VOLUME X | NO 95 / AGUSTUS 2015

Laporan UtamaKebijakan TepatSaat EkonomiMelambatMulai 9 Juli, pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) padasejumlah kelompok barang. Bagi sebagian kalangan, kebijakan ini dianggap tepat, apalagi dilakukanpada saat ekonomi sedang lesu. Selain berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat, industridalam negeri bisa terangkat dan penyerapan tenaga kerja diharapkan meningkat.Dalam konferensi pers yang diadakan pertengahanJuni lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) BambangBrodjonegoro mengungkapkan bahwa melaluipenghapusan PPnBM, pemerintah ingin menjagadaya beli masyarakat dan mendorong industri dalamnegeri. Apalagi sejumlah barang yang dihapuskan pungutanpajaknya telah diproduksi di sini.”Kami ingin menggairahkanindustri dalam negeri,” kata Menkeu. Biaya pengawasan jugamenjadi pertimbangan. Dengan fakta di lapangan bahwa biayapengawasan kepatuhan pajak terhadap sejumlah barang lebihtinggi dari angka pajak yang dihasilkan, maka penghapusanPPnBM menjadi lebih efektif.Di samping itu, penghapusan PPnBM juga dilakukandengan pertimbangan status beberapa barang yang sudahtidak lagi termasuk kategori mewah karena sudah dikonsumsisecara luas oleh masyarakat.”Misalnya televisi. Saat ini sulituntuk mengatakan bahwa televisi adalah barang mewahkarena sudah jadi barang umum dan kebutuhan,” ujar Menkeu.Dalam jumpa wartawan yang berlangsung di Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak itu, Menkeu berharap kebijakanini dapat meningkatkan kepatuhan pajak. DihapuskannyaPPnBM dipandang dapat menekan ketidakpatuhan Wajib Pajakdalam membayar pajak. Dengan demikian, dampak positifnyadiharapkan dapat terasa pada optimalisasi penerimaanperpajakan secara umum. Lebih jauh, stabilitas perekonomiandalam jangka pendek diharapkan dapat terjadi dan selanjutnyamendorong optimalisasi penerimaan perpajakan dalam jangkapanjang.Terakhir, pemerintah juga berharap kebijakan ini dapatmengurangi kecenderungan masyarakat membeli barangbarangyang dihapuskan PPnBM-nya di luar negeri.”Misal tasperempuan, kan kadang ibu-ibu lebih suka beli di Singapurakarena lebih murah. Kalau hilang PPnBM, harga tasnya bisasama dengan di luar negeri,” kata Menkeu.Menkeu memastikan bahwa barang-barang super mewahtetap dikenai PPnBM. Kelompok barang tersebut terdiri atashunian mewah, kapal pesiar (yacht), pesawat terbang, dansenjata api.”Barang super mewah tentunya hanya dikonsumsioleh orang kaya dan mampu beli,” katanya. Kebijakan inidiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.10/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang TergolongMewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai PajakPenjualan Atas Barang Mewah.Latar belakangPemerintah dapat memahami pro dan kontra yang terjadidi masyarakat dengan adanya kebijakan penghapusan PPnBM.Hal ini disampaikan Kepala Pusat Kebijakan PendapatanVol. X No. 95 / Agustus 201513