepada kedua pemerintahuntuk mengajukan klarifikasi atau elaborasi TOR. Upaya para komisioner untuk melakukan ini patutdihargai. Namun tanggapan pemerintah adalah para kominisioner harus menerjemahkan mandatmereka sendiri. 83Komisi mulai bekerja sebagai badan yang terpecah, dengan anggota Komisi mewakili dua negarayang berbeda: satu dituduh bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dalam skalamassal dan yang lain mewakili masyarakat korban dalam jumlah besar. Menurut beberapa sumber,dibutuhkan hampir satu tahun bagi para komisioner KKP untuk membangun kepercayaan dan bekerjabersama. 84 Upaya awal untuk mendapatkan asistensi dari tenaga ahli gagal, terutama karena masalahkredibilitas yang timbul dalam pembentukan Komisi dan TOR yang lemah. Dalam konteks tersebut,80 Contohnya, TOR tersebut terdiri dari ketetapan yang berkaitan dengan pemindahan anggota Komisi dalamtindakan perbuatan melanggar hukum atau yang sejenisnya, dan juga tidak ada ketetapan tentang apa yang akanterjadi bila anggota Komisi mengundurkan diri, meninggal atau pindah. Dalam konteks konstitusi lokal jugamengecewakan, karena TOR-nya tidak memuat pernyataan tentang perlunya persetujuan Parlemen.81 TOR, pasal 24.82 Petrus Turang, wawancara dengan penulis, 25 Mei 2007, Denpasar.83 Informasi dari staf Komisi; Petrus Turang, wawancara dengan penulis, 25 Mei 2007, Denpasar; Jose RamosHorta, wawancara dengan penulis, 7 Juni 2007, Dili.84 Petrus Turang, wawancara dengan penulis, 25 Mei 2007, Denpasar; informasi dari staf Komisi.20