Untitled - International Center for Transitional Justice

kapan mereka melakukan hal tersebut. Pasti ada akuntabilitas atas pelanggaran hakasasi manusia yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk apa yangdisebut milisi. Bukan alasan bila UNAMET tidak ada lagi - KODIM juga tidak adalagi.Jadi pertanyaan saya pada Anda: Banyak hal sudah terungkap mengenai kekerasanyang dilakukan oleh UNAMET atau INTERFET. Anda secara diplomatis mengatakanbahwa dimana pun di dunia ini orang akan bersimpati pada pihak yang tertindas.Yang ingin saya tanya adalah, ketika Anda menjadi kepala P3TT apakah Anda sadarbahwa individu tertentu dari UNAMET menahan orang-orang pro-integrasi,membawa mereka ke kantor pusat dan menyiksanya? Apakah UNAMET punyaotoritas untuk menangkap dan sedikit banyak juga menyiksa orang-orang TimorTimur?Pernyataan-pernyataan semacam ini berperan pada kurangnya kepercayaan publik pada KKP diTimor-Leste, terutama di antara kelompok hak asasi manusia yang sudah curiga pada Komisi.D. Justifikasi untuk, atau Potensi Manfaat dari, Proses Dengar PendapatDengan semua kelemahan ini, penting untuk memahami mengapa KKP tetap mempertahankan prosesdengar pendapatnya. Walaupun Komisi tak pernah merumuskan satu dasar pemikiran yang formal,alasan paling penting yang disampaikan oleh komisioner untuk menyelenggarakan dengar pendapatadalah untuk menggapai publik: dengar pendapat dianggap sebagai alat untuk meningkatkan profilKKP sekaligus mendidik publik. 156 Ini dapat menjelaskan fokus KKP pada pelaksanaan dengarpendapat di Indonesia, dimana kebanyakan orang tidak tahu atau tidak paham tentang persoalanTimor Timur serta peristiwa 1999.Tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pelanggaran hak asasi manusiadi Timor Timur pada 1999 adalah hal yang bermanfaat. Selain berkontribusi pada proses pertanggungjawaban,juga dapat berkontribusi pada proses demokratisasi di Indonesia. Reformasiinstitusi negara, termasuk pada sektor keamanan, memerlukan pengakuan publik atas konsekuensiyang timbul dari kelemahan sistemik dalam sektor ini. Pendidikan publik di Indonesia tentang peristiwadi Timor Timur juga memberi manfaat bagi para korban dan berbagai komunitas di Indonesiayang menderita kekerasan akibat tindakan aparat keamanan Indonesia, khususnya selama periodeOrder Baru. Membuka komunikasi di antara komunitas korban memungkinkan pertukaran ide danpengalaman, dan memungkinkan suatu pemahaman tentang pola yang lebih luas dari perilaku ilegalyang dilakukan oleh institusi yang bersangkutan.Sayangnya, dengar pendapat yang dilaksanakan KKP tidak berkontribusi pada pencapaian tujuan ini.Karena keterwakilan pelaku yang terlalu banyak dalam daftar saksi dan mereka dapat memberikesaksian tanpa bantahan, karena jumlah korban yang terlalu sedikit dan diperlakukan dengan buruk,karena PBB tidak memberi tanggapan publik, dan karena kurangnya persiapan komisioner dalamproses tanya jawab, maka informasi yang diberikan pada publik nampaknya hanya akan meningkatkantaraf ketidakpedulian dan kesalahpahaman di Indonesia tentang peristiwa 1999 di Timor-Leste.Dengar pendapat tersebut telah gagal bukan hanya sebagai sumber kesaksian yang benar, tetapi jugasebagai upaya pendidikan publik.Terakhir, salah satu justifikasi yang dinyatakan oleh komisioner dan stafnya adalah keyakinan bahwa“setiap orang berhak untuk didengar”. 157 Menurut teori ini, dengar pendapat memang bermanfaatkarena dapat mengatasi ketimpangan yang terjadi apabila hanya para korban yang diberi kesempatanuntuk bicara di depan publik tentang peristiwa 1999. Tentunya penting untuk sebuah komisi kebenaranuntuk mendengar kesaksian pelaku maupun korban, tetapi kebanyakan komisi kebenaran,termasuk CAVR, dengan sadar mengutamakan kesaksian korban. Hal ini dilakukan sebagai bentukpemulihan dan sebagai alat mencapai keadilan dengan mengakui korban dan penderitaan yang156 Agus Widjojo, wawancara dengan penulis, 24 Mei 2007, Denpasar; Jacinto Alves, wawancara denganpenulis, 20 April 2007, Dili; Petrus Turang, wawancara dengan penulis, 25 Mei 2007.157 Petrus Turang, wawancara dengan penulis, 25 Mei 2007; diskusi dengan staf Komisi dan Jacinto Alves.36